KLIPedia

Nothing found

Tanya

Apakah ada ketentuan lanjutan mengenai tata cara pembebasan PPN sebagaimana yang disebutkan dalam PMK 198 2019? bagaimana cara pengajuan pembebasan PPNnya?

Jawaban

Jika melihat aturan awalnya KMK-231/KMK.03/2001, pasal 3 tidak mengalami perubahan hingga PMK 198, yang mana mengatur bahwa pelaksanaan pemungutan PPN PPNBM nya yg dimaksud di pasal 2, yg dapat fasilitas tidak dipungut (bukan dibebaskan), sepenuhnya dilaksanakan oleh BC. Pasal 2 ini yg sering ada perubahan, jadi pasal 2 nya mengacu yg di pmk 198. Konfirm BC coba untuk teknisnya

SUKIRNO SUSILO

Dasar Hukum

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Discussion

Real name:

E-Mail:

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:

Please fill all the letters into the box to prove you're human. C P F M S Please keep this field empty:

Subscribe to comments