User Tools

Site Tools


faq:2022:07:28:000173705_1234

Nothing found
Nothing found

Tanya

untuk instansi bendaharawan pemerintah untuk penyetorannya itu menggunakan npwp instansi pemerintahannya ya mulai sekarang ? Perlu di pbk tdk ya oleh lawan transaksinya atas pemungutan ppn dan pphnya izin mas/mba terkait pbknya, apakah masih bisa pbk dr npwp bendahara ke npwp instansi?


Jawaban

Dikonfirmasi dulu ya mba, apakah benar setornya pakai NPWP bendahara. Karena sejak berlakunya PMK-231/2019 seharusnya NPWP bendahara sudah dihapus secara jabatan oleh DJP dan diterbitkan NPWP baru untuk Instansi Pemerintahnya (Pasal 27 ayat 1 PMK-231/2019). Apabila pemungutan PPh dan PPN oleh Instansi Pemerintah sesuai ketentuan PMK-59/2022, maka penyetorannya menggunakan NPWP Instansi Pemerintah. Terkait PBk dapat diajukan permohonan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT (Pasal 17 ayat (7) PMK-242/2014).

NATALIA KRISWINANDAR

Dasar Hukum

  • silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Telepon

Twitter

Live Chat

Email

F A G D​ I
U J S I I

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
O Y D A G
 
faq/2022/07/28/000173705_1234.txt · Last modified: (external edit)