KLIPedia

Apakah perjalanan dinas merupakaan objek pajak?

Untuk objek pajak, bisa mengacu ke pasal 4 uu pph sttd uu cika. Kalau utk objek pemotongan atau tidak, bisa mengacu ke per 16/2016. Di pasal 5 per 16/2016 diatur apa saja jenis Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, disitu tidak terdapat perjalanan dinas, dan ini tidak dibedakan untuk PNS atau non PNS, artinya berlaku universal. Namun memang untuk PNS diatur khusus di 262/PMK.03/2010, bahwa penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun adalah beban APBN atau APBD dipotong PPh pasal 21 bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas. Jadi dari 2 ketentuan di atas, perjalanan dinas bukan objek pemotongan pph 21.

NATASHA GHITA DESTYVIANI