KLIPedia

#7Q email Saya ingin bertanya perihal ketentuan perundang-undangan atas pembayaran PPn. Kasusnya sebagai berikut: PT A adalah perusahaan jasa dan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Suatu hari PT A melakukan pekerjaan di PT B (juga sudah dikukuhkan sebagai PKP). Namun, pada saat pembayaran pekerjaan, PT B tidak menambahkan PPn 10% atas DPP, karena PT A lupa menerbitkan faktur pajak, dan PT B juga lupa untuk mengingatkan PT A agar menerbitkan faktur pajak. Pertanyaan saya adalah jika suatu hari ada pemeriksaan Audit Pajak: 1. Sesuai UUD perpajakan, siapa yg salah? 2. Siapa yang akan menerima sanksi/denda dan berapa nilai/tarifnya? 3. Apa yang bisa dilakukan oleh kedua PT sebelum diperiksa Audit pajak? Sudah dijawab aget sebelumnya dalam hal lupa/lalai sehingga menyebabkan kewajiban pembuatan faktur pajak tidak dilaksanakan, maka kesalahan berada pada pihak pemungut/penjual. Jadi sanksi administratif sebesar 1% dari DPP akan dibebankan kepada penjual. Kemudian WP bertanya lagi: Terhadap kekurangan pembayaran PPN tersebut, siapa yg bertanggungjawab utk membayar: 1. PT A harus menagihkan kembali ke PT B. 2. PT A yang menanggung sepenuhnya (PPN + sanksi Adm. 1%) karena sudah lalai menerbitkan faktur pajak. Ini tetap PT A kan ya mas/mba yang harus bayar, karena kewajiban setor ada pada pemungut (sebagai yang menyerahkan jasa)?

#7A: iya kewajiban setoranya tetap di pemungut tan. beserta sanksi terlambat membuat fakturnya. imbas ke PT kalo udah lewat 3 bulan sejak saat faktur seharusnya dibuat, faktur pajak dianggap tidak dibuat dan tidak bisa dikreditkan. terkait siapa yg akan menanggung, itu kebijakan dari mereka. secara perpajakan umumnya PT A memungut ke PT B, dan disetorkan PPN nya oleh PT A.

ALVI FARIZAL