faq:2022:02:02:000119801_1234
Nothing found
Nothing found
Tanya
(email) Secara ketentuan, apakah diperbolehkan menggunakan E-Sign (tanda tangan digital) di bukti potong A1 PPh Pasal 21? Apakah ini dijelaskan sesuai Pasal 7 ayat (3) PMK 243/PMK.03/2014 atau ada ketentuan khusus untuk bukti potong ya mas/mbak? Mohon bantuannya
Jawaban
TTD elektronik peraturan yang terbaru itu di PMK-63/2021 (TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SERTA PENERBITAN, PENANDATANGANAN, DAN PENGIRIMAN KEPUTUSAN ATAU KETETAPAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK). Tapi infonya saat ini masih proses pengembangan. Jadi belum bisa.. Penandatanganan bupot PPh 21/26 yang berlaku baru yang tanda tangan stempel sesuai SE-36/PJ.43/2000.
DEDY FERY VERDIAN
Dasar Hukum
- silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"
Rekomendasi Jawaban
faq/2022/02/02/000119801_1234.txt · Last modified: (external edit)
Discussion