DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 April 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 23/PJ.43/1995
TENTANG
PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26. (SERI PPh PASAL 21 NO. 4)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ./1995
tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
KEP-30/PJ./1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang
Pribadi, dengan ini diminta perhatian Saudara terhadap beberapa perubahan dan penegasan sebagai berikut :
1. Perubahan mengenai ketentuan umum adalah sebagai berikut :
1.1. Pengertian pemotong pajak PPh Pasal 21 dan Pasal 26 tidak lagi dicantumkan dalam ketentuan
umum, karena sudah disebut dalam bab pemotong pajak dan penerima penghasilan yang
dipotong pajak.
1.2. Istilah Wajib Pajak diganti dengan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26 dan tidak dicantumkan lagi dalam bab ketentuan umum, karena sudah tercantum
dalam bab pemotong pajak dan penerima penghasilan yang dipotong pajak.
1.3. Dalam pengertian penerima pensiun termasuk juga orang pribadi atau ahli warisnya yang
menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
1.4. Dalam pengertian penerima honorarium hanya dibatasi untuk Orang Pribadi yang menerima
imbalan sehubungan dengan Jasa, Jabatan, atau Kegiatan yang dilakukan.
1.5. Dalam ketentuan umum tersebut dicantumkan juga pengertian mengenai bea siswa dalam
rangka hubungan kerja.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang PPh sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, adalah :
a. Badan Perwakilan Negara Asing
Hal ini sesuai dengan kelaziman internasional.
b. Organisasi Internasional
Nama-nama organisasi internasional yang tidak berkewajiban melakukan pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 ayat (1) huruf d, telah ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 649/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994.
Organisasi Internasional yang bukan sebagai Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994, sepanjang tidak
dikecualikan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan
Pasal 26 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
649/KMK.04/1994, wajib melakukan kewajiban selaku pemotong pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 :
a. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-
orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama
mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
Ketentuan yang baru ini disesuaikan dengan kelaziman Internasional, yaitu bahwa badan
perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat serta
pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subjek Pajak di tempat mereka mewakili
negaranya.
b. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sepanjang bukan Warga
Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
4. Dalam pengertian penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, termasuk juga penarikan
dana pada dana pensiun baik dana pensiun lembaga keuangan maupun dana pensiun pemberi kerja
yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun manfaat pasti
atau iuran pasti sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku.
Disamping itu perlu ditegaskan kembali bahwa premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja baik
kepada pegawai maupun bukan pegawai merupakan penghasilan bagi penerima penghasilan tersebut.
Dengan demikian dalam menghitung PPh Pasal 21 penerima penghasilan, premi asuransi yang
dibayarkan oleh pemberi kerja tersebut digabungkan dengan seluruh penghasilan bruto yang dibayar
oleh pemberi kerja kepada penerima penghasilan yang bersangkutan.
5. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh
Pasal 21 adalah penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagai penggantian atau
imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah.
Perlu ditegaskan kembali bahwa istilah "ditanggung" dalam pembayaran iuran pensiun dan iuran THT
oleh pemberi kerja adalah bukan termasuk dalam penghasilan yang dibayar dalam bentuk natura atau
kenikmatan lainnya (fringe benefit).
Iuran pensiun dan iuran THT yang dibayar oleh pemberi kerja tersebut bagi pegawai tidak termasuk
dalam pengertian penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dalam hal dibayarkan
kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen
dan Astek. Sedangkan iuran pensiun dan iuran THT yang dibayar oleh pemberi kerja tersebut karena
bukan termasuk dalam pengertian pemberian natura/ kenikmatan, maka merupakan biaya yang dapat
dikurangkan dari penghasilan pemberi kerja yang bersangkutan.
6. Dasar perhitungan biaya jabatan adalah penghasilan bruto, baik penghasilan teratur maupun
penghasilan tidak teratur seperti bonus, tunjangan hari raya dan sebagainya.
7. Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ./1995 sebagaimana telah disempurnakan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-30/PJ./1995 tersebut terdapat empat macam
tarif pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yaitu :
a. Tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 diterapkan atas :
- Penghasilan kena pajak dari penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ./1995
sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: KEP-30/ PJ./1995;
- Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ./1995 sebagaimana telah disempurnakan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-30/ PJ./1995.
b. Tarif 15% diterapkan atas :
- Perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli;
- Penghasilan bruto berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua
atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan hadiah atau penghargaan
perlombaan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 10;
c. Tarif 10% diterapkan atas :
- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan uang saku harian yang jumlahnya
melebihi Rp. 14.400,00 sehari, tetapi jumlahnya dalam satu bulan takwim tidak
melebihi Rp. 144.000,00;
- Komisi yang diterima atau diperoleh petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja
barang dagangan yang bukan pegawai tetap;
d. Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% diterapkan terhadap imbalan atas pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri.
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 598/KMK.04/1994, dalam Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Tahun 1995
terdapat ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final yaitu :
a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan
sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja;
b. Uang pesangon;
c. Hadiah dan penghargaan perlombaan;
d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas
dinas luar asuransi.
Yang dimaksud dengan penjaja barang dagangan adalah penjaja barang dagangan berupa
kosmetik, sabun, odol, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) huruf b Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 dan Pasal 15 ayat(2) Petunjuk
Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Tahun 1995, pemotongan PPh Pasal 26 tidak bersifat final
dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri yang menerima imbalan atas pekerjaan, jasa,
dan kegiatan yang semula dipotong dengan tarif PPh Pasal 26 berubah status didalam Tahun Pajak
menjadi Wajib Pajak dalam negeri.
10. Diberikan tambahan dan penyempurnaan penjelasan petunjuk penghitungan dan tambahan contoh-
contoh penghitungan, sebagai berikut :
10.1. Diberikan penyempurnaan penjelasan cara penghitungan atas penghasilan teratur pegawai
tetap;
10.2. Diberikan penjelasan dan contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas uang rapel (pembayaran
kenaikan gaji yang berlaku surut);
10.3. Diberikan penjelasan dan contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang
diterima atau diperoleh penerima pensiun yang cara penghitungannya dibedakan sebagai
berikut :
a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh
pada tahun pertama;
b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh
untuk tahun kedua dan selanjutnya.
10.4. Diberikan perubahan contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang
kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak.
Dalam contoh ini perlu diperhatikan bahwa untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang
terutang didasarkan atas jumlah penghasilan netto, baik yang berasal dari penghasilan teratur
maupun penghasilan tidak teratur yang disetahunkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
16 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
10.5. Diberikan contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas upah harian yang dibedakan sebagai
berikut :
a. Penghitungan PPh Pasal 21 pada hari-hari sebelum jumlah upah harian dalam bulan
takwim yang bersangkutan melebihi Rp. 144.000,00;
b. Penghitungan PPh Pasal 21 pada hari pertama setelah jumlah upah harian dalam
bulan takwim yang bersangkutan melebihi Rp. 144.000,00;
c. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk hari-hari berikutnya dalam bulan takwim yang
bersangkutan;
10.6. Diberikan contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja
barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi;
10.7. Diberikan contoh penghitungan PPh Pasal 21 yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak orang
pribadi;
10.8. Diberikan contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai;
10.9. Diberikan contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon, uang tebusan pensiun,dan
tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus;
10.10. Diberikan contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pengambilan dana pensiun iuran pasti oleh
peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun iuran pasti yang
merupakan contoh ketentuan baru yang belum ada pada petunjuk pemotongan PPh Pasal 21
dan Pasal 26 sebelumnya. Cara perhitungan tersebut berlaku pula terhadap penarikan/
pengambilan dana iuran program pensiun manfaat pasti oleh peserta pensiun pada
penyelenggara dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sesuai
dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
10.11. Diberikan contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas hadiah atau penghargaan.
Hendaknya mendapat perhatian Saudara bahwa penghitungan-penghitungan sebagaimana tersebut pada butir
10.6 dan butir 10.9 berbeda dengan penghitungan-penghitungan seperti diatur dalam Petunjuk Pemotongan
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Tahun 1991 (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-106/ PJ.431/1991).
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut berlaku mulai tahun pajak 1995. Dengan demikian berarti bahwa
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-106/PJ.431/1991 tentang Buku Petunjuk Pemotongan Pajak
Penghasilan atas Pembayaran Gaji, Upah, Honorarium dan lain-lain sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa
Pribadi Tahun 1991 dan Selanjutnya, hanya berlaku untuk tahun 1991, 1992, 1993, dan 1994.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dalam pelaksanaannya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER