Tanya
WP tanya Sesuai peraturan di pasal 1 ayat (2) huruf d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003, ada beberapa penyerahan jasa tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Apakah peruturan ini tidak berlaku untuk perusahaan yg sudah pkp? Klo di TKB ada beberapa jasa yang sudah di coret Mas Mbak (http://tkb-djp/tkb/engine/learning3/view.php?id
Jawaban
Ini yang dimaksud WP nya engga berlaku bagi PKP gmana ya? Mungkin bisa dikonfirmasi dlu yang ini. Sama diberi ketentuan di bawah ini : kalo fasilitas dibebaskan itu kan jika yang menyerahkan PKP nanti buat FP 08 dan sesuai pasal 15 KMK 370/2003, kalo PKP yang menerima JKP yang dibebaskan itu nanti PM nya gabisa dikreditkan (Pasal 16B ayat (3) UU Nomor 42 TAHUN 2009). Untuk fasilitas dibebaskan salah satunya yang Pasal 1 angka 2 huruf d KMK 370/2003, dan itu masih ada sih mba di Peraturan Pem
MUHAMMAD ANDY RIANO
Dasar Hukum
- silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"
Discussion