KLIPedia

Untuk di aplikasi e-Form tidak bisa dicentang pilihan kuasa pada bagian penandatanganan karena pelaporan SPT menggunakan e-Form dianggap disampaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan menggunakan kode verifikasi yang diterima. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan peraturan KUP yang menyatakan bahwa SPT harus ditandatangan, sementara penandatangan menggunakan NPWP Kuasa tetapi tidak bisa dicentang kolom Kuasa?

Sebenarnya kalau pakai e-Form, kode verifikasi dianggap sebagai tanda tangan, dan untuk masuk ke e-Form kan pakai akun DJP online wajib pajak bersangkutan, jadinya ngga dianggap kuasa lagi. Hal ini sesuai sama yang diatur dalam pasal 12 ayat (3) dan (4) PER 02/2019: Dalam hal SPT disarnpaikan dalam bentuk dokumen elektronik, penelitian terhadap penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan adanya: a. tanda tangan biasa pada induk SPT yang dicetak; atau b. tanda tangan digital. Tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan menggunakan: a. Sertifikat Elektronik; b. kode verifikasi yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau c. tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, memang pasal 4 UU KUP mengatur dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. Dan di lampiran per 02/2019 juga diatur hal yang sama. Jadi, meski di formulir e-Formnya ngga bisa centang Kuasa, kalau mau tetap melampirkan surat kuasa di bagian lampiran PDF, tetep bisa yaa..

WIDYANIAR SEVTI MAHARANI