DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
3 November 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 32/PJ.5/1993
TENTANG
PERSYARATAN BANK GARANSI DALAM RANGKA RESTITUSI PPN DAN PPn BM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sebagaimana diketahui, dalam masa terakhir ini telah terungkap beberapa kasus manipulasi restitusi PPN dan
PPn BM oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga telah menimbulkan kerugian bagi negara.
Sebagai tindak lanjut dari terungkapnya kasus-kasus tersebut, Ditjen Pajak telah mengambil serangkaian
tindakan pengamanan dengan tujuan untuk mencegah dan menindak usaha-usaha manipulasi restitusi PPN.
Namun demikian, berdasarkan informasi dan keluhan yang kami terima dari berbagai pihak, pada masa-masa
terakhir ini telah terjadi kelambatan pemrosesan restitusi PPN yang seharusnya tidak perlu terjadi karena
dapat merugikan wajib pajak.
Perlu kami ingatkan bahwa berdasarkan data yang ada, jumlah Pengusaha Kena Pajak pelaku manipulasi yang
telah terungkap hingga saat ini sesungguhnya relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah PKP terdaftar
sehingga dapat dikatakan sebagian terbesar PKP masih memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban
perpajakan mereka. Untuk itu pelaksanaan langkah-langkah pengamanan sebagaimana telah digariskan
hendaknya tidak berlebihan atau "over-acting" sehingga dapat merugikan PKP secara keseluruhan yang justru
akan menimbulkan dampak yang negatif. Setiap kelambatan pemrosesan restitusi tanpa didasari adanya
indikasi atau alasan yang kuat akan sangat merugikan cash flow dan kerugian bunga bagi PKP yang
bersangkutan. Hal demikian ini pada akhirnya akan menimbulkan citra yang tidak baik bagi Ditjen Pajak.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dimintakan perhatian Saudara akan hal-hal sebagai
berikut :
1. Pemrosesan permohonan restitusi PPN harus tetap berpedoman pada batas waktu yang ditentukan
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 615/KMK.00/1989. Kelambatan dari batas waktu tersebut
hanya dapat dibenarkan apabila memang benar-benar terdapat alasan yang kuat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk permohonan restitusi yang nyata-nyata tidak terdapat indikasi adanya
manipulasi supaya segera diterbitkan SKKPP nya.
2. Apabila dikaji langkah-langkah pengamanan pemberian restitusi PPN sebagaimana telah digariskan,
maka hal-hal yang mungkin dapat menjadi penyebab terjadinya kelambatan pemberian restitusi PPN
adalah sebagai berikut :
2.1. Jawaban konfirmasi Faktur Pajak belum diterima sampai dengan batas waktu penyelesaian
restitusi.
2.2. Jawaban konfirmasi Faktur Pajak telah diterima namun menyatakan "Tidak Ada".
2.3. Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan restitusi berdasarkan Faktur Pajak yang
diduga isinya tidak benar.
2.4. Pemeriksaan Pajak sedang dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak karena adanya dugaan
penggunaan Faktur Pajak yang isinya tidak benar.
3. Dalam rangka pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak, maka dengan ini diberikan penggarisan
bahwa dalam kasus-kasus sebagaimana tersebut pada butir 2.1. dan butir 2.2. di atas, Saudara tetap
berkewajiban menerbitkan SKKPP pada saat batas waktu penyelesaian restitusi apabila Pengusaha
Kena Pajak bersedia memberikan Bank Garansi. Untuk itu agar ditempuh prosedur sebagai berikut :
3.1. SKKPP agar diterbitkan sepenuhnya sedangkan Faktur Pajak yang belum mendapat jawaban
konfirmasi dan Faktur Pajak yang sudah ada jawaban konfirmasi yang menyatakan "Tidak
Ada" tetap diproses lebih lanjut sesuai ketentuan pada butir 8.1.4 s/d butir 8.1.6 Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-35/PJ.5/1989.
3.2. Apabila sebagai hasil proses tindak lanjut pada butir 3.1. tersebut di atas diperoleh keyakinan
bahwa :
a. PPN atas Faktur Pajak yang belum mendapat jawaban konfirmasi dan Faktur Pajak
yang sudah mendapat jawaban konfirmasi yang menyatakan "Tidak Ada" tersebut
memang telah dibayar Pengusaha Kena Pajak kepada pihak penjual dan tidak fiktif,
maka tidak perlu diambil langkah lebih lanjut dan kepada PKP dapat diberitahukan
bahwa Bank Garansi dapat dibatalkan kembali.
b. PPN atas Faktur Pajak dimaksud di atas tidak seharusnya dikembalikan/direstitusi,
maka agar segera diterbitkan SKP beserta sanksinya dan Bank Garansi dicairkan
untuk dikembalikan/dibayarkan ke Kas Negara.
3.3. Bank Garansi dimaksud harus memenuhi syarat :
a. dikeluarkan oleh Bank Devisa.
b. jangka waktu garansi/masa garansi adalah 6 (enam) bulan.
c. besarnya Bank Garansi adalah sejumlah Faktur Pajak yang belum ada jawaban
konfirmasinya dan Faktur Pajak yang telah ada jawaban konfirmasi tapi menyatakan
"Tidak Ada", ditambah 100% sebagai cadangan dalam hal dikemudian hari ternyata
terkena sanksi.
3.4. Dalam hal diperlukan Bank Garansi agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pemberitahuan disampaikan secepatnya kepada Pengusaha Kena Pajak setelah Nota
Perhitungan SKKPP disetujui/ditanda tangani oleh Kepala KPP.
b. Dalam pemberitahuan agar disebutkan :
- Alasan diperlukannya Bank Garansi antara lain misalnya bahwa terdapat
beberapa Faktur Pajak yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan
sebagainya.
- Besarnya Bank Garansi dan jangka waktu Garansi tersebut.
- Batas waktu penyerahan Bank Garansi.
- Penjelasan bahwa apabila sampai batas waktu yang ditentukan Bank Garansi
belum diterima, maka Pengusaha Kena Pajak dianggap tidak bersedia
memberikan Bank Garansi.
3.5. Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak bersedia memberikan Bank Garansi, maka SKKPP hanya
diterbitkan sebagian yaitu hanya sejumlah Faktur Pajak yang telah ada jawaban konfirmasi
dan menyatakan "Ada", sedangkan Faktur-faktur Pajak yang belum ada jawaban konfirmasi
dan Faktur Pajak yang sudah ada jawaban konfirmasi tetapi menyatakan "Tidak Ada" agar
terlebih dahulu diproses sesuai ketentuan pada butir 8.1.4. s/d 8.1.6. SE Dirjen Pajak Nomor :
SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli 1989. Untuk itu, dalam Nota Perhitungan agar sekaligus
dibuatkan dua macam perhitungan sebagai alternatif yaitu dalam hal PKP bersedia
memberikan Bank Garansi dan dalam hal PKP tidak bersedia memberikan Bank Garansi.
4. Dalam hal kasusnya menyangkut sebagaimana tersebut pada butir 2.3. dan butir 2.4. di atas, maka
SKKPP dapat diterbitkan untuk masa-masa sepanjang tahun di mana terjadi kasus tersebut apabila
Pengusaha Kena Pajak bersedia memberikan Bank Garansi. Untuk itu agar ditempuh prosedur
sebagai berikut :
4.1. SKKPP agar diterbitkan sebesar jumlah Faktur Pajak yang tidak ada kaitannya dengan PKP
fiktif atau Faktur Pajak fiktif, sedangkan proses Pemeriksaan Pajak tetap dijalankan dengan
memperhatikan batas waktu Bank Garansi. Untuk masa-masa lainnya dalam tahun berikutnya
sepanjang tidak dijumpai permasalahan serupa, dapat diterbitkan SKKPP secara penuh tetapi
tetap harus dijamin dengan Bank Garansi.
Contoh : Apabila untuk masa September 1992 ada permohonan restitusi sebesar
Rp. 500 juta sedangkan diantara Faktur Pajaknya terdapat Faktur Pajak fiktif
atau diterbitkan oleh PKP fiktif sebesar Rp. 100 juta, maka yang dapat
diterbitkan SKKPP untuk masa September 1992 hanya sebesar Rp. 400 juta.
Untuk masa-masa Oktober, Nopember dan Desember 1992 apabila juga
meminta restitusi, dapat diterbitkan SKKPP, namun harus dengan Bank
Garansi. Selanjutnya apabila untuk masa Januari 1993 dan seterusnya tidak
dijumpai masalah yang serupa, maka terhadap Masa-masa Pajak tahun 1993
untuk Pengusaha Kena Pajak dapat diterbitkan SKKPP dengan Bank Garansi.
Ketentuan ini meliputi baik untuk Pengusaha Kena Pajak yang sedang
dilakukan pemeriksaan maupun bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah
dimintakan untuk dilakukan pemeriksaan namun pemeriksaannya belum
dapat dilaksanakan.
4.2. Apabila sebagai hasil Pemeriksaan Pajak dimaksud pada butir 4.1. tersebut di atas dilaporkan
bahwa :
a. Tidak dijumpai bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melakukan tindak pidana
perpajakan dan Faktur-faktur Pajak lainnya di luar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh
PKP fiktif ternyata memang benar ada transaksinya dan sah, maka kepada Pengusaha
Kena Pajak agar diberitahukan bahwa Bank Garansi dapat ditarik kembali.
Pemberitahuan ini perlu karena masa garansi yang diminta cukup panjang sehingga
dengan pemberitahuan ini diharapkan akan dapat mengurangi beban biaya dari PKP
yang bersangkutan.
b. Dijumpai bukti kuat bahwa PKP telah melakukan tindak pidana perpajakan dan akan
dilanjutkan dengan proses penyidikan, maka tidak perlu diterbitkan SKP dan Bank
Garansi dicairkan sebagai jaminan kerugian negara.
c. Tidak dijumpai bukti bahwa PKP telah melakukan tindak pidana perpajakan namun
diketahui bahwa jumlah restitusi yang seharusnya diberikan adalah lebih kecil dari
pada jumlah restitusi yang telah diberikan, maka segera diterbitkan SKP beserta
sanksinya dan Bank Garansi dicairkan sebesar SKP ditambah sanksi tersebut.
4.3. Bank Garansi harus memenuhi syarat :
a. Dikeluarkan oleh Bank Devisa.
b. Jangka waktu/masa garansi minimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
c. Besarnya garansi adalah sebesar jumlah restitusi ditambah 200%.
4.4. Dalam hal diperlukan Bank Garansi dan Pengusaha Kena Pajak bersedia menyerahkan Bank
Garansi tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pemberitahuan agar disampaikan secepatnya setelah Nota Perhitungan SKKPP
disetujui/ditanda tangani oleh Kepala KPP.
b. Dalam Pemberitahuan agar disebutkan :
- Alasan diperlukannya Bank Garansi.
- Besarnya Bank Garansi dan jangka waktu atau masa garansi tersebut.
- Batas waktu penyerahan Bank Garansi.
- Penjelasan bahwa apabila sampai batas waktu yang ditentukan Bank Garansi
belum diterima, maka Pengusaha Kena Pajak dianggap tidak bersedia
memberikan Bank Garansi.
4.5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak bersedia memberikan Bank Garansi, maka SKKPP
untuk Masa-masa Pajak sepanjang tahun di mana terjadi kasus tersebut belum dapat
diterbitkan dan harus menunggu sampai selesainya Pemeriksaan Pajaknya. Untuk Masa-masa
Pajak tahun berikutnya tetap dapat diterbitkan SKKPP sepenuhnya apabila Pengusaha Kena
Pajak memberikan Bank Garansi. Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak bersedia
menyerahkan Bank Garansi, maka agar dilakukan Verifikasi Lapangan dan keputusan
restitusi menunggu sampai selesainya Verifikasi Lapangan.
Contoh : Dalam restitusi masa September 1992 terdapat Pajak Masukan berasal dari
Pengusaha Kena Pajak yang termasuk dalam Surat Dirjen Pajak
No. SR-01/PJ.7/1993 atau SR-385/PJ.7/1993 atau informasi lain. Pengusaha
Kena Pajak selama dalam Pemeriksaan Pajak tidak bersedia memberikan
Bank Garansi, maka SKKPP untuk Masa-masa Pajak Oktober, Nopember dan
Desember 1992 belum dapat diterbitkan karena Pemeriksaan Pajak
mencakup satu tahun pajak. Untuk Masa-masa Pajak Januari dan seterusnya
jika Pengusaha Kena Pajak tidak bersedia menyerahkan Bank Garansi, agar
dilakukan Verifikasi Lapangan terlebih dahulu.
5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada waktu meminta restitusi atas inisiatipnya sendiri menyertakan
Bank Garansi sejumlah restitusi yang diminta ditambah 100%, maka pemrosesan permohonan
restitusi agar berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 615/KMK.00/1989.
6. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan antara lain seperti Bank Garansi palsu atau asli
tapi palsu dan sebagainya, Saudara agar mengadakan pengecekan atau konfirmasi (per telepon)
kepada Bank yang bersangkutan untuk meyakinkan kebenaran dan keabsahannya.
7. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka diminta kepada para Kepala KPP agar segera
mengadakan inventarisasi tunggakan proses restitusi yang ada pada KPP masing-masing dan segera
memprosesnya sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Surat Edaran ini dan Surat-surat
Edaran lainnya yang berhubungan dengan pengaturan pemberian restitusi PPN dan PPn BM.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER