DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
17 Juli 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 07/PJ.7/2000
TENTANG
IMPLEMENTASI RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 02-00)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka usaha menunjang penerimaan negara dari sektor pajak dalam tahun anggaran 2000 dan
sebagai tindak lanjut atas rencana dan strategi pemeriksaan pajak, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara
untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
a. Meningkatkan kuantitas pemeriksaan pajak dengan cara melakukan inventarisasi Wajib Pajak
potensial yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah unit kerja masing-
masing menurut jenis usahanya, misalnya kelompok Wajib Pajak Dana Pensiun dan Importir
Mobil Mewah serta tenaga profesional seperti pengacara, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Akuntan Publik, Dokter, Tenaga Kerja Asing dan Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya
yang dipandang potensial untuk dilakukan pemeriksaan.
b. Melakukan analisis terhadap SPT Wajib Pajak atau data/keterangan lainnya yang berkaitan
dengan Wajib Pajak hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.
c. Mengajukan usul Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis
SPT sebagaimana dimaksud pada butir 1.b di atas, diperkirakan dapat mengakibatkan
penambahan pajak terutang dengan jumlah yang signifikan. Prosedur usul pemeriksaan
khusus agar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2 Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-04/PJ.7/2000 tanggal 12 April 2000 (Seri
Pemeriksaan 01-00).
d. Untuk memperoleh hasil pemeriksaan pajak yang optimal, disampaikan contoh mengenai
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan terhadap beberapa jenis usaha Wajib
Pajak untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Tim Pemeriksa sebagaimana terdapat dalam
Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4.
2. Pemeriksaan terhadap Klien Kantor Akuntan Publik
a. Untuk menunjang usaha pemasukan penerimaan negara secara cepat (quick yielding) dengan
cara melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dimaksud
pada butir 1.a diatas, dalam pemeriksaan tersebut harus diperoleh data mengenai klien KAP.
Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh tersebut, terhadap klien KAP yang diketahui
tidak melampirkan Laporan Keuangan hasil audit Akuntan Publik dalam SPT Tahunan PPh-nya
agar diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus.
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KAP yang dilakukan oleh Kelompok Fungsional
Kantor Pusat DJP, telah diperoleh data mengenai klien masing-masing KAP yang diketahui
tidak melampirkan Laporan Keuangan hasil audit Akuntan Publik dalam SPT Tahunan PPh-nya.
Instruksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap klien tersebut telah dikirimkan ke Unit
Pelaksana Pemeriksaan Pajak terkait untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Lengkap,
Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) atau Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).
Penentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan (PSL atau PSK) di Kantor Pelayanan Pajak
diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dengan
mempertimbangkan hasil analisis SPT Tahunan PPh dan Laporan Keuangannya.
Gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik dan kliennya
dapat dilihat pada bagan arus sebagaimana terdapat dalam Lampiran 5.
c. Sebelum Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) diterbitkan agar diteliti terlebih dahulu
apakah terhadap Wajib Pajak tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan telah dilakukan
pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan. Apabila ternyata telah dilakukan
pemeriksaan dan telah diterbitkan produk hukumnya, agar terlebih dahulu dilakukan
penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak-nya. Dalam hal hasil pemeriksaan telah
sesuai dengan Laporan Keuangan hasil audit Akuntan Publik maka terhadap Wajib Pajak
tersebut tidak perlu dilakukan pemeriksaan, namun apabila hasil pemeriksaan tersebut
ternyata belum memperhitungkan Laporan Keuangan yang diaudit Akuntan Publik, maka
terhadap Wajib Pajak tersebut agar tetap dilakukan pemeriksaan. Sedangkan apabila
ternyata terhadap Wajib Pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan
yang sedang dilaksanakan tersebut agar dilanjutkan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan
pemeriksaan terhadap klien KAP.
d. Oleh karena pemeriksaan ini bersifat quick yielding dan sesuai dengan instruksi pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, maka perlu diperhatikan antara lain hal-hal sebagai
berikut :
1) Tahun pajak yang diperiksa adalah tahun pajak 1997 dan 1998.
2) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) terhadap klien KAP harus diterbitkan paling
lambat 3 (hari) setelah diterimanya instruksi pemeriksaan dari Kantor Pusat DJP.
3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SPPP) harus disampaikan kepada Wajib
Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah SP3 diterbitkan.
4) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan adalah sesuai dengan butir 1.2. huruf b
angka 1), 2) dan 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-04/PJ.7/2000
tanggal 12 April 2000 dan tidak perlu diperpanjang.
e. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim Pemeriksa harus memastikan bahwa Laporan
Keuangan Wajib Pajak diaudit oleh Akuntan Publik.
1) Apabila Wajib Pajak menyatakan bahwa Laporan Keuangannya diaudit oleh Akuntan
Publik, Tim Pemeriksa harus meminta Laporan Keuangan yang telah diaudit tersebut,
untuk kemudian dicocokkan dengan Laporan Keuangan yang dilampirkan dalam SPT
Tahunan PPh-nya.
2) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk memberikan Laporan Keuangan yang telah
diaudit Akuntan Publik, maka kepada Wajib Pajak diminta untuk membuat Surat
Pernyataan Menolak Memberikan Laporan Keuangan yang Diaudit Akuntan Publik
sesuai contoh formulir pada Lampiran 5.1.
3) Apabila Wajib Pajak menyatakan bahwa Laporan Keuangannya tidak diaudit oleh
Akuntan Publik, maka kepada Wajib Pajak diminta untuk membuat Surat Pernyataan
Tidak Diaudit Akuntan Publik sesuai contoh formulir pada Lampiran 5.2.
4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah Surat Pernyataan Tidak Diaudit Akuntan
Publik ditandatangani oleh Wajib Pajak, Tim Pemeriksa harus membuat Surat
Permintaan Laporan Keuangan hasil audit Wajib Pajak yang bersangkutan kepada
KAP yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Pemeriksaan Pajak dan
Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya, sesuai contoh formulir pada Lampiran 5.3.
5) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak ternyata Tim
Pemeriksa tidak dapat menemui Wajib Pajak maupun Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang
bersangkutan, maka Tim Pemeriksa harus memberikan Surat Peminjaman foto copy
Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sesuai contoh formulir pada
Lampiran 5.4.
f. Sebagai alat pengawasan, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak harus membuat Laporan
Penyelesaian Pemeriksaan Klien KAP sesuai contoh formulir pada Lampiran 5.5. Laporan
tersebut dibuat setiap bulan dan harus dikirimkan kepada Direktur Pemeriksaan Pajak paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ketentuan pembuatan laporan tersebut mulai berlaku
pada bulan berikutnya setelah bulan diterimanya instruksi/persetujuan pemeriksaan khusus
terhadap klien KAP sampai dengan seluruh instruksi/persetujuan pemeriksaan tersebut selesai
dilaksanakan.
3. Pemeriksaan terintegrasi antar Kantor Wilayah DJP
Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang KPP Domisili-nya berbeda dengan KPP Lokasi
tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan terintegrasi antar Kantor Wilayah DJP. Proses
perolehan/pengiriman data domisili/lokasi dilakukan dengan cara sebagaimana digambarkan pada
Lampiran 6.
Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP, Tim
Pemeriksa KPP Lokasi dengan didampingi oleh Pemeriksa Kantor Pusat DJP dimungkinkan untuk
melakukan pemeriksaan di wilayah domisili. Begitu pula halnya dengan Tim Pemeriksa KPP Domisili,
dengan berdasarkan SP3 yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP, Tim Pemeriksa KPP Domisili dengan
didampingi oleh Pemeriksa Kantor Pusat DJP dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan di wilayah
lokasi. Proses penerbitan SP3 oleh Kantor Pusat DJP kepada Tim Pemeriksa KPP Domisili dan KPP
Lokasi dapat dilihat masing-masing pada Lampiran 6.1 dan Lampiran 6.2.
4. Pemeriksaan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak
Direktorat Pemeriksaan Pajak sedang melakukan kerjasama dengan Direktorat PBB dalam rangka
ekstensifikasi Wajib Pajak dengan cara melakukan penyisiran di daerah-daerah tertentu berdasarkan
peta blok yang telah tersedia. Masing-masing Kantor Wilayah DJP agar melakukan secara aktif
Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-18/PJ.7/1996 tanggal 24 Oktober 1996 dengan
memperhatikan ketentuan mengenai kebijaksanaan pemeriksaan yang masih berlaku.
5. Tindak Lanjut Keputusan Banding Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).
a. Berdasarkan keputusan banding BPSP, dalam 3 (tiga) triwulan pertama tahun 1999 telah
dilakukan pengembalian pajak sebesar lebih dari Rp 3 trilyun, sehingga perlu dilakukan
peninjauan lebih lanjut terhadap keputusan yang dimenangkan oleh Wajib Pajak. Peninjauan
tersebut agar dilakukan di Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang melakukan pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.
b. Tim Pemeriksa yang ditunjuk untuk melakukan peninjauan tersebut perlu melakukan analisis
secara mendalam mengenai keputusan banding tersebut dan mengevaluasi hasil pemeriksaan
yang telah dilakukannya. Hasil analisa dan evaluasi tersebut dituangkan dalam suatu Laporan
Review Keputusan Banding yang merupakan kelanjutan dari Check List Review sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-06/PJ.71/2000
tanggal 28 April 2000. Untuk itu, para Kepala KPP diminta untuk mengirimkan foto copy surat
keputusan banding kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan.
c. Apabila berdasarkan hasil review keputusan banding tersebut, Tim Pemeriksa berkeyakinan
bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku, maka Tim Pemeriksa dengan didampingi oleh Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan melaporkan hasil review tersebut ke Kantor
Pusat DJP u. p. Direktur Pemeriksaan Pajak untuk kemudian dilakukan pembahasan di
lingkungan Kantor Pusat DJP.
d. Dalam hal hasil pembahasan Kantor Pusat DJP menyetujui hasil review yang dilakukan oleh
Tim Pemeriksa, maka hasil review tersebut akan diteruskan kepada Majelis Kehormatan BPSP
untuk dapat dipertimbangkan.
6. Fit and proper test
Sebelum ditugaskan sebagai pemeriksa pajak, setiap pegawai DJP telah :
- dididik dan dilatih sebagai pemeriksa pajak;
- dididik dan dilatih mengenai pengetahuan perpajakan serta teknis perpajakan;
- diseleksi baik mental attitude maupun teknis pemeriksaan pajak serta pengetahuan
perpajakan;
sehingga DJP yakin bahwa para pemeriksa pajak adalah pegawai yang qualified di bidang pemeriksaan
pajak. Namun dengan berlalunya waktu, banyak hal yang dapat mempengaruhi kondisi para
Pemeriksa, sehingga perlu dipastikan bahwa setiap pemeriksa pajak masih fit and proper untuk
melaksanakan pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, Saudara diminta melakukan fit and proper test
terhadap pemeriksa untuk menilai hasil pekerjaannya dengan menerapkan ketentuan yang terdapat
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-06/PJ.71/2000 tanggal 28 April 2000.
Disamping itu, dengan banyaknya masukan mengenai pemeriksa pajak yang terlibat penggunaan
narkotika dan obat-obatan terlarang, diminta kepada Saudara untuk melakukan fit and proper test
terhadap keadaan fisik pemeriksa, dengan cara melakukan test urine para pemeriksa yang berada
di suatu unit kerja tertentu yang dipilih secara acak.
Dalam hal ditemukan bukti bahwa pemeriksa pajak sudah tidak fit and proper untuk melakanakan
tugasnya, Saudara diminta untuk melaporkan hal tersebut ke Kantor Pusat DJP, u.p. Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Hasil fit and proper test tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kepegawaian di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan sebagai bahan masukan dalam menerapkan sistem reward
and punishment.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK