KLIPedia

Nothing found

Tanya

#19Q : apakah jasa kepabeanan termasuk non objek PPN dan termasuk dalam PMK 71/2022 freight forwarding. Mohon dibnatu mas mbak

Jawaban

non JKP diatur di Pasal 4A ayat 3 UU HPP kluster PPN. selama gak masuk kesitu berarti JKP. selama jasanya masuk kriteria jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges), berarti bisa pake ketetnuan PMK 71/2022. kalo WP bingung menentukan masuk kesitu apa enggak, sarankan konfirmasi ke KPP aja

FERY DWI FEBRIANTO

Dasar Hukum

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Discussion

Real name:

E-Mail:

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:

Please fill all the letters into the box to prove you're human. P D N᠎ X K Please keep this field empty:

Subscribe to comments