KLIPedia

Nothing found

Tanya

saya mau tanya jika WP badan melakukan transaksi sewa virtual office, apakah wajib melakukan pemootngan PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Pasal 23? pemilik gedung menyediakan layanan berupa alamat korespondensi, alamat bisnis terdaftar, line telp dengan resepsionis dari pemilik gedung, jadi tidak ada space / ruang kantor yang disediakan

Jawaban

Untuk transaksi ini coba di cek dulu di perjanjiannya, kalo emang ada sewa tanah dan/atau bangunan, maka masuknya ke PPh Pasal 4 ayat (2), klo memang ga ada persewaan tanah dan/atau bangunan maka masuknya ke sewa atas penggunaan harta Pasal 23. Untuk penegasan, arahin ke KPP ya..

MAHDI

Dasar Hukum

faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Discussion

Real name:

E-Mail:

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:

Please fill all the letters into the box to prove you're human. P N V E R Please keep this field empty:

Subscribe to comments