KLIPedia

Nothing found

Tanya

min saya mau nanya terkait PMK 59 2022, Di Bab VIII Huruf A no 7 itu kan ada perubahan bahwa Perusahaan yg PPN nya di pungut instansi pemerintah itu di SSP nya skrg atas nama instansi pemerintah dari pihak perusahaan yg menjualnya apakah masih harus mengumpulkan SSP tersebut? pada peraturan sbelumnya kan masih atas nama Perusahaan yg menjual jadi masih menjadi lampiran dlam pelaporan. Mas/mba ini dikembalikan lagi ke Per 02/2019 atau gimana ya? Atau di ketentuan sebelumnya ada kewajiban melampir

Jawaban

Kalau terkait lampiran SPT masa, silakan mengacu pada per 02 aja di aturan lama cuma ga dijelaskan sspnya atas nama siapa

ANDREW BENJAMIN SIHOMBING

Dasar Hukum

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Discussion

Real name:

E-Mail:

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:

Please fill all the letters into the box to prove you're human. D A O U Y Please keep this field empty:

Subscribe to comments