KLIPedia

section>faq:2023:03:22:810440399_1015#Jawaban&nodate&noeditbtn&nofooter&inline&link

Pasal 31E ayat (1) UU PPh, mengatur fasilitas pengurangan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Karena BUT merupakan subjek pajak luar negeri maka tidak bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif tersebut

Hai Kak,

Fasilitas Pengurangan Pasal 31E ayat (1) diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena BUT adalah subjek pajak luar negeri maka tidak mendapat fasilitas tersebut ya Kak.

Tks*XXXX

Fasilitas pengurangan tersebut diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.

Karena BUT adalah subjek pajak luar negeri maka tidak memperoleh fasilitas tersebut.

Yth. Saudara/i XXXXX,

Sehubungan dengan email dari Saudara pada tanggal XXXXXXXXXXX 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara menanyakan terkait pengenaan fasilitas Pengurangan sesuai Pasal 31E ayat (1)

2. Dasar Hukum yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan adalah:

• UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

• Terima kasih telah menggunakan layanan email [email protected].
• Email [email protected] ini dikhususkan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Wajib Pajak terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan yang bersifat umum.
• Perlu Saudara ketahui bahwa seluruh layanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya apapun.
• Terkait fasilitas pengurangan atas peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), diatur pada Pasal 31E ayat (1) UU PPh dan diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.
• Sesuai penegasan dalam Surat Edaran tahun 2015, disebutkan bahwa BUT merupakan subjek pajak luar negeri.
• Dengan demikian BUT tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.

• Dengan berlakunya PMK No 112/PMK.03/2022, maka per 1 Januari 2024 akan berlaku NPWP dengan format 16 Digit dan berlaku NIK sebagai NPWP.
• Telah dilakukan pemadanan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, silakan melihat hasil pemadanan data di profil djponline.
• Apabila terdapat data yang perlu dimutakhirkan atau perlu dikonfirmasi, silakan melakukan pemutakhiran data :
  1. Secara mandiri di https://djponline.pajak.go.id pada menu profil. Panduan dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/artikel/akses-layanan-djp-menggunakan-nik
  2. Melalui KPP terdaftar, atau
  3. Melalui Kring Pajak di 1500200 atau live chat di http://www.pajak.go.id

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan
Direktorat Jenderal Pajak

(*Xxxx)