DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 April 1984
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 18/PJ.232/1984
TENTANG
PENEGASAN LEBIH LANJUT DAN PEMBETULAN KESALAHAN TIK MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-07)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Memperhatikan Pasal 35 dari Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21, bersama ini diberikan penegasan
hal-hal sebagai berikut :
1. Pasal 5 ayat 2 tertera sebagai berikut :
"Dikenakan juga pemotongan PPh Pasal 21 dan seterusnya". Walaupun pemotongan ini dimasukkan
dalam pemotongan PPh Pasal 21, namun ketentuan ini merupakan pelaksanaan Pasal 26 Undang-
undang Pajak Penghasilan 1984, sehingga apabila Pasal ini telah dilaksanakan, maka atas pembayaran
itu tidak lagi dilakukan pemotongan PPh Pasal 26.
2. Pasal 9 ayat 6 mengenai hal ini harap diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. biaya jabatan dihitung atas jumlah penghasilan yang diterima teratur seperti, gaji dan dengan
demikian tidak termasuk tunjangan Hari Raya, jasa produksi, bonus dan sebagainya;
b. PTKP itu dikurangkan satu kali saja, penegasan ini perlu untuk menghindarkan pemotongan
PTKP lebih dari satu kali.
Harap dipelajari kembali contoh-contoh perhitungan yang terdapat dalam lampiran III dari
Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21.
3. Pasal 11 ayat (2) tertera pada kalimat ke 4 dari atas sebagai berikut :
"................ penghasilan yang terdiri dari penghasilan teratur setahun dalam ............." Dimaksudkan
dengan penghasilan teratur setahun pada ayat tersebut di atas, adalah penghasilan teratur yang
diketahui oleh pemberi kerja sebagai penghasilan yang diterima atau akan diterima oleh pegawai,
karyawan atau karyawati tersebut dalam tahun pajak yang bersangkutan. Apabila seorang karyawan
tersebut akan pensiun per 1 Januari tahun berikutnya, maka penghasilan teratur setahun adalah
jumlah seluruh gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang biasanya diterima atau akan diterima setiap
bulan oleh pegawai karyawan atau karyawati dalam tahun yang bersangkutan.
Berkenaan dengan contoh-contoh pada angka VI dari Lampiran III Buku Petunjuk, maka terdapat
keterangan yang tidak tercetak, yaitu bahwa sesudah pensiun, pegawai z masih diminta untuk bekerja
terus pada PT C dengan imbalan bulanan yang sama dengan gajinya sebelum pensiun, yaitu sebesar
Rp. 500.000,- sebulan. Selain dari pada itu atas penghasilan netto harus terlebih dahulu dikurangkan
biaya jabatan. Juga dalam menghitung PPh Pasal 21 atas uang pesangon, apabila ada pembayaran
penghasilan tetap atau teratur, seharusnya juga dikurangi terlebih dahulu dengan biaya jabatan (lihat
kembali Surat Edaran tanggal 9 Maret 1984 Nomor : SE-06/PJ.233/1984 Seri PPh Pasal 21-03.
4. Dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), yang dimaksudkan Surat Pemberitahuan adalah Surat
Pemberitahuan Tahunan (=SPT).
5. Pembetulan sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Buku Petunjuk, dapat pula
dilakukan atas Surat Pemberitahuan Masa.
6. Pada lampiran-lampiran I dan II Buku Petunjuk pada Tabel Tarif Tahunan PPh Pasal 21 ada kesalahan
tik sebagai berikut :
a. Tabel Tarif Tahunan PPh Pasal 21 huruf c di tik 6 x Rp. 250,- = Rp. 2.500,- seharusnya
6 x Rp. 250,- = Rp. 1.500,-
b. Halaman 62 Tabel Tarif Tahunan untuk K/0 di tik Rp. 6.620.000,- seharusnya Rp. 4.620.000,-
seterusnya sampai dengan penghasilan netto Rp. 24.000.000,- angka 6 harus diganti dengan
angka 4.
Penghasilan netto Rp. 24.000.000,- untuk K/2 PPh-nya tertulis ................ Rp. 4.000.000,-
seharusnya Rp. 4.400.000,-.
c. Lampiran II mengenai Tabel Tarif Bulanan PPh Pasal 21 terdapat beberapa salah tik sebagai
berikut :
Halaman 4 (kolom K/2 bawah) di tik Rp. 4.450,- seharusnya Rp. 3.450.-
Rp. 4.600,- seharusnya Rp. 3.600,-
Rp. 4.750,- seharusnya Rp. 3.750,-
Halaman 11 (kolom K/3 bawah) di tik Rp. 34.800,- seharusnya Rp. 34.950,-
(kolom K/2 bawah) di tik Rp. 38.550,- seharusnya Rp. 38.700,-
Halaman 13 (kolom K/3 bawah) di tik Rp. 43.250,- seharusnya Rp. 43.350,-
Halaman 26 (kolom K/1 atas) di tik Rp. 115.050,- seharusnya Rp. 121.050,-
(kolom TK tengah) di tik Rp. 143.700,- seharusnya Rp. 142.700,-
Halaman 27 (kolom TK bawah) di tik Rp. 116.200,- seharusnya Rp. 156.200,-
Halaman 36 (kolom TK) di tik Rp. 236.200,- seharusnya Rp. 238.200,-
Halaman 38 (kolom K/0) di tik Rp. 245.800,- seharusnya Rp. 245.200,-
Halaman 43 (kolom TK) di tik Rp. 301.450,- seharusnya Rp. 300.450,-
s/d Rp. 308.700,- s/d Rp. 307.700,-
Halaman 45 (kolom K/2) di tik Rp. 293.200,- seharusnya Rp. 294.200,-
Halaman 45 (kolom K/3) di tik Rp. 296.200,- seharusnya Rp. 286.200,-
7. Contoh penghitungan pada angka VIII dari Lampiran III Buku Petunjuk sesuai dengan penjelasan
tersebut pada angka 1 surat ini seharusnya adalah sebagai berikut :
Penghasilan sebulan = Rp. 2.500,- x Rp. 980,- = Rp. 2.450.000,-
Jumlah PPh yang terhutang 20 % x Rp. 2.450.000,- = Rp. 490.000,-
8. Angka VI dari lampiran III Buku Petunjuk yang dibetulkan, dilampirkan pada SE ini .
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK LANGSUNG
ttd
Drs. MANSURY