faq:2022:08:22:000181295_1234
Nothing found
Nothing found
Tanya
Transaksi sewa kapal namun maunya dipotong PPN menggunakan ketentuan PMK-71/2022 atas jasa freight forwarding, apa boleh?
Jawaban
Definisi jasa freigt forwarding mencakup apa saja tidak diatur di ketentuan kita, ada di aturan kemenhub sebagai refererensi ada di Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2017 namun arahkan konfirmasi ke kementerian terkait apakah masih berlaku atau tidak, jika masuk ke dalam salah satu jasa yang diberikan dalam aturan tersebut bisa aja menggunakan PMK-71/2022 atas jasa freight forwarding, namun jika tidak maka masuk ke tarif umum, silakan arahkan wajib pajak untuk menentukan
ANNAS KURNIA RAMADHAN
Dasar Hukum
- silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"
Rekomendasi Jawaban
faq/2022/08/22/000181295_1234.txt · Last modified: (external edit)
Discussion