DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
7 Desember 1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 21/PJ.41/1994
TENTANG
PENEGASAN TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI ATAU PEMERIKSAAN TERHADAP SPBU,
AGEN DEALER PERTAMINA YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK,
PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Berkenaan dengan Perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina dan Hiswana Migas Nomor :
PER-33/PJ/1994
------------------------
290/c.000/94-S4
------------------------
001/PKS/DPP/VII/94 tanggal 8 Juli 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ.41/1994
tanggal 12 Juli 1994 perihal tersebut pada pokok surat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan
keragu-raguan dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
1. Penyelesaian SPT Tahunan PPh Lebih Bayar.
1.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU No.6 Tahun 1993 ditentukan bahwa terhadap SPT
Tahunan PPh yang lebih bayar, sebelum diterbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran
Pajak (SKKPP) atau Surat Pemberitaan (SPb) terlebih dahulu dilakukan penelitian atau
pemeriksaan.
1.2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina dan
Hiswana Migas untuk SPBU, agen dealer Pertamina yang melaporkan SPT Tahunan PPh yang
penghasilannya semata-mata dari penyaluran premium, solar, pelumas, Gas LPG dan minyak
tanah tidak dilakukan verifikasi atau pemeriksaan.
1.3. Berdasarkan ketentuan pada butir 1.1. diatas, maka anggota Hiswana Migas yang melaporkan
SPT Tahunan PPh lebih bayar tahun 1993 dan sebelumnya tetap harus diselesaikan
permohonan kelebihan bayarnya, namun tidak dilakukan pemeriksaan tapi cukup dengan
dilakukan verifikasi kantor dengan produk hukumnya berupa Surat Pemberitaan (SPb) atau
hasilnya PPh yang kurang lebih bayar adalah Nihil.
2. Verifikasi lapangan terhadap anggota Hiswana Migas yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh.
Apabila para pemilik SPBU, Agen/dealer tidak memasukkan SPT Tahunan PPh walaupun sudah
ditegor, tetap dilakukan verifikasi lapangan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/PJ.11/1993 tanggal 4 Oktober 1993 atau bila terdapat indikasi
telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan diperiksa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)Peraturan
Pemerintah Nomor 31 tahun 1986, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.
3. Penyelesaian permasalahan pada masa transisi yaitu masa sebelum/setelah dilakukan
penandatanganan surat perjanjian bersama tanggal 1 Agustus 1994, dalam hal sebagai berikut :
3.1. Apabila Surat Perintah Pemeriksaan atau Surat Perintah Verifikasi Lapangan sudah diterbitkan
tetapi belum dilaksanakan.
a. Untuk SPT Tahunan PPh lebih bayar yang penghasilannya semata-mata dari
penyaluran premium, solar, pelumas, Gas LPG dan minyak tanah, maka Surat
Perintah Pemeriksaan/verifikasi lapangan dibatalkan dan diselesaikan dengan
verifikasi kantor dengan produk hukum Surat Pemberitaan (SPb) atau PPh yang
kurang/lebih bayar adalah Nihil.
b. Untuk SPT Tahunan PPh kurang bayar/nihil yang penghasilannya semata-mata dari
penyaluran premium, solar, pelumas, Gas LPG dan minyak tanah, maka Surat
Perintah Pemeriksaan/verifikasi lapangan dibatalkan.
c. Untuk SPT Tahunan PPh lebih bayar, kurang bayar dan nihil yang penghasilannya dari
penyaluran premium, solar, pelumas, Gas LPG dan minyak tanah serta terdapat
penghasilan dari sumber lainnya, maka pemeriksaan/verifikasi lapangan tetap dapat
dilaksanakan yang terbatas pada penghasilan dari sumber lainnya saja dengan
catatan bahwa untuk penghasilan dari penyaluran premium, solar, pelumas, Gas LPG
dan minyak tanah dihitung sesuai dengan penghasilan menurut laporan Daftar
Penghitungan Rugi Laba yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak.
3.2. Apabila Surat Perintah Pemeriksaan atau Surat Perintah Verifikasi Lapangan sudah diterbitkan
dan sedang dalam proses pemeriksaan/verifikasi lapangan.
a. Untuk SPT Tahunan PPh lebih bayar yang penghasilannya semata-mata dari
penyaluran premium, solar, pelumas, Gas LPG dan minyak tanah, maka pemeriksaan
dihentikan dan diselesaikan dengan produk hukumnya Surat Pemberitaan (SPb) atau
PPh yang kurang bayar/lebih dibayar besarnya sama dengan Nihil.
b. Untuk SPT Tahunan PPh kurang bayar nihil yang penghasilannya semata-mata dari
premium, solar, pelumas, Gas LPG dan minyak tanah, maka pemeriksaan dihentikan
dan diselesaikan dengan produk hukumnya Surat Pemberitaan (SPb) atau PPh yang
kurang bayar/lebih dibayarnya besarnya sama dengan Nihil.
c. Untuk SPT Tahunan PPh lebih bayar, kurang bayar dan nihil yang penghasilannya dari
penyaluran premium, solar, pelumas, Gas LPG dan minyak tanah serta terdapat
penghasilan dari sumber lainnya, maka pemeriksaan/verifikasi lapangan tetap dapat
dilaksanakan yang terbatas pada penghasilan lainnya saja dengan catatan bahwa
untuk penghasilan dari penyaluran premium, solar, pelumas, Gas LPG dan minyak
tanah dihitung sesuai dengan penghasilan menurut laporan Daftar Perhitungan Rugi
Laba yang dilaporkan bersama dengan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak.
3.3. Apabila telah selesai verifikasi/pemeriksaan.
a. Sudah dilakukan pemeriksaan dan tahapannya sudah sampai closing conference yang
telah ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 1994, perlakuan untuk SPT Tahunan
PPh Lebih Bayar, kurang bayar dan nihil yang penghasilannya semata-mata dari
penyaluran premium, solar, pelumas, gas LPG dan minyak tanah atau terdapat
penghasilan dari sumber lainnya, penyelesaiannya dengan menerbitkan produk
hukum berupa SKP, SKKPP atau SPb sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan.
b. Sudah dilakukan pemeriksaan dengan closing conference dilakukan tanggal 1
Agustus 1994 dan sesudahnya, maka penyelesaiannya sebagai berikut :
1. Untuk SPT Tahunan PPh lebih bayar, kurang bayar dan nihil yang
penghasilannya semata-mata dari penyaluran premium, solar, pelumas,gas
LPG dan minyak tanah diselesaikan dengan produk hukum SPb dengan
kekurangan kelebihan bayar PPh Pasal 25 sama dengan Nihil.
2. Untuk SPT Tahunan PPh lebih bayar, kurang bayar dan nihil yang
penghasilannya dari penyaluran premium, solar, pelumas, gas LPG dan
minyak tanah serta terdapat penghasilan dari sumber lainnya, diselesaikan
dengan produk hukum berupa SKP. SKKPP atau SPb sesuai dengan PPh yang
dihitung berdasarkan penggabungan antara penghasilan dari sumber lainnya
menurut hasil pemeriksaan dengan penghasilan dari semata-mata
penyaluran premium, solar, pelumas, gas LPG dan minyak tanah menurut
laporan Daftar Perhitungan rugi laba yang dilampirkan dalam SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak.
c. Sudah dilakukan Verifikasi kantor/verifikasi lapangan dan tahapannya sudah dibuat
laporan hasil verifikasi dan telah ditanda tangani Kepala KPP dan SKP. SKKPP.SPb
sudah diterbitkan sebelum 1 Agustus 1994, maka pelaksanaan penagihannya
diteruskan, sedangkan apabila SKP.SKKPP diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 1994
dan sesudahnya agar ditinjau kembali berdasarkan Pasal 16 UU PPh 1984 menjadi
SPb.
3.4. Untuk butir 3.1.c dan 3.2.c apabila mengalami kesulitan dalam menentukan besarnya biaya
yang dapat dikurangkan dari penghasilan lainnya atau biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan yang berasal semata-mata dari penyaluran premium, solar, pelumas, Gas LPG
dan minyak tanah, maka untuk menentukan besarnya masing-masing biaya tersebut dihitung
berdasarkan perbandingan omzet/peredaran dari masing-masing jenis penghasilan dikalikan
dengan jumlah biaya operasional dan biaya lainnya.
Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya..
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER