DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
22 Mei 1987
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 18/PJ.22/1987
TENTANG
PENYELESAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK LEBIH BAYAR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Berhubung dengan adanya keragu-raguan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian SPT lebih
bayar, perlu kami tegaskan hal-hal sebagai berikut :
I. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 serta
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 950/KMK.04/1983 yang berkenaan dengan permohonan
restitusi atas pajak yang lebih bayar, maka :
1. Kepala Inspeksi Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan
Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya surat permohonan. Selanjutnya dalam jangka waktu satu bulan setelah
diterbitkannya SKKPP, Kepala Inspeksi Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) sebagai dasar pengembalian kelebihan
pembayaran pajak tersebut.
2. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan restitusi
tersebut Kepala Inspeksi Pajak belum menerbitkan SKKPP, mak permohonan Wajib Pajak
tersebut daianggap diterima dan Wajib Pajak memberitahukan hal tersebut kepada Direktur
Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya
pemberitahuan tersebut menerbitkan SKKPP sesuai dengan permohonan Wajib Pajak yang
bersangkutan. Dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKKPP, Kepala Inspeksi
Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SPMKP.
3. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan SKKPP Kepala Inspeksi Pajak belum
menerbitkan SPMKP, maka Pemerintah terhutang bunga sebesar 2% tiap bulan sejak batas
waktu satu bulan setelah diterbitkannya SKKPP sampai dengan surat diterbitkannya SPMKP.
II. Sesuai dengan butir 9.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 29 Maret 1986 Nomor :
SE-15/PJ.22/1986, jangka waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak dipenuhinya semua persyaratan
yang ditentukan oleh perundang-undangan perpajakan. Kepala Inspeksi Pajak setelah meneliti surat
permohonan Wajib Pajak segera meminta kelengkapan permohonan Wajib Pajak yang berlum
lengkap.
Bagi permohonan restitusi SPT Tahun 1985 dan tahun-tahun selanjutnya, Kepala Inspeksi Pajak
meminta kelengkapan SPT tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan sejak
permohonan diterima (lihat butir 10 SE tanggal 27 Mare 1986 No. SE-15/PJ.22/1986).
III. Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.BT.5/1986, telah diinstruksikan
kepada para Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Inspeksi Pajak, agar :
1. Mengadakan Inventarisasi tentang :
a) SPT PPh tahun 1984 lebih bayar yang belum selesai.
b) SKKPP PPh tahun 1984 yang telah ditetapkan, akan tetapi belum diterbitkan SPMKP
setelah jangka waktu satu bulan sejak SKKPP diterbitkan.
2. Menyelesaikan restitusi SPT lebih bayar tahun 1984 selambat-lambatnya akhir Desember
1986.
3. Agar Kepala Kantor Wilayah menegor para Kepala Inspeksi Pajak yang tidak dapat
menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
IV. Dari butir I sampai dengan III di atas, kami tegaskan bahwa:
1. Atas permohonan restutusi tahun Pajak Penghasilan 1984 :
a) Kepala Inspeksi Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat
edaran ini harus sudah menerbitkan SKKPP dan SPMKP atas permohonan restitusi
tahun 1984 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
b) Apabila Kepala Inspeksi Pajak belum mengeluarkan surat permintaan kelengkapan
atas Permohonan Wajib Pajak yang belum lengkap, maka permohonan Wajib Pajak
tersebut dianggap sudah lengkap.
c) Apabila Kepala Inspeksi Pajak telah mengeluarkan surat permintaan kelengkapan
atas permohonan Wajib Pajak yang belum lengkap, akan tetapi belum dipenuhi oleh
Wajib Pajak, Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan dapat mengeluarkan surat
penolakan atas permohonan tersebut.
2. Atas permohonan restitusi tahun Pajak Penghasilan 1985 dan seterusnya :
a) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan restitusi diterima Kepala
Inspeksi Pajak meneliti kelengkapan permohonan tersebut dan mengeluarkan surat
permintaan kelengkapan atas permohonan yang belum lengkap kepada Wajib Pajak
yang bersangkutan.
b) Apabila Kepala Inspeksi Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya
permohonan Wajib Pajak tidak mengeluarkan surat permintaan kelengkapan, maka
permohonan Wajib Pajak dianggap sudah lengkap. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
bulan sebelum SKKPP dikeluarkan, Kepala Inspeksi Pajak meneliti atau memeriksa
permohonan tersebut untuk memperoleh keyakinan bahwa memang benar-benar
terdapat kelebihan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang.
c) Apabila setelah dikeluarkannya surat permintaan kelengkapan atas permohonan yang
belum lengkap, Wajib Pajak belum memenuhi permintaan tersebut dalam jangka
waktu paling lama satu bulan sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan, maka
Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan dapat menerbitkan surat penolakan atas
permohonan tersebut.
d) Dalam jangka waktu dua belas bulan sejak diajukan permohonan restitusi, Kepala
Inspeksi Pajak menerbitkan SKKPP. Jangka 12 bulan ini dihitung sejak saat
kelengkapan bukti-bukti dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh
perundang-undangan perpajakan. Dalam jangka waktu satu bulan sejak
diterbitkannya SKKPP, Kepala Inspeksi Pajak menerbitkan SPMKP.
Demikian penegasan kami harap Saudara maklum.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
Drs. SALAMUN A.T.