DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 Februari 2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 05/PJ.6/2002
TENTANG
PENGATURAN PEMISAHAN TEMPAT PEMBAYARAN, BANK PERSEPSI, DAN BO V PBB-BPHTB
SERTA PELAKSANAAN PENERBITAN SKP-PHP-PBB, SKP-PHP-BPHTB, SPM-PHP-PBB, SPM-PHP-BPHTB,
DAN SPM-BP-PBB BAGI KP-PBB YANG MENGALAMI PEMEKARAN DAN KP-PBB HASIL PEMEKARAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.6/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang
Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2002 Bagi Kanwil DJP dan KP-PBB Yang Mengalami
Perubahan Wilayah Kerja-Akibat Reorganisasi DJP, dengan ini disampaikan pengaturan pembagian Tempat
Pembayaran, Bank Persepsi dan BO V PBB-BPHTB serta pelaksanaan penerbitan SKP-PHP-PBB, SKP-PHP-
BPHTB,SPM-PHP-PBB, SPM-PHP-BPHTB, dan SPM-BP-PBB bagi KP-PBB yang mengalami pemekaran (unit kerja
induk) serta KP-PBB baru hasil pemekaran sebagai berikut :
1. Pemisahan Tempat Pembayaran, Bank Persepsi dan BO V PBB-BPHTB
a. Apabila pemekaran KP-PBB mengakibatkan wilayah kerja KP-PBB induk (KP-PBB yang wilayah
kerjanya mencakup lokasi kantor KP-PBB lama) dan KP-PBB hasil pemekaran mencakup satu
atau lebih wilayah Kabupaten-Kota secara utuh, maka pemisahan Tempat Pembayaran, Bank
Persepsi dan BO V PBB dan BPHTB bagi KP-PBB induk dan KP-PBB hasil pemekaran dilakukan
mengikuti Kabupaten-Kota yang menjadi wilayah kerja masing-masing KP-PBB induk dan
KP-PBB hasil pemekaran.
b. Apabila pemekaran KP-PBB mengakibatkan wilayah kerja KP-PBB induk dan atau KP-PBB hasil
pemekaran hanya mencakup sebagian wilayah Kabupaten-Kota (antara lain KP-PBB di wilayah
DKI Jakarta, Surabaya, Medan), pemisahan Tempat Pembayaran, Bank Persepsi, dan BO V
PBB dan BPHTB bagi KP-PBB induk dan KP-PBB hasil pemekaran diatur sebagai berikut:
1) Pemisahan Tempat Pembayaran dan Bank Persepsi PBB dan BPHTB diatur mengikuti
wilayah kerja masing-masing KP-PBB.
2) Apabila sebelum terjadinya pemekaran KP-PBB terdapat Tempat Pembayaran PBB
yang melimpahkan hasil penerimaannya ke Bank Persepsi PBB yang saat ini berlokasi
di wilayah kerja KP-PBB lain, selanjutnya agar pelimpahan penerimaan PBB dari
Tempat Pembayaran dimaksud dialihkan ke Bank Persepsi PBB yang berlokasi di
wilayah kerja KP-PBB yang bersangkutan.
3) Khusus untuk BO V PBB dan BPHTB, karena setiap Kabupaten-Kota hanya memiliki
satu BO V PBB dan satu BO V BPHTB, maka masing-masing KP-PBB di wilayah
Kabupaten-Kota tersebut agar secara terpisah membuka rekening penerimaan PBB
(rekening kas negara q.q. BPHTB) pada BO V PBB dan BO V BPHTB untuk menampung
pelimpahan penerimaan PBB dan BPHTB dari Bank Persepsi PBB dan BPHTB masing-
masing KP-PBB.
c. Penunjukan Bank Persepsi dan BO V PBB dan BPHTB untuk seluruh Kabupaten-Kota terakhir
diatur dalam Keputusan Dirjen Anggaran Nomor Kep-03/A/2002 tentang Penunjukan Bank
Persepsi PBB dan BO V PBB dan Keputusan Dirjen Anggaran Nomor Kep-04/A/2002 tentang
Penunjukan Bank Persepsi BPHTB dan BO V BPHTB masing-masing tanggal 28 Januari 2002
yang telah disampaikan melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-68/PJ.6/2002 tanggal 28 Januari
2002.
2. Penerbitan SKP-PHP-PBB, SKP-PHP-BPHTB, SPM-PHP-PBB, SPM-PHP-BPHTB, DAN SPM-BP-PBB
a. Mengingat perangkat kerja KP-PBB hasil pemekaran belum tersedia secara memadai maka
proses penerbitan SKP-PHP-PBB, SKP-PHP-BPHTB, SPM-PHP-PBB, SPM-PHP-BPHTB, dan
SPM-BP-PBB untuk periode bulan Januari s.d. Februari 2002 agar dilakukan oleh pejabat
definitif Kepala KP-PBB induk.
b. Penerbitan SKP-PHP-PBB, SKP-PHP-BPHTB, SPM-PHP-PBB, SPM-PHP-BPHTB, DAN SPM-BP-PBB
untuk periode bulan Maret 2002 dan seterusnya dilakukan oleh masing-masing pejabat definitif
kepala KP-PBB induk dan KP-PBB hasil pemekaran.
3. Penyampaian Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB (KPL. KP-PBB.6.2)
a. Pembuatan dan penyampaian Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB (KPL. KP-PBB.6.2)
untuk periode bulan Januari s.d. Februari 2002 dilakukan oleh pejabat definitif Kepala KP-PBB
yang menempati kantor lama dengan memisahkan realisasi penerimaan untuk KP-PBB induk
dan KP-PBB hasil pemekaran.
c. Pembuatan dan penyampaian Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB (KPL.KPPBB.6.2)
untuk periode bulan Maret 2002 dan seterusnya dilakukan oleh masing-masing pejabat definitif
kepala KP-PBB induk dan KP-PBB hasil pemekaran.
4. Penerbitan Surat Kuasa Umum (SKU) PBB dan BPHTB
a. Untuk periode bulan Januari s.d. Februari 2002 pembagian hasil penerimaan PBB dan BPHTB
oleh BO V PBB dan BPHTB berdasarkan SKU yang diterbitkan oleh pejabat definitif Kepala
KP-PBB induk sebelum pemekaran.
b. Untuk periode bulan Maret 2002 pembagian hasil peneriman PBB dan BPHTB oleh BO V PBB
dan BPHTB berdasarkan SKU yang diterbitkan oleh masing-masing pejabat definitif kepala
KP-PBB induk dan KP-PBB hasil pemekaran. Untuk itu, masing-masing pejabat definitif kepala
KP-PBB induk dan KP-PBB hasil pemekaran agar memperbaharui SKU lama dengan
menerbitkan SKU baru dengan nomenklatur kantor yang baru.
5. Agar pelaksanaan ketentuan tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, diminta kepala KP-PBB induk
dan KP-PBB hasil pemekaran melakukan koordinasi seperlunya dengan melibatkan pihak terkait seperti
Pemda Kabupaten-Kota, Bank, dan KPKN mitra kerja.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
A.n DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PBB DAN BPHTB
ttd.
SUHARNO
NIP 060035801
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Sekretaris Ditjen Pajak
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Pajak.