DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Mei 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 14/PJ.5/1993
TENTANG
PENCANTUMAN NPWP PADA FAKTUR PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai kelonggaran dalam masa pembinaan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988, yaitu berupa tidak mengenakan sanksi Pasal 13
ayat (8) Undang-undang PPN 1984 terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak mencantumkan NPWP Pembeli
BKP/Penerima JKP pada Faktur Pajak yang diterbitkannya (sehingga Faktur Pajak tersebut memenuhi kategori
Faktur Pajak tidak lengkap), dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.3/ 1989 tanggal 18 April 1989 (Seri PPN-
138) dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha yang baru menjadi
Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 TAHUN 1988 yaitu Pedagang Besar
dan Pengusaha Jasa Kena Pajak selain Pemborong, mereka masih diperbolehkan untuk tidak
mencantumkan NPWP Pembeli BKP/ Penerima JKP pada Faktur Pajak yang diterbitkannya (tergolong
sebagai Faktur Pajak tidak lengkap) tanpa dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (8) Undang-undang PPN 1984, sampai batas waktu yang ditentukan.
2. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.5/ 1989 tanggal 22 Juni 1989 (Seri PPN-
148) ditegaskan kembali bahwa kebijaksanaan tersebut diberikan dalam rangka pembinaan sehingga
hanya dimaksudkan untuk diberlakukan sementara sampai ada penegasan lebih lanjut.
3. Mengingat jangka waktu pemberian kelonggaran berupa masa pembinaan kepada Pengusaha Kena
Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988 dirasa sudah cukup lama dan tidak
perlu lagi dikhawatirkan adanya dampak negatif dalam dunia usaha akibat diwajibkan mencantum-
kan NPWP pembeli BKP/ penerima JKP dalam Faktur Pajak yang diterbitkan, maka sejak berlakunya
Surat Edaran ini masa pembinaan dinyatakan selesai. Sejak berlakunya Surat Edaran ini, semua PKP
yang menerbitkan Faktur Pajak standard harus mencantumkan Nama, alamat lengkap dan NPWP, baik
untuk penjual BKP/pemberi JKP maupun untuk pembeli BKP/penerima JKP. Bila terdapat PKP yang
tidak mencantumkan Nama, alamat lengkap dan NPWP pembeli BKP/ penerima JKP pada Faktur Pajak
Standard yang diterbitkannya,maka terhadap PKP penjual BKP/pemberi JKP akan dikenakan sanksi
denda berdasarkan Pasal 13 ayat (8) UU PPN 1984 dan bagi pembeli BKP/penerima JKP yang
berkedudukan sebagai PKP Faktur Pajak dimaksud tidak dapat dikreditkan. Untuk menghindari
keragu-raguan, ditegaskan pula bahwa Faktur Pajak impor berupa PIUD dan SSP, NPWP importir tetap
harus dicantumkan.
4. Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan :
1. secara eceran kepada siapapun ditempat penjualan eceran,
2. langsung dari rumah ke rumah kepada konsumen akhir atau kepada pedagang pengecer yang
bukan Pengusaha Kena Pajak dengan cara penjualan melalui petugas canvassing, dan
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir atau kepada masyarakat umum, dapat
dibuat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No. : Kep-24/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989.
5. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.3/1989 tanggal 18 April
1989 (Seri PPN-138) dan Nomor SE-27/PJ.5/1989 tanggal 22 Juni 1989 (Seri PPN-148) dinyatakan
tidak berlaku lagi, demikian pula ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Nomor : SE-14/PJ.3/1984
tanggal 9 Oktober 1984 (Seri PPN-15) yang bertentangan dengan Surat Edaran ini juga dinyatakan
tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan-ketentuan tentang penerbitan Faktur Pajak yang telah diatur tersendiri secara khusus tetap
berlaku, yaitu :
6.1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PERTAMINA berupa Paktur Nota Bon Penjualan (SE
Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.3/1985 (Seri PPN-46) tanggal 22 April 1985).
Catatan : Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang bersangkutan.
6.2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Perum Telekomunikasi berupa kwitansi (Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 1333/KMK.04/1988 tanggal 31 Desember 1988).
Catatan : Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang bersangkutan.
6.3 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri berupa
Ticket atau Surat Muatan Udara (Keputusan Menteri Keuangan No. : 1334/ KMK.04/1988
tanggal 31 Desember 1988).
Catatan : Faktur Pajak mengenai muatan udara (airway bill) dan Faktur Pajak
mengenai penerbangan borongan dapat dikreditkan oleh PKP yang
bersangkutan namun Faktur Pajak yang berupa ticket pesawat tidak dapat
dikreditkan.
6.4 Faktur Pajak Impor berupa PIUD dan SSP (Keputusan Menteri Keuangan No. :
1117/KMK.04/1988 tanggal 8 November 1988).
Catatan : Pada Faktur Pajak Impor ini NPWP importir tetap harus dicantumkan,
baik dalam PIUD maupun dalam SSP dan Faktur Pajak tersebut dapat
dikreditkan oleh PKP yang bersangkutan.
6.5 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh BULOG/DOLOG berupa Surat Perintah Penyerahan Barang
atau DO (Surat Direktur Jenderal Pajak kepada Sekretaris Asosiasi Gula Indonesia
No. : S-3116/PJ.3/1985 tanggal 14 Oktober 1985).
Catatan : Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang bersangkutan.
6.6 Faktur Pajak Sederhana (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-24/PJ.3/1989 tanggal
20 Mei 1989).
Catatan : Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan.
6.7 Faktur Pajak Gabungan (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-25/PJ.3/1989 tanggal
20 Mei 1989).
Catatan : Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang bersangkutan.
6.8 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Rekanan Pemungut Pajak berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 56 TAHUN 1988 baik rekanan tersebut pedagang eceran, perorangan dan instansi
pemerintah yang tidak menjadi PKP (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-22/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989).
Catatan : Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh Pemungut Pajak berdasarkan
Keppres No. 56 TAHUN 1988.
6.9 Faktur Pajak atas Jasa Kena Pajak dari luar negeri berupa SSP sebagai pengganti dari Faktur
Pajak yang seharusnya diterbitkan oleh Pengusaha Jasa Kena Pajak Luar Negeri (Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989).
Catatan : Faktur Pajak berupa SSP ini dapat dikreditkan oleh PKP yang bersangkutan
di dalam negeri.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1993.
Demikian, Surat Edaran ini agar dilaksanakan dan dipakai dengan sebaik-baiknya, dan agar disebarluaskan
kepada para Pengusaha Kena Pajak yang ada di wilayah Saudara masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
FUAD BAWAZIER