KLIPedia

Nothing found

Tanya

Mas/mbak SC, kalau seperti ini bagaimana ya, mas/mbak? Apa karena lawan transaksi pemungut bukan PKP? Apa bisa seperti ini? Terima kasih..

Jawaban

<WRAP> pada Pasal 5 ayat (1) PMK-85/PMK.03/2012 disebutkan tentang PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh BUMN, salah satunya adalah “pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah” kalau nominal pembeliannya <

Dasar Hukum

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH