KLIPedia

Izin bertanya mas mbak, saat ini saya mau bertanya mengenai pembuatan FP kode 07 yang dimana di efaktur 3.1 ada dokumen pendukung untuk FP 07. Jika saya menjual barang ke batam (kawasan bebas) menurut peraturan yang baru PMK 173/ PMK.03/2021 maka dibutuhkan dokumen PPBJ, jadi no PPBJ nanti yang diinput di FP 07 Bagian dokumen pendukung; Dokumen PPBJ ini yang membuat adalah pihak pembeli yang dimana pembeli tersebut harus terdaftar sebagai pengusaha yang terdaftar di kawasan bebas agar mendapatkan fasilitas.; Pembuatan PPBJ itu dibuat pembeli melalui SINSW dengan melampirkan surat keterangan perolehan BKP Berwujud, dan salinan perjanjian tertulis pembelian BKP Berwujud; Tanggal FP 07 harus setelah tanggal PPBJ terbit dan tidak boleh melebihi 30hari setelah PPBJ terbit; benar begitu bukan ya pak/bu? soalnya pemahaman saya begitu setelah menyaksikan sosialisasi zoom. mohon koreksinya pak/bu???? kemudian saya bertanya tiap FP 07 berarti memiliki masing* PPBJ atau 1 PPBJ berlaku banyak FP 07?

1. Bisa disampaikan dulu sesuai pasal 13 ayat (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan keterangan sebagai berikut: a. jenis barang diisi dengan nama Barang Kena Pajak berwujud sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya beserta kode pos tarif sesuai buku tarif kepabeanan Indonesia; b.nomor PPBJ yang menjadi dasar pembuatan Faktur Pajak 2. Tatacara pembuatan PPBJ bagi Pengusaha di KPBPB yang bermaksud memperoleh Barang Kena Pajak berwujud dari pengusaha di TLDDP selengkapnya ada di pasal 4. 3. Di pasal 5 ayat (2) PPBJ berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembuatan PPBJ. 4. Betul untuk 1 PPBJ hanya untuk satu faktur pajak, di pasal 5 ayat (1).

RIGAR TABAH PRIMADANA