KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Yth. | 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak |
SURAT EDARAN
NOMOR SE-27/PJ/2012
TENTANG
PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, di antaranya melalui pengawasan pembayaran masa. Data penerimaan menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pembayaran masa terhadap penerimaan pajak nasional sebesar 75%.
<HTML><ol start=“2” style=“list-style-type: upper-alpha;”></HTML>
<HTML><li></HTML>Maksud dan Tujuan
<HTML><ol></HTML>
<HTML><li></HTML>Maksud
Ketentuan ini dibuat agar terdapat bentuk pengawasan yang intensif dan optimal terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan oleh WP, mencakup kegiatan penggalian potensi, pengawasan kepatuhan, bimbingan, himbauan, konsultasi teknis perpajakan, rekonsiliasi data, dinamisasi, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), dan usulan pemeriksaan.<HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Tujuan
Memberikan keseragaman serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan pengawasan pembayaran masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP sebagai bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan WP.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
<HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Ruang Lingkup<HTML></p></HTML>
<HTML><ol></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Ketentuan ini mengatur pelaksanaan kegiatan dan prosedur pengawasan pembayaran masa di KPP dan Kanwil DJP serta tindak lanjutnya. Pengawasan pembayaran masa dilakukan atas pembayaran seluruh jenis pajak yang dilakukan oleh WP sendiri maupun yang dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 25,PPh Pasal 26, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPn BM Dalam Negeri, dan PPn BM Impor.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:<HTML></p></HTML>
<HTML><ol style=“list-style-type: lower-alpha;”></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Pembayaran Masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh WP untuk setiap masa pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Pengawasan Pembayaran Masa meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pembayaran masa WP baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh KPP dan Kanwil DJP pada suatu bulan tertentu;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan pembayaran masa meliputi:
1) Pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Masa, khususnya terhadap
penyampaian SPT Masa yang wajib disampaikan secara rutin per bulan yaitu
PPN, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21;
2) Bimbingan;
3) Himbauan;
4) Konsultasi teknis perpajakan (konseling);
5) Rekonsiliasi data;
6) Dinamisasi;
7) Kegiatan penggalian potensi; dan
8) Tindak lanjut:
a) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP); dan
b) Usulan pemeriksaan.
9) Pengawasan Pembayaran STP<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Sumber data pengawasan pembayaran masa berasal dari portal DJP, terutama data pembayaran WP pada menu Pengawasan Pembayaran Masa dan Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensi WP;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa adalah aplikasi pengawasan yang ada di dalam sistem administrasi perpajakan antara lain SIDJP, SIPMOD, portal DJP, dan Approweb;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya adalah aplikasi pengawasan pembayaran masa yang dibuat sendiri oleh masing-masing Kanwil DJP atau KPP selain aplikasi yang tersedia di dalam sistem administrasi perpajakan;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa adalah perkiraan jumlah pajak yang harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang nilainya berdasarkan hasil analisa pembayaran sesuai dengan data transaksi yang dilakukan WP;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Jenis Pembayaran Masa terdiri dari:
1) Pembayaran yang dianggap wajar yaitu pembayaran masa yang jumlah pembayaran pajaknya dianggap telah sesuai dengan ketentuan;
2) Pembayaran yang dianggap tidak wajar yaitu pembayaran masa yang jumlahnya mengalami kenaikan atau penurunan setiap bulannya dan/atau tidak sesuai ketentuan;
3) Tidak ada pembayaran/nihil.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadapadanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana diatur pada pasal 14 Undang-Undang KUP.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
<HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Dasar<HTML></p></HTML>
<HTML><ol style=“list-style-type: decimal;”></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
<HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Strategi Pengawasan Pembayaran Masa<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
<HTML><ol start=“6” style=“list-style-type: upper-alpha;”></HTML> <HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Program Pengawasan di KPP<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di KPP dilaksanakan dengan langkah-Iangkah sebagai berikut :
a.Menyusun tabelaris pengawasan pembayaran masa :
1) Perbandingan masa pajak sekarang, masa pajak sebelumnya dan masa pajak yang sama pada tahun sebelumnya untuk setiap jenis pajak atas seluruh WP yang diawasi sesuai dengan ketentuan surat edaran ini;
2) Melakukan analisa kewajaran serta melakukan tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang meliputi:
a) Pembayaran yang dianggap wajar;
b) Pembayaran yang dianggap tidak wajar;
c) Tidak ada pembayaran/nihil.
3) Melakukan tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang meliputi :
a) himbauan dan konseling;
b) tindak lanjut himbauan dan konseling,
i. usulan pemeriksaan
ii. memantau realisasi pembayarannya;.
b. Format Tabelaris Pengawasan Pembayaran Masa dan tindak lanjutnya sesuai dengan Lampiran Il.a;
<HTML><ol start=“7” style=“list-style-type: upper-alpha;”></HTML> <HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Program Pengawasan di Kanwil DJP<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di Kanwil DJP dilaksanakan dengan langkah-Iangkah sebagai berikut :
<HTML><ol start=“8” style=“list-style-type: upper-alpha;”></HTML> <HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Lain-lain<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
Lampiran ll.b;
1) Kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan format sebagaimana Lampiran Il.e dan Lampiran IV surat edaran in! serta melampirkan laporan dari KPP; dan
2) Dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Excel melalui e-mail ke:[email protected].
<HTML><ol start=“5”></HTML> <HTML><li></HTML>Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku mulai bulan kegiatan Januari 2012 dan tahun tahun berikutnya;<HTML></li></HTML> <HTML><li></HTML>Khusus untuk pelaporan bulanan sebelum terbitnya surat edaran ini tetap menggunakan format laporan sesuai surat edaran pembayaran masa sebelumnya;<HTML></li></HTML> <HTML><li></HTML>Dengan ditetapkannya surat edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor **SE-27/PJ/2011** tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengawasan Pembayaran Masa Pada Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
500200_admin_user_images_images_ttd_20se_20-_2027_pj.bmp
Tembusan:
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak