KLIPedia

kalau unifikasi apakah bisa digunakan pada pph pasal 23 saja? untuk 4.2 menggunakan espt biasa?

Jika wp termasuk ke dalam piloting ebupot unifikasi maka Pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh wajib membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, menyerahkannya kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut, dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi. PER-23/2020

–

KLG