DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Juni 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 29/PJ.4/1995
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 633/KMK.04/1994
TANGGAL 29 DESEMBER 1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 12)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 633/KMK.04/1994 tanggal
29 Desember 1994 tentang Penggantian atau Imbalan sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan
Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan
Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, maka untuk pelaksanaannya
diberikan penegasan sebagai berikut :
I. Natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
1. Pengertian daerah tertentu.
Yang dimaksud dengan daerah tertentu dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
633/KMK.04/1994 adalah daerah terpencil, yaitu :
a. Daerah yang mempunyai potensi ekonomi yang layak dikembangkan, namun daerah
tersebut sulit dijangkau karena sangat terbatasnya sarana angkutan umum baik
melalui darat, laut maupun udara, serta prasarana dan sarana sosial ekonomi yang
tersedia tidak ada, sehingga untuk menjalankan usahanya para penanam modal harus
menyediakan sendiri prasarana dan sarana sosial ekonomi dimaksud, misalnya
fasilitas jalan, perumahan, listrik, dan air bersih;
b. Daerah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar
lautnya memiliki cadangan mineral.
2. Perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang
diberikan di daerah terpencil :
2.1. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 633/KMK.04/1994
tersebut, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto.
2.2. Natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 adalah natura dan
kenikmatan yang diberikan dilokasi bekerja yang dapat berupa :
a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya,
sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat
disewa.
b. Makanan dan minuman bagi pegawai, sepanjang di lokasi bekerja tersebut
tidak ada tempat penjualan makanan.
c. Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana
kesehatan misalnya poliklinik atau rumah sakit.
d. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja
tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara.
e. Pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, sedangkan pengangkutan
anggota keluarga dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada
pengangkutan sehubungan dengan kedatangan pertama ke lokasi bekerja
dan kepergian pegawai dan keluarganya karena terhentinya hubungan kerja.
f. Olah raga bagi pegawai dan keluarganya sepanjang di lokasi bekerja tersebut
tidak tersedia sarana dimaksud. Sarana olah raga ini tidak termasuk golf,
boating dan pacuan kuda.
2.3. Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana
dimaksud pada butir 2.2 bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat
dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja pada Tahun Pajak dibayarnya atau
terutangnya pengeluaran tersebut.
Dalam hal pengeluaran dimaksud digunakan untuk pembangunan sarana sebagaimana
dimaksud pada butir 2.2 yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
maka pembebanannya dilakukan melalui penyusutan.
2.4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 diberikan untuk jangka waktu 10
tahun dan dapat diperpanjang kembali, sedangkan atas pengeluaran untuk sarana
yang terkait yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat disusutkan
sesuai dengan masa manfaatnya.
2.5. Dalam hal sarana di daerah terpencil telah dimiliki oleh Wajib Pajak sebelum tanggal
1 Januari 1995, dan apabila permohonan Wajib Pajak disetujui pada Tahun Pajak
1995, maka penyusutannya dilakukan mulai Tahun Pajak 1995 yang dihitung
berdasarkan sisa masa manfaat dan nilai sisa buku seandainya harta tersebut
disusutkan secara fiskal.
Contoh 1 :
Peralatan kesehatan untuk klinik "Mitra" di daerah terpencil yang dibeli perusahaan
pada tahun 1993 dengan harga Rp. 18.000.000,- dan masa manfaat atas peralatan
tersebut adalah 4 tahun (golongan I), disusutkan dengan metode saldo menurun
ganda. Mulai Tahun Pajak 1995 atas peralatan kesehatan yang dimiliki klinik Mitra
dapat di susutkan untuk tujuan perpajakan dengan nilai buku per 1 Januari 1995
sebesar Rp. 4.500.000,-
Perhitungan nilai sisa buku per 1-1-1995 sebagai berikut :
Nilai awal tahun 1993 = Rp. 18.000.000,-
Penyusutan tahun 1993 = Rp. 9.000.000,-
Nilai per 1-1-1994 = Rp. 9.000.000,-
Penyusutan tahun 1994 = Rp. 4.500.000,-
Nilai per 1-1-1995 = Rp. 4.500.000,- (merupakan nilai dasar
penyusutan tahun 1995 untuk tujuan
perpajakan).
Apabila di tahun 1995 Wajib Pajak memilih untuk melanjutkan penggunaan metode
penyusutan saldo menurun ganda, maka nilai penyusutan tahun pajak 1995 yang
diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan bruto untuk tujuan perpajakan
sebesar Rp. 2.250.000,- (50% X Rp. 4.500.000,-).
Contoh 2 :
Gedung sekolah untuk pegawai dan keluarganya di daerah terpencil yang dibangun
oleh perusahaan dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- dan mulai digunakan tahun
1992.
Seandainya secara fiskal gedung tersebut disusutkan, maka nilai sisa buku per
1 Januari 1995 adalah Rp. 100.000.000,- dikurangi 5% x 3 tahun x Rp. 100.000.000,-
= Rp. 85.000.000,-.
Mulai tahun pajak 1995 gedung tersebut dapat disusutkan sebesar Rp. 5.000.000,-
(5% x Rp. 100.000.000,-).
3. Permohonan dan Keputusan tentang penetapan daerah terpencil.
3.1. Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat mengajukan
permohonan penetapan sebagai daerah terpencil kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam
lampiran I dengan dilampiri :
a. Surat Persetujuan Tetap dari BKPM untuk Wajib Pajak Penanaman modal atau
rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
b. Peta lokasi;
c. Neraca/Laporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan;
d. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi
(lampiran I.a).
Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap agar diminta kelengkapannya
sesuai formulir Lampiran II, dan permohonan dianggap diterima sejak dilengkapinya
persyaratan tersebut.
3.2. Sebelum diberikan keputusan tentang penetapan sebagai daerah terpencil, maka
Kepala Kanwil DJP yang menerima permohonan dapat melakukan pemeriksaan ke
lokasi daerah terpencil.
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas Kanwil DJP atau oleh petugas KPP
bawahannya yang wilayah kerjanya meliputi lokasi daerah terpencil yang
bersangkutan.
3.3. Apabila lokasi daerah terpencil berada di luar wilayah kerja Kanwil DJP yang
bersangkutan, maka Kepala Kanwil DJP dimaksud dapat meminta bantuan kepada
Kepala Kanwil DJP tempat lokasi daerah terpencil tersebut berada untuk melakukan
pemeriksaan dengan tindasan kepada Kepala KPP terkait. Keputusan tentang
penetapan daerah terpencil tetap berada pada Kepala Kanwil DJP yang menerima
permohonan.
3.4. Kepala Kanwil DJP memberikan keputusan dengan menggunakan formulir
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III atau Lampiran IV selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap,
dan apabila diperlukan pemeriksaan Kanwil DJP lainnya sebagaimana dimaksud pada
butir 3.3, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.
Apabila keputusan tidak dikeluarkan dalam batas waktu tersebut diatas, maka
permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
3.5. Permohonan Wajib Pajak yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak
sebelum tanggal Surat Edaran ini, harus diperbaharui sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.
4. Administrasi dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.
4.1. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau telah diberikan Keputusan Penetapan
sebagai daerah terpencil, dibuatkan Buku Register Pengawasan tersendiri baik di
Kanwil DJP maupun di KPP sesuai dengan formulir Lampiran VI.
4.2. Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah terpencil, maka laporan
keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan PPh
Badan harus diuraikan secara rinci mengenai :
a. Daftar harta dan penyusutan yang memperoleh perlakuan PPh atas
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah
terpencil (Lampiran V.a).
b. Daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang
memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura dan kenikmatan di daerah terpencil (Lampiran V.b).
II. Pemberian natura dan kenikmatan sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan.
1. Sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 633/KMK.04/1994 tanggal
29 Desember 1994, bahwa pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan
yang merupakan keharusan dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan,
untuk keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan
kerja, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja, dan bukan merupakan
penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil.
2. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau
keselamatan pekerjaan yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja atau Pemda
setempat misalnya pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian
seragam pabrik, hansip/satpam, penyediaan makanan dan minuman serta penginapan untuk
awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai.
3. Pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan situasi
lingkungan kerja misalnya pakaian seragam pegawai hotel dan penyiar TV, makanan
tambahan bagi operator komputer/pengetik, makan minum cuma-cuma bagi pegawai restoran.
Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER