DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 April 1988
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 18/PJ.54/1988
TENTANG
DAFTAR INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (DIHP) (SERI PEMERIKSAAN - 36)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Daftar Informasi Hasil Pemeriksaan (DIHP) sampai dengan 29
Pebruari 1988 yang meliputi hasil pemeriksaan terhadap 8209 Wajib Pajak PPh, untuk dimanfaatkan
sepenuhnya sebagai bahan melakukan penelitian terhadap performance unit pemeriksaan yang ada di bawah
pengawasan Saudara.
Analisa yang dilakukan oleh Sub Direktorat Pemeriksaan Buku pada Direktorat Pengusutan dan Pengendalian
Wilayah menghasilkan beberapa pokok-pokok informasi yang perlu Saudara teliti lebih lanjut, untuk kemudian
di ikuti dengan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki serta meningkatkan
performance unit pemeriksaan, sebagai berikut::
1. Lama pemeriksaan SPT
Lama pemeriksaan Kantor rata-rata per SPT PPh ternyata tidak mengalami perbedaan yang berarti
untuk Badan dan Perseorangan (berturut-turut 45 dan 53 jam). Namun untuk jenis Pemeriksaan
Lapangan terlihat perbedaan yang cukup berarti, yakni 51 dan 108 jam.
Beberapa Kantor Wilayah yang mencatat lama pemeriksaan di atas rata-rata adalah :
Pemeriksaan Kantor :
Perseorangan : Kanwil I. IV, V, VII, IX
Badan : Kanwil V, VI, VII, IX, X
Pemeriksaan Lapangan :
Perseorangan : Kanwil II. V, VI, IX
Badan : Kanwil V, VI, IX, X
Terdapat suatu korelasi menarik dalam pemeriksaan Wajib Pajak Badan, yaitu bahwa Kantor Wilayah
yang menghabiskan waktu relatif lebih lama dalam melakukan Pemeriksaan Kantor ternyata juga
menggunakan waktu yang relatif labih lama dalam melakukan pemeriksaan Lapangan.
2. Tingkat kepatuhan WP
Tingkat Kapatuhan Wajib Pajak diukur dengan jalan memperbandingkan jumlah pajak yang terhutang
menurut SPT Wajib Pajak dengan jumlah yang terhutang menurut hasil pemeriksaan. Berdasarkan
data yang ada tingkat kepatuhan Wajib Pajak perseorangan ternyata relatif sama, baik untuk Wajib
Pajak yang diperiksa di Kantor maupun yang diperiksa dilapangan. Untuk wajib Pajak Badan, tingkat
kapatuhan Wajib Pajak yang diperiksa di Kantor relatif lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak yang
diperiksa Lapangan.
Beberapa kantor Wilayah yang mencatat tingkat kepatuhan Wajib Pajak dibawah rata-rata adalah :
Pemeriksaan Kantor :
Perseorangan : Kanwil I. VI, VIII, XI
Badan : Kanwil I, III, V, VII, IX, X
Pemeriksaan Lapangan :
Perseorangan : Kanwil I. II, VI, VII, VIII, IX, XI
Badan : Kanwil XI, Kantor Pusat (Tim Nasional)
3. Produktifitas pemeriksaan
Produktifitas pemeriksaan diukur dalam jumlah jam pemeriksaan yang tidak menghasilkan tambahan
(koreksi) pajak. Hasil analisa menunjukkan bahwa pada umumnya cara pemilihan Wajib Pajak yang
akan diperiksa secara manual kurang produktif untuk Wajib Pajak Badan (Perseorangan 92%, Badan
82%).
Beberapa Kantor Wilayah dengan produktifitas pemeriksaan rendah adalah :
Perseorangan : Kanwil III, IV, VII, XI.
Badan : Kanwil III, IV, V, X, XI.
4. Prestasi Pemeriksaan per Jenis Usaha WP.
Jenis usaha yang menghasilkan koreksi pajak tinggi (rata-rata di atas Rp. 1 juta per Wajib Pajak yang
diperiksa) adalah sebagai berikut :
4.1. Perseorangan :
Pemeriksaan Kantor :
Kode KLU Keterangan Singkat Koreksi Rp.
6135 1. Perdagangan besar BBM 4,6 juta
3420 2. Percetakan/penerbitan 1,9 juta
0214 3. Karyawan swasta 1,3 juta
0221 4. Dokter 1,2 juta
6133 5. Perdagangan besar kertas dll. 1,2 juta
6238 6. Perdagangan eceran elektronik dll. 1,1 juta
Pemeriksaan Lapangan : (10 besar)
6300 1. Rumah makan/minum 20,1 juta
6236 2. Perdagangan eceran bahan bangunan 8,8 juta
6233 3. Perdagangan eceran tekstil 8,9 juta
0221 4. Dokter 8,3 juta
6137 5. Perdagangan besar mesin dll. 7,7 juta
6231 6. Perdagangan eceran bahan makanan dll. 7,1 juta
9999 7. Lain-lain 5,7 juta
0910 8. Pemborong non bangunan 4,4 juta
6235 9. Perdagangan eceran barang kimia dll. 4,4 juta
6135 10. Perdagangan besar BBM 3,1 juta
4.2. Badan.
Pemeriksaan Kantor :
3909 1. Industri pengolahan lain-lain 25,6 juta
9999 2. Lain-lain 14,4 juta
6140 3. Eksportir 11,7 juta
3810 4. Industri barang logam dll. 10,5 juta
8310 5. Persewaan gedung/tanah 9,5 juta
3115 6. Industri minyak makan 6,2 juta
7210 7. Angkutan samudra/pantai 6,0 juta
8326 8. Jasa lain-lain 5,8 juta
3420 9. Industri percetakan/penerbitan 5,6 juta
1500 10. Penebangan hutan 5,4 juta
Pemeriksaan Lapangan :
8200 1. Asuransi 4,6 milyar
3840 2. Industri alat angkutan 4,3 milyar
6138 3. Perdagangan besar elektronik dll. 1,4 milyar
6132 4. Perdagangan besar tekstil dll. 199 juta
7410 5. Agen pengiriman 120 juta
8310 6. Persewaan gedung/tanah 136 juta
6137 7. Perdagangan besar mesin/onderdil 176 juta
0990 8. Kegiatan lain-lain 85 juta
3210 9. Industri tekstil 71 juta
6150 10. Importir 62 juta
5. Proyeksi WP yang akan mengajukan keberatan.
Analisa atas hasil pemeriksaan yang disetujui dan tidak disetujui Wajib Pajak menunjukkan perlunya
diberikan perhatian khusus terhadap Wajib Pajak yang mengajukan keberatan karena tidak setuju
dengan hasil pemeriksaan buku yang dilakukan, sebagaimana ditunjukkan oleh data tersebut di
bawah ini :
setuju dengan WP tidak setuju dengan
KANWIL WP Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan
WP Koreksi (Rp.) WP Koreksi (Rp.)
----------------------------------------------------------------------------
I 981 2,6 milyar 241 1,2 milyar
II 266 760 juta 12 124 juta
III 1036 5,6 milyar 127 1,9 milyar
IV 747 1,5 milyar 215 934 juta
V 421 960 juta 140 560 juta
VI 469 3,9 milyar 165 1,3 milyar
VII 414 3,8 milyar 67 465 juta
VIII 136 641 juta 22 274 juta
IX 77 328 juta 10 29 juta
X 114 4,6 milyar 14 2,1 milyar
XI 893 18,6 milyar 93 58,3 milyar
Demikianlah beberapa pokok-pokok informasi kegiatan pemeriksaan buku Wajib Pajak untuk periode sampai
dengan bulan Februari 1988. Tabel-tabel analisa yang lebih terperinci sesuai dengan kebutuhan Saudara dapat
dikembangkan sendiri, dengan melihat manfaat yang dapat ditarik informasi tersebut di atas untuk keperluan
pengambilan keputusan pemeriksaan buku.
A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PENGUSUTAN DAN PENGENDALIAN WILAYAH
ttd
Drs. R.D DJOKOMONO M.A