DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Juni 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 19/PJ.52/1993
TENTANG
PENGGUNAAN FORMULIR BARU SPT MASA PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 TAHUN 1993 jo Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 647/KMK.04/1993 tanggal 10 Juni 1993 dan masih banyaknya pertanyaan mengenai
penggunaan formulir SPT Masa PPN bentuk baru yang mulai berlaku sejak Masa Pajak April 1993, dengan ini
diberikan penegasan sebagai berikut :
1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 TAHUN 1993 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
647/KMK.04/1993 tanggal 10 Juni 1993, PPn BM dikenakan atas penyerahan Barang Mewah dengan
menggunakan empat macam tarif yaitu 10%, 20%, 25% dan 35%. Karenanya, formulir SPT Masa PPN
bentuk baru akan mengalami sedikit perubahan khususnya lampiran formulir 1485 A1, 1485 A3, SPT
Masa PPn BM dan Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN yang berkenaan dengan adanya tarif
PPn BM yang baru sebesar 25%.
2. Sesuai ketentuan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 48/PJ.52/1993 tanggal
20 Maret 1993 (Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN), PKP dapat mempergunakan lembar continous
form untuk lampiran-lampiran SPT Masa PPN yang pengisiannya menggunakan komputer, sepanjang
bentuk, ukuran, dan isi sesuai dengan formulir aslinya (ukuran folio).
3. Dalam hal PKP menggunakan lebih dari satu halaman untuk lampiran-lampiran SPT Masa PPN
(Lampiran A1, A2, A3 atau Lampiran B1, B2, B3), maka setiap halaman agar diberi catatan pada kotak
Kode Formulir di sebelah kanan atas yaitu :
Contoh :
Misalnya Formulir 1485 A1 terdiri dari 20 lembar, maka pemberian catatan pada tiap halaman adalah :
Halaman 1 dari 20 halaman, halaman 2 dari 20 halaman dan seterusnya.
Cukup ditulis dengan Hal, 1/20 dan seterusnya.
Untuk halaman terakhir, dibuat catatan : Hal, 20/20
4. Dalam hal PKP mempergunakan lembar continous form sebagai pengganti formulir lampiran SPT
Masa PPN seperti tersebut pada butir 1 dan terdiri dari beberapa lembar, maka rekapitulasi,catatan,
tanggal dan tanda tangan/nama jelas yang terdapat pada bagian bawah formulir tersebut juga dapat
dicantumkan pada halaman terakhir saja, sehingga dapat memperluas volume isian pada lembar-
lembar sebelumnya.
5. Dalam hal PKP adalah bukan pabrikan barang mewah, maka halaman PPn BM dapat diperkecil
sehingga kolom-kolom lainnya dapat lebih diperlebar sesuai dengan kebutuhan.
6. Sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN dalam hal jumlah rupiah adalah nihil, maka PKP
dapat mencantumkan dalam lajur jumlah rupiah dengan tanda strip ( - ) atau tulisan "Nihil".
Pengisian tanda strip ( - ) atau "Nihil" Pada SPT masa PPN sudah dapat dikategorikan memenuhi
kriteria kelengkapan pengisian SPT masa PPN.
Demikian juga pengisian Kode C.2.2.2. SPT Masa PPN perihal "SSP belum diterima" disesuaikan
dengan Buku Petunjuk Pengisian.
Kode C.2.2.2. perihal "SSP belum diterima" kolom "s.d Bulan ini" merupakan penjumlahan kumulatif
dari SSP yang belum diterima s/d bulan yang bersangkutan dan tidak berubah sekalipun dalam bulan
yang bersangkutan SSP dulu belum diterima, sekarang telah diterima, karena SSP yang telah diterima
ini harus dilaporkan tersendiri pada Kode I.15 SPT Masa PPN.
7. Mengingat lampiran A2 SPT Masa PPN (Formulir 1985 A2) telah dapat menampung maksud dan isi dari
daftar pengantar sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-12/PJ.3/1987 tanggal 20 April 1987 (Seri PPN-98) dan No. SE-15/PJ.3/1987 tanggal 5 Juni 1987
(Seri PPN-100), maka :
- Daftar Pengantar Faktur Pajak atas penyerahan makanan ternak/unggas dan/atau bahan baku
makanan ternak/unggas yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah (Lampiran I Seri PPN-98) dan;
- Daftar Pengantar Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP tertentu yang PPN-nya Ditanggung
Pemerintah (Lampiran I Seri PPN-100);
tidak perlu dilampirkan lagi pada SPT Masa PPN. Sedangkan Faktur Pajak yang PPN-nya Ditanggung
Pemerintah sesuai ketentuan Seri PPN-98 dan Seri PPN-100 tersebut diatas tetap harus dilampirkan
pada SPT Masa PPN.
8. Sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, dalam hal PKP melakukan pembetulan Masa
Pajak, maka SPT Masa PPN Pembetulan cukup dilampiri dengan lampiran-lampiran SPT Masa yang
dibetulkan saja. Dengan demikian lampiran-lampiran yang tidak terdapat kesalahan tidak perlu
dilampirkan lagi.
SPT Masa PPN Pembetulan yang tidak dilampiri dengan seluruh lampiran (Lampiran A1, A2, A3,dan
Lampiran B1, B2, B3) tetap dikategorikan sebagai SPT lengkap.
9. Sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, lembar ke-3 lampiran SPT Masa PPN direncanakan
dikirim ke Kantor Pusat Jenderal Pajak untuk keperluan Service Centre.
Khusus bagi KPP-KPP di wilayah Jakarta Raya, mengingat saat ini Service Centre belum efektif
berfungsi, maka untuk sementara sampai ada petunjuk lebih lanjut, lembar ke-3 lampiran SPT Masa
PPN tersebut agar mudah dipisahkan oleh petugas penerimaan SPT pada saat penerimaan SPT dan
segera mengkompilasi SPT tersebut sesuai dengan nomor urut NPWP dari PKP-PKP yang
bersangkutan. Hasil kompilasi ini agar diadministrasikan dengan baik dan membuat berkas-berkas
untuk setiap jumlah tertentu dari lampiran SPT Masa PPN agar memudahkan Saudara nantinya
mengirimkan lembar ketiga tersebut ke Service Centre segera setelah Service Centre efektif
berfungsi.
Sedangkan bagi KPP-KPP di luar Jakarta, mengingat berfungsinya secara efektif Service Centre masih
memerlukan waktu yang lebih lama lagi, maka untuk sementara PKP-PKP cukup melampirkan 2
lembar lampiran-lampiran SPT Masa PPN.
(Catatan : Untuk keperluan ini, banyaknya jumlah tindasan dari lampiran SPT Masa PPN bagi PKP-PKP
pada KPP di luar Jakarta akan dicetak berbeda dengan PKP-PKP pada KPP-KPP di wilayah Jakarta yaitu
masing-masing hanya 2 lembar, lihat penjelasan selanjutnya dalam butir 9).
10. Mengingat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak hanya akan mencetak formulir SPT Masa PPN dan
SPT Masa PPN Pembayaran Kembali Pajak Masukan beserta lampiran-lampirannya untuk kebutuhan
selama 2 (dua) bulan saja, maka untuk pencetakan selanjutnya agar dilaksanakan oleh masing-masing
Kantor Wilayah. Bagi KPP-KPP di wilayah Jakarta Raya, pencetakan lampiran-lampiran SPT Masa PPN
agar tetap dibuat dengan tindasan sebanyak 3 lembar, sedangkan bagi KPP-KPP di luar Jakarta,
pencetakan lampiran-lampiran SPT Masa PPN untuk sementara dibuat dengan tindasan 2 lembar (lihat
juga SE-235/PJ.141/1993 tanggal 4 Juni 1993 tentang pengadaan formulir SPT Masa PPN).
11. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 TAHUN 1993 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor
647/KMK.04/1993 tanggal 10 Juni 1993, PPn BM dikenakan atas penyerahan Barang Mewah dengan
menggunakan empat macam tarif yaitu 10%, 20%, 25% dan 35%.
Sehubungan dengan hal tersebut dan pencetakan formulir SPT Masa PPN selanjutnya akan dilakukan
oleh masing-masing Kantor Wilayah, maka dalam pencetakan formulir 1985 A1, 1985 A3, SPT Masa
PPn BM dan Buku Petunjuk Pengisiannya agar telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 TAHUN 1993 tersebut diatas dengan contoh terlampir.
12. Selanjutnya, mengingat banyaknya masukan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa kolom-
kolom dalam lampiran SPT Masa PPN sukar menampung data yang harus dicantumkan, bersama ini
dilampirkan contoh formulir SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN Pembayaran kembali Pajak Masukan
beserta lampiran-lampirannya yang telah disesuaikan besar kolom-kolomnya untuk dapat diisi sesuai
kebutuhan dengan disertai contoh pengisian yang dipandang perlu (contoh pengisian terlampir).
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
ttd
Drs. WALUYO DARYADI KS