KLIPedia

#3Q WP transaksi dgn WP punya sket PP 23. Apakah bisa atas transaksi tersebut disetor sendiri oleh WP PP 23? Atau dibuatkan bukti potong di ebupot unifikasi?

#3A Mas ario,Untuk hal ini dalam SE 46 tahun 2020 huruf i angka 13 disebutkan Dalam hal terdapat transaksi yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 namun telanjur dipotong atau dipungut PPh Berdasarkan ketentuan umum PPh oleh pihak lain maka a) Wajib Pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 tetap memiliki kewajiban untuk menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penghasilan bruto atas transaksi tersebut; dan b) atas PPh yang telanjur dipotong atau dipungut pihak lain tersebut dapat: (1) diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau (2) dikreditkan terhadap PPh yang terutang berdasarkan ketentuan umum PPh untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, oleh Wajib Pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Jadi kasusnya disini ketika terlanjur dipotong dengan PPh 23 ya mas, kalau tidak ada klausul ini seharusnya yang berkewajiban memotong adalah lawan transaksi (pemotong) Di PER 24 tahun 2021 Pasal 3 ayat (2) huruf b Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tetap dibuat dalam hal: transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi; Jadi tetap dibuatkan Bupot

HISYAM PRASETYA DWI NUGROHO