KLIPedia

Nothing found

Tanya

mas/mba berdasarkan PMK 18 2021 untuk Pengusaha sebelum dikukuhkan PKP jika tidak menerbitkan FP sejak seharusnya dikukuhkan itu tidak dikenai sanksi penerbitan faktur?

Jawaban

iya tidak dikenakan sanksi atas tidak/telat buat fp. berdasarkan pasal 66 PMK 18/2021, Pengusaha yang tidak membuat FP atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP dan tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

RIZKIANTO

Dasar Hukum

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Discussion

Real name:

E-Mail:

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:

Please fill all the letters into the box to prove you're human. V X V W R Please keep this field empty:

Subscribe to comments