KLIPedia

Nothing found

Tanya

selamat sore, saya ingin menanyakan soal pelaporan realisasi PPh pasal 21. jadi di bulan april saya ada salah input bruto pada saat saya mau melaporkan pembetulan realisasi tetapi tidak bisa? katanya dipasal 19B PMK 82 TH 2021 batas lapor sampai 31 oktober 2021. tetapi saya dapat salinan no 149 PMK 03 2021, batas akhir itu 30 november 2021. jadi yang mana yang benar yah? 31 oktober atau 30 november *saya sedang gali yg dimaksud dengan salinan salinan no 149 PMK 03 2021 yang mana, kalau di </WRAP> —- ===== Jawaban ===== == ==

untuk saat ini sudah terbit PMK 149/2021 ya perubahan kedua dari pmk 9/2021, jadi untuk masa pajak april 2021, seharusnya masih bisa melakukan pembetulan realisasi pph 21 DTP, paling lambat 30 november 2021

RIZKIANTO

==== Dasar Hukum ==== == ==

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH ==== Rekomendasi Jawaban ==== == == ++Telepon <WRAP> ++++Twitter <WRAP> Hai Kak, ++++Live Chat <WRAP> ++++Email Yth. Saudara/i XXXXX, == == Sehubungan dengan email dari Saudara pada tanggal XXXXXXXXXXX 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: == == 1. Saudara menanyakan terkait XXXXXXXXXXXX == == 2. Dasar Hukum yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan adalah:

Nothing found

== == 3. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: * Terima kasih telah menggunakan layanan email [email protected]. * Email [email protected] ini dikhususkan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Wajib Pajak terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan yang bersifat umum. * Perlu Saudara ketahui bahwa seluruh layanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya apapun. <WRAP> *

————————————————————————————————————

! INFORMASI TERKAIT PEMUTAKHIRAN MANDIRI !

Dengan berlakunya PMK No 112/PMK.03/2022, maka per 1 Januari 2024 akan berlaku NPWP dengan format 16 Digit dan berlaku NIK sebagai NPWP.

Telah dilakukan pemadanan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, silakan melihat hasil pemadanan data di profil djponline.

Apabila terdapat data yang perlu dimutakhirkan atau perlu dikonfirmasi, silakan melakukan pemutakhiran data :

Secara mandiri di https://djponline.pajak.go.id pada menu profil. Panduan dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/artikel/akses-layanan-djp-menggunakan-nik

Melalui KPP terdaftar, atau

Melalui Kring Pajak di 1500200 atau live chat di http://www.pajak.go.id

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan
Direktorat Jenderal Pajak

(*Xxxx)

++

Please fill all the letters into the box to prove you're human. Q M R F H Please keep this field empty:

Please fill all the letters into the box to prove you're human. X H Q O F Please keep this field empty:

Discussion

Real name:

E-Mail:

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:

Please fill all the letters into the box to prove you're human. Y M V N U Please keep this field empty:
Subscribe to comments

faq/2021/11/03/000093136_1234.txt · Last modified: 2023/10/15 13:34 (external edit)