KLIPedia

Nothing found

Tanya

Kami sebagai PKP Penjual menerbitkan efaktur kepada pelanggan instansi pemerintah dengan kode 010 (sesuai dengan 59/PMK.03/2022 pasal 18 ayat 1 huruf e). Dan sesuai pasal 18 ayat 2, seharusnya PKP penjual yang wajib menyetor dan melaporkan PPN, namun PPN terlanjur disetor juga oleh pelanggan instansi pemerintah.Selama ini kami melakukan pembetulan dengan mengubah kode efaktur menjadi 021. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Apa yang harus dilakukan dikarenakan adanya double penyetoran dan pelapor

Jawaban

jika memang masuk di pengecualian itu, yg pasal 18, si penjual nerbitin 01, udah bener harusnya. perkara si IP ikutan bayar, ntr urusan dia untuk pbk atau pengembaliannya

SUKIRNO SUSILO

Dasar Hukum

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH