KLIPedia

Nothing found

Tanya

menyerahkan jasa hukum, ke wpln singapur, untuk keperluan di Indonesia. Apakah jkp 0% pmk 32 2019?

Jawaban

Coba minta WP cek apakah jasa hukum yg dimaksud sesuai yg disebutkan di pasal 4 ayat (3) PMK-32/2019 yaitu jasa konsultansi hukum. Penentuan jenis jasanya dilakukan oleh WP sendiri. Jika jasa yg diserahkan WP memenuhi kriteria PMK-32/2019 maka atas ekspornya dikenai PPN 0%.

NIKEN PRATIWI

Dasar Hukum

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Discussion

Real name:

E-Mail:

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:

Please fill all the letters into the box to prove you're human. R V A᠎ I D Please keep this field empty:

Subscribe to comments