Tanya
Izin tanya mas/mba, ini ketentuannya ada di PMK-231/2019 dimana kewajiban PKP Rekanan Pemerintah wajib membuat FP pada saat menyampaikan tagihan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan dokumen penagihan, untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Trus klo IP-nya wajib setor PPN-nya paling lama 7 hari atau pada hari yang sama sesuai mekanisme pembayaran yang dipilih ?
Jawaban
Benar mba, sesuai PMK 231/2019. Psl 16 ayat 1: IP ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada IP. Psl 19 ayat 1: PKP Rekanan Pemerintah wajib membuat FP pada saat menyampaikan tagihan kepada IP berdasarkan dokumen penagihan, untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. PPN yang dipungut tsb wajib disetorkan oleh IP ke kas negara dalam batas waktu yg diatur dalam Pasal 23.
ANGGEL LIZA KUSMIA
Dasar Hukum
- silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"
Discussion