faq:2021:07:06:000065057_1234
Nothing found
Nothing found
Tanya
saya mau tanya perihal alamat kpp. Jadi saya ada customer yaitu rumah sakit rujukan covid minta dibuatkan faktur kode 070 yang dibebaskan (rumah sakit tersebut ada dalam keputusan gubernur no 294 tahun 2020) di dalam kepgub tsb tertulis nama rumah sakit customer saya dan alamatnya). yang menjadi permasalahannya, rumah sakit tersebut npwp dan alamatnya ada perubahan, apakah tetap bisa saya buatkan faktur kode 070 ?
Jawaban
kalo secara ketentuannya sih rumah sakit yang ditunjuk.. dasarnya bisa pake PMK-239/2020 Pasal 1 angka 15 masalah dia pindah atau enggak, ga ada penegasan sih, tapi harusnya tetep bisa karena udah ditunjuk, coba juga arahkan ke KPP untuk penegasan..
MAHDI
Dasar Hukum
- silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"
Rekomendasi Jawaban
faq/2021/07/06/000065057_1234.txt · Last modified: (external edit)
Discussion