faq:2021:08:30:000075989_1234
Nothing found
Nothing found
Tanya
ingin bertanya apabila kami bertransaksi(kami menyerahkan JKP) dengan bendaharawan pemerintah. untuk kode billing PPN-nya yg membuat itu dari kita atau bendaharawan pemerintah ya kak?mohon dasar hukumnya jg.
Jawaban
Kalau FP-nya 02, PPN dipungut oleh instansi pemerintah maka yg punya kewajiban setor adalah Instansi Pemerintah (PMK-231/PMK.03/2019). Yang buat billingnya juga instansi pemerintah dengan mencantumkan NPWP PKP rekanan. Buat billingnya menggunakan akun Instansi Pemerintah agar KJS-nya muncul.
NIKEN PRATIWI
Dasar Hukum
- silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"
Rekomendasi Jawaban
faq/2021/08/30/000075989_1234.txt · Last modified: by 127.0.0.1
Discussion