faq:2021:11:05:000093534_1234
Nothing found
Nothing found
Tanya
mengenai pengkreditan pajak pph 24. berdasarkan Pasal 8, 192/PMK.03/2018, disebutkan dokumen bukti pembayaran atau bukti lainnya. thd dokumen tsb apa yg harus dilakukan? ini cuma dilampirkan aja dan diberikan ke kpp kah, mba/mas?
Jawaban
Pm. Pasal 8 kan ngelink ke pasal 6 ayat 1 ya, terkait PPh LN yg bisa dikreditkan di spt tahunan. Jadi dokumen bukti pembayaran sesuai pasal 8 nanti data2nya diinputkan di lampiran kredit pajak pada spt tahunannya kalau mau PPh LNnya dapat dikreditkan. Cuma untuk fisik dokumennya nanti harus diapakan, boleh konsul ke kpp ya. Sebab di per-02/2019 sendiri tidak disebutkan secara khusus jadi lampiran spt
NEYLA AFIDA
Dasar Hukum
- silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"
Rekomendasi Jawaban
faq/2021/11/05/000093534_1234.txt · Last modified: (external edit)
Discussion