User Tools

Site Tools


faq:2021:07:02:000064711_1234

Nothing found
Nothing found

Tanya

PT A terdapat transaksi dengan pelaku usaha PMSE di luar negeri (B Ltd). Tapi, kalo dari siaran pers DJP, si B Ltd ini belum ditunjuk sebagai pelaku usaha PMSE yang ditunjuk. Sesuai Pasal 2 ayat (5) PMK-48/2020, kalau B Ltd belum ditunjuk, harusnya yg wajib pungut, setor, lapor itu pembelinya (PT A). Seharusnya, kalau memang B Ltd belum ditunjuk, sebaiknya kasih pemberitahuan ke DJP untuk ditunjuk. Selain itu, sudah ditanyakan ke B Ltd atas dasar apa mereka pungut PPN. Lalu, B Ltd merespons bahw


Jawaban

Kalau B Ltd belum ditunjuk sebagai PMSE maka betul sesuai dengan: Pasal 2 ayat (5) PMK 48/20 PPNnya dipungut, disetorkan dan dilaporkan sendiri oleh sendiri oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa. Dari kalimat ini: “Selain itu, sudah ditanyakan ke B Ltd atas dasar apa mereka pungut PPN. Lalu, B Ltd merespons bahwa semua pelanggan dikenakan pajak PPN terlepas dari Status Indonesia. ” Ada kemungkinan PPN ini tuh PPN sesuai dengan peraturan dari otoritas perpajakan dimana B Ltd berada.

MAYANG DIAH RAHMASARI

Dasar Hukum

  • silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Telepon

Twitter

Live Chat

Email

K E S V U
E C T B M

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
C J E A B
 
faq/2021/07/02/000064711_1234.txt · Last modified: (external edit)