DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
28 Maret 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 09/PJ.531/2000
TENTANG
PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR (REV 011/00)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan banyaknya permohonan penegasan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk
menggunakan metode qq pada Faktur Pajak Standar, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai
berikut :
1. Pada umumnya permohonan penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar dilatarbelakangi oleh
keadaan sebagaimana dapat diilustrasikan sebagai berikut :
a. Sub Kontraktor adalah PKP yang secara fisik melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemilik
proyek sebagai Pemungut PPN dan PPnBM, yang karena suatu kondisi/kebijakan tertentu, sub
kontraktor tidak dapat menandatangani kontrak penyerahan BKP/JKP secara langsung dengan
pemilik proyek.
b. Kontraktor Utama adalah PKP yang secara langsung menandatangani kontrak dengan pemilik
proyek sebagai Pemungut PPN dan PPn BM, yang karena tidak memiliki suatu sarana yang
memadai untuk melaksanakan isi kontrak, maka untuk melaksanakan isi kontrak tersebut,
kontraktor utama mengikat kontrak/perjanjian kepada sub kontraktor untuk
melaksanakannya. Sehingga dalam hal ini kontraktor utama tidak melaksanakan kegiatan
secara fisik isi kontrak namun hanya bertindak sebagai perantara/agen. Dengan demikian
penyerahan/kegiatan secara fisik yang dilakukannya adalah penyerahan jasa keagenan.
c. Pemilik Proyek adalah Badan Pemungut sebagaimana dimaksud pada butir 2 Surat Edaran ini,
yang secara fisik melakukan perolehan BKP atau melakukan pemanfaatan JKP dari sub
kontraktor yang karena suatu kondisi/kebijakan tertentu tidak dapat menandatangani kontrak
perolehan BKP/pemanfaatan JKP secara langsung dengan sub kontraktor.
2. Berdasarkan Pasal 16A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPn BM
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, Pajak yang terutang atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 56 TAHUN 1988, Kantor Perbendaharaan Negara,
Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II, Pertamina, Kontraktor
Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang minyak dan gas bumi dan Pertambangan Umum
lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah
ditetapkan sebagai pemungut dan penyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak.
4. Pada dasarnya penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar tidak diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, namun
untuk lebih memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada Pengusaha Kena Pajak maka
penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar dapat dimungkinkan sepanjang Pengusaha Kena
Pajak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan fiskus tidak mengalami
kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
5.1. Memperhatikan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, sebenarnya penerbitan
Faktur Pajak Standar dapat dilakukan dengan mekanisme biasa, namun pada kenyataannya
banyak PKP yang mengajukan permohonan agar dapat menggunakan metode qq pada Faktur
Pajak Standar dengan alasan kepraktisan, dan karena harga yang diajukan kontraktor utama
kepada pemilik proyek adalah sama dengan harga yang diajukan oleh Sub Kontraktor kepada
Kontraktor Utama (tidak terdapat perubahan harga, Kontraktor Utama hanya mendapat
komisi saja). Sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini, penegasan penggunaan metode qq
pada Faktur Pajak Standar dapat diberikan pada kolom "Pengusaha Kena Pajak" (penjual)
atau pada kolom "Pembeli BKP/Penerima JKP".
5.2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar
untuk suatu kondisi sebagaimana diilustrasikan pada butir 1 di atas dapat dimungkinkan hanya
pada kolom "Pembeli BKP/Penerima JKP", dengan pertimbangan :
a. akan lebih memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, karena yang
melaporkan Faktur Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN adalah PKP yang menerbitkan
Faktur Pajak Keluaran tersebut;
b. kode Nomor Seri Faktur Pajak Keluaran yang dilaporkan pada SPT Masa PPN
merupakan Kode Nomor Seri yang diberikan oleh KPP setempat kepada PKP Penerbit
Faktur Pajak Keluaran, penandatangan pada Faktur Pajak Keluaran adalah pejabat
yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, sehingga tanggung jawab pelaporan Faktur
Pajak Keluaran tersebut pada SPT Masa PPN, tetap berada pada PKP penerbit Faktur
Pajak Keluaran;
c. PKP penerbit Faktur Pajak Keluaran tetap mempunyai tanggung jawab atas pengisian
Faktur Pajak selengkapnya;
d. Konfirmasi Faktur Pajak Masukan (dari Pembeli BKP/Penerima JKP) lebih mudah
karena Faktur Pajak Masukan tersebut berasal dari PKP penerbit Faktur Pajak
Keluaran dan sekaligus PKP yang benar-benar menyerahkan BKP/JKP.
5.3. Adapun penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar kolom "Pembeli BKP/Penerima
JKP" untuk suatu kondisi sebagaimana diilustrasikan pada butir 1 di atas, adalah sebagai
berikut :
a. Faktur Pajak Keluaran diterbitkan oleh Sub Kontraktor, pada kolom "Pembeli BKP/
Penerima JKP" agar dicantumkan "Nama Kontraktor Utama qq Nama Pemilik Proyek".
Alamat dan NPWP pada Faktur Pajak dicantumkan Nama dan Alamat Pemilik Proyek.
Asli lembar kesatu Faktur Pajak tersebut hanya untuk Pemilik Proyek, sehingga
dengan demikian yang berhak mengkreditkan Pajak Masukannya adalah Pemilik
Proyek.
b. PPN dipungut dan disetor oleh Pemilik Proyek selaku Badan Pemungut untuk dan atas
nama Sub Kontraktor. Pada Surat Setoran Pajak (SSP), dicantumkan "Nama
Kontraktor Utama qq Nama Sub Kontraktor". Alamat dan NPWP dicantumkan Alamat
dan NPWP Sub Kontraktor. Sedangkan NPWP Kontraktor Utama dicantumkan di
bawah kotak NPWP. Kolom KPP pada sudut kiri atas SSP dicantumkan KPP tempat
Sub Kontraktor terdaftar/dikukuhkan. SSP lembar kesatu hanya untuk Sub Kontraktor.
c. Kontraktor Utama selaku agen tidak berhak mengkreditkan atau meminta restitusi
atas PPN yang dipungut oleh Pemilik Proyek selaku pemungut PPN untuk dan atas
nama Sub Kontraktor. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Kontraktor Utama
selaku agen hanya yang berhubungan langsung dengan jasa keagenan.
d. Kontraktor Utama selaku agen wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak atas
penyerahan jasa keagenan sebesar 10% dari komisi yang diterima, dan menyetorkan
serta melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mekanisme biasa).
5.4. Sebelum berlakunya Surat Edaran ini, terhadap Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan
dilaporkan pada SPT Masa PPN, namun dengan Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak PKP
yang bersangkutan dapat menggunakan metode qq pada Faktur Pajak Standar kolom
"Pengusaha Kena Pajak" (Penjual), maka tidak perlu dilakukan Pembetulan Faktur Pajak.
5.5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka segala penegasan penggunaan metode qq pada
Faktur Pajak Standar yang bertentangan/tidak sesuai dengan Surat Edaran ini, dinyatakan
tidak berlaku, dan penerbitan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan metode qq untuk
kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, untuk selanjutnya harus mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.3. di atas.
5.6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2000.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara guna disebarluaskan dan dilaksanakan pada
wilayah kerja masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
MACHFUD SIDIK