User Tools

Site Tools


faq:2022:11:09:000204401_1234

Nothing found
Nothing found

Tanya

twitter tanggapan dari jawaban sebelumnya Bukannya peraturan terbaru UU cipta kerja barang konsinyasi tidak terutang ppn?https://twitter.com/cokelatberry69/status/1589899448255393792


Jawaban

Apabila barang yang diserahkan secara konsinyasi ini merupakan BKP, maka atas BKP yang diserahkan oleh PKP secara konsinyasi tersebut tetap terutang PPN dan ada kewajiban untuk membuat Faktur Pajak ya. Secara umum Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP atau saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/sebelum penyerahan JKP atau selengkapnya sesuai pasal 3 ayat 2 per-03/2022. Namun, apabila penyerahan BKP dilakukan secara konsinyasi, maka sesuai ketentuan pasal 17A ayat (1) PP 9 Tahun 2021, saat penyerahan bagi consignor terjadi pada saat harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP consignor, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Dan saat penyerahan bagi consignee terjadi pada saat penyerahan BKP sebagaimana dijelaskan pada pasal 17A ayat (2) PP 9 Tahun 2021. Sehingga pada dasarnya baik pemilik barang (consignor) maupun penerima barang (consignee), masing-masing mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak sesuai kapan saat penyerahannya sesuai penjelasan diatas ya.

RIZKIANTO

Dasar Hukum

  • silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Telepon

Twitter

Live Chat

Email

A Y A​ F K
H F J N D

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
Q H V X B
 
faq/2022/11/09/000204401_1234.txt · Last modified: (external edit)