KLIPedia

Berarti kalau wp tanya dasar hukum banding kita kasih yg KUP dulu mbak? Kalai ketentuan dia harus bayar sebelum PK itu dimana ya mbak dasar hukumnya?

betul, sampai UU HPP diundangkan, masih merujuk ke UU KUP. Terkait peninjauan kembali (PK), in sebenarnay sudah bukan ranah DJP, melainkan ranahnya pengadilan pajak dan mahkamah agung. http://tkb-djp/tkb/engine/learning3/view.php?id=1569

–

ALK