KLIPedia

Nothing found

Tanya

Mas mba PT A bertransaksi barang dan jasa dengan instansi pemerintah. Terkait jasa untuk bukti potong pph pasal 23 apakah BPN saja cukup supaya dapat dikreditkan oleh PT A? Terkait bukti potong pph pasal 22 apakah BPN saja cukup supaya dapat dikreditkan oleh PT A? Terimakasih

Jawaban

di pasal 15 PMK-231/2019 stdd. PMK 59 2022 memang disebutkan untuk bukti potong yang diterbitkan salah satunya dapat berupa BPN namun sejak terbitnya PER-17/2021, IP wajib membuat bupot/buput unifikasi dan memberikannya kepada lawan transaksi dan melaporkannya SPT Masa melalui SPT Unifikasi Instansi Pemerintah jadi tetep minta bupot/buputnya ya pit. Terkait pengkreditan seharusnya tetap bisa jika sudah dapat salah satunya.

MUHAMMAD INDRA PRASETYO

Dasar Hukum

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH