KLIPedia

transaksinya adalah sbb : Perusahaan yg merupakan WPDN (sebut saja PT A, status PKP) memberikan jasa market research terkait industri makanan yg ada di Indonesia kepada Perusahaan LN (sebut saja X Corp). Jadi PT A ini akan melakukan market research atas industri makanan yg ada di Indonesia, kemudian nanti hasilnya akan ada berupa report yang akan diberikan ke X Corp di LN. 1) Apakah atas transaksi PT A ke X Corp di atas termasuk ke ekspor JKP dengan tarif 0% sesuai PMK 32 Th 2019? Mengingat jenis jasa market research ini termasuk dalam jenis jasa ekspor yg mendapat fasilitas PPN 0% sesuai PMK 32 Th 2019 (yaitu Jasa R&D atau Jasa konsultasi). Selain itu, juga telah memenuhi persyaratan formal (didasarkan atas perjanjian tertulis dan ada bukti pembayaran yang sah); atau Apakah atas transaksi ini termasuk ke penyerahan JKP di dalam daerah pabean dengan tarif 11% sesuai PP 44 Tahun 2022? yaitu sesuai contoh 2 di penjelasan pasal 7 pada PP 44 Tahun 2022 (Z Corp yg menyewa PT DEF di Indonesia untuk melakukan survei pasar) 2) Apa yang membedakan, kapan ekspor JKP ini harus termasuk PMK 32 Tahun 2019 (tarif PPN 0%), kapan harus termasuk pasal 7 PP 44 Tahun 2022 (tarif PPN 11%)?

1) Jika transaksi dan jenis jasa yang diserahkan memenuhi ketentuan PMK-32/2019 maka seharusnya dikenai PPN dengan tarif 0%. 2) Pada dasarnya Pasal 7 PP 44 Tahun 2022 mengatur mengenai pengenaan PPN atas penyerahan JKP yang pemanfaatan jasanya di dalam atau di luar daerah pabean. Untuk kasus yang pemanfaatan jasanya di luar daerah pabean maka tetap dikenai PPN. Tapi ada perbedaan pengenaan tarif PPN-nya. Dikenai PPN dengan tarif 0% jika jasanya memenuhi kriteria PMK-32/2019 dan selain itu berarti dikenai PPN dengan tarif biasa yaitu 11%.

NIKEN PRATIWI