DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 2 Agustus 1996

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 39/PJ.6/1996

                               TENTANG

         RALAT TERAKHIR RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1996-1997

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.6/1996 tanggal 20 Juni 1996 perihal Ralat 
Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996-1997 jo SE-13/PJ.6/1996 tanggal 15 Maret 1996, 
dengan ini disampaikan Ralat Terakhir Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996/1997 sebagai berikut :

1.  Dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah DJP, dipandang perlu untuk 
    melakukan pembetulan Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996/1997 untuk beberapa 
    Daerah Tingkat II.

2.  Dengan pembetulan ini tidak merubah jumlah rencana penerimaan yang ditetapkan sebelumnya untuk 
    masing-masing Kanwil DJP serta untuk jumlah rencana penerimaan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, 
    Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.

3.  Daerah Tingkat II yang rincian rencana penerimaannya mengalami perubahan adalah Dati II dalam 
    wilayah kerja Kantor Wilayah VIII DJP Jawa Tengah :
    3.1 Dati I Jawa Tengah
        3.1.1   Km. Semarang
        3.1.2.  Kb. Semarang
        3.1.3.  Kb. Salatiga
        3.1.4.  Kb. Grobogan
        3.1.5.  Kb. Tegal
        3.1.6.  Kb. Brebes
        3.1.7.  Kb. Pemalang
        3.1.8.  Kb. Banyumas
        3.1.9.  Kb. Purbalingga
        3.1.10  Kb. Banjarnegara
        3.1.11. Kb. Pati
        3.1.12. Kb. Jepara
        3.1.13. Km. Surakarta
        3.1.14. Kb. Boyolali
        3.1.15. Kb. Sragen
        3.1.16. Kb. Karanganyar
        3.1.17. Kb. Klaten
        3.1.18. Kb. Sukoharjo
        3.1.19. Kb. Wonogiri
        3.1.20. Kb. Magelang
        3.1.21. Kb.Wonosobo
        3.1.22. Kb. Purworejo

    3.2.    Dati I DI Yogyakarta
        3.2.1.  Km. Yogyakarta
        3.2.2.  Kb. Sleman
        3.2.3.  Kb. Bantul

4.  Pembetulan Rincian Rencana Penerimaan pada butir 3 sebagaimana terlampir.

5.  Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996/1997 Nasional :
    ____________________________________________________________________________________
    No.     Sektor          Rencana Penerimaan          %
    ____________________________________________________________________________________
    1   Pedesaan                189.765.319         8,33
    ____________________________________________________________________________________
    2   Perkotaan               797.054.681         35,00
    ____________________________________________________________________________________
        Jumlah Pds & Pkt            986.820.000         43,33
    ____________________________________________________________________________________
    3   Perkebunan              96.300.000          4,23
    ____________________________________________________________________________________
    4.  Perhutanan  :
    ____________________________________________________________________________________
        a.  Non-IHH         93.300.000          4,10
    ____________________________________________________________________________________
        b.  IHH             112.700.000         4,95
    ____________________________________________________________________________________
        c.  Jumlah              206.000.000         9,05
    ____________________________________________________________________________________
    5.  Pertambangan    :
    ____________________________________________________________________________________
        a.  Non-Migas           15.375.500          0,67
    ____________________________________________________________________________________
        b.  Migas               972.804.500         42,72
    ____________________________________________________________________________________
        c.  Jumlah              988.180.000         43,39
    ____________________________________________________________________________________
        Jumlah APBN             2.277.300.000           100
    ____________________________________________________________________________________

6.  Ralat rincian penerimaan tersebut di atas agar disampaikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II 
    masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK