DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 April 2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 04/PJ.7/2005
TENTANG
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal
31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pemeriksaan bukti permulaan, dipandang perlu mengatur kebijakan pemeriksaan bukti permulaan sebagai
berikut.
I. Umum
1. Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengamat untuk mencocokkan
data, informasi, laporan, dan atau pengaduan dengan fakta, dan membahas serta
mengembangkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan tersebut untuk memperoleh
petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang
ditugaskan untuk melakukan pengamatan.
3. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti
permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti-bukti lain baik berupa
keterangan, tulisan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat
bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan
oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
5. Penyidik Pajak adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan terhadap satu, beberapa atau semua jenis
pajak.
7. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.
8. Pemeriksaan bukti permulaan yang menyangkut PPh badan atau PPh orang pribadi dapat
dilaksanakan terlebih dahulu sambil menunggu LP2, sedangkan pemeriksaan bukti permulaan
yang tidak menyangkut PPh badan atau PPh orang pribadi tidak perlu LP2.
9. Pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dibatalkan atau dialihkan ke UP3 lain tanpa
persetujuan Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.
10. Kode jenis pemeriksaan untuk pemeriksaan bukti permulaan adalah 31.
II. Pengamatan
1. Setiap data, informasi, laporan, dan atau pengaduan yang diterima atau ditemukan harus
diterima atau ditemukan harus dianalisis dan dinilai terlebih dahulu mengenai mutu dan
bobotnya untuk ditentukan perlu tidaknya dilakukan pengamatan.
2. Pengamatan dilaksanakan oleh pengamat dengan Surat Perintah Pengamatan yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil analisis data, informasi,
laporan, dan atau pengaduan.
3. Dalam melaksanakan pengamatan, pengamat harus berusaha memperoleh tambahan bahan
bukti mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan data, informasi, laporan, dan atau
pengaduan yang diperoleh.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, pengamat dapat meminta keterangan dari pihak ketiga untuk
menambah dan melengkapi data, informasi, laporan dan atau pengaduan yang telah ada.
5. Pengamat dilarang menjanjikan sesuatu kepada pemberi data atau informasi, pelapor, atau
pengadu dan wajib merahasiakan identitas sumber data, informasi, pelapor, atau pengadu
tersebut.
6. Pengamat tidak diperkenankan menyatakan identitasnya sebagai pengamat apabila dalam
melakukan pengamatan mengadakan kontak langsung dengan yang diamati.
7. Hasil pengamatan harus dituangkan dalam laporan Pengamatan.
8. Laporan Pengamatan dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya pemeriksaan atau
pemeriksaan bukti permulaan.
III. Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Kepala UP3 mengajukan usul pemeriksaan bukti permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah
dengan tembusan Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak apabila ditemukan
indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan :
a. laporan pengamatan; atau
b. laporan pemeriksaan pajak; atau
c. hasil analisis data, informasi, laporan, atau pengaduan.
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana disebutkan pada angka 1 dapat pula
diajukan oleh Kasubdit Penyidikan kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan
Pajak.
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, dan
atau pengaduan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran 1.
4. Apabila usul pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan angka 1 huruf a dan b disetujui maka :
a. pengamatan atau pemeriksaan pajak segera ditutup dengan membuat Laporan
Pengamatan atau Laporan Pemeriksaan Pajak;
b. khusus untuk pemeriksaan, DKHP yang telah diisi dikirimkan ke Direktorat
Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak; dan
c. pemeriksaan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak.
IV. Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Instruksi pemeriksaan bukti permulaan diterbitkan oleh :
a. Kepala Kantor Wilayah berdasarkan usul Kepala UP3; atau
b. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak berdasarkan usul Kasubdit
Penyidikan.
2. Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan akan dilakukan melalui pemeriksaan ulang maka
instruksi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Dalam hal instruksi pemeriksaan bukti permulaan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah
maka Kepala Kantor Wilayah mengirimkan tembusan instruksi pemeriksaan bukti permulaan
dimaksud ke Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.
V. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh :
a. Kantor Wilayah untuk Kantor Wilayah yang telah menerapkan sistem modern;
b. UP3 lengkap untuk Kantor Wilayah lainnya;
c. Kantor Pelayanan Pajak dalam kondisi tertentu misalnya pelaku tindak pidana di
bidang perpajakan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti jika tidak
segera ditindaklanjuti dan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan telah memiliki
data yang cukup untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
2. Tim pemeriksa terdiri dari beberapa orang pemeriksa yang salah satunya adalah Penyidik
Pajak. Apabila dalam lingkungan suatu Kanwil tidak ada Penyidik Pajaknya atau pemeriksaan
bukti permulaan dilaksanakan oleh KPP maka pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan
oleh tim pemeriksa tanpa Penyidik Pajak.
3. Bahan bukti yang diperoleh atau ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang
menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau
tindak pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa dan atau oleh
pihak lain yang berkaitan dengan wajib pajak harus disimpan oleh Pemeriksa untuk
kepentingan penyidikan.
VI. Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
1. Pemeriksaan Bukti permulaan harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak
tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
tanggal instruksi pemeriksaan bukti permulaan.
3. Apabila diperkirakan bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pemeriksaan
belum diselesaikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir
kepala UP3 wajib menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian
pemeriksaan kepada pejabat yang memberikan instruksi.
4. Pejabat pemberi instruksi dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Apabila perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sudah berakhir tetapi
pemeriksaan belum selesai maka pejabat pemberi instruksi menentukan tindak lanjut
pemeriksaan bukti permulaan tersebut dengan alternatif sebagai berikut :
a. membuat laporan sumir apabila misalnya sudah diterbitkan surat ketetapan pajak
atau wajib pajak tidak ditemukan dengan dilampiri surat keterangan dari Lurah/
Kepala Desa dan atau Pengelola Gedung; atau
b. mengusulkan penerbitan surat ketetapan pajak sesuai dengan data yang ada; atau
c. mengusulkan penyidikan.
VII. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Hasil pemeriksaan bukti permulaan harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dengan menggunakan formulir sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain harus dicantumkan hal-hal sebagai
berikut :
a. penghitungan besarnya kerugian pada pendapatan negara;
b. modus operandi;
c. pasal yang dilanggar;
d. identitas calon tersangka atau para calon tersangka serta pengulangan tindak pidana
di bidang perpajakan;
e. identitas calon pelaku pembantu;
f. identitas para calon saksi;
g. daftar barang bukti yang diperoleh;
h. simpulan dan usul pemeriksa.
VIII. Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada pejabat yang menerbitkan
instruksi pemeriksaan bukti permulaan untuk ditelaah.
2. Dalam hal tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan berupa usul penerbitan surat ketetapan
pajak dan disetujui oleh pejabat penerbit instruksi pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa
menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada KPP untuk ditindaklanjuti.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan bukti permulaan menunjukkan adanya indikasi tindak pidana
umum atau lainnya, pemeriksa menyampaikan laporan kepada POLRI atau lembaga lainnya
melalui Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.
4. Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan untuk seluruh jenis pajak dilakukan terhadap wajib
pajak yang SPT Tahunan PPh-nya menyatakan lebih bayar sedangkan SPT Masa PPN tidak
lebih bayar atau sebaliknya maka pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan :
a. usul penerbitan surat ketetapan pajak untuk jenis pajak yang SPT-nya menyatakan
lebih bayar sebelum tanggal jatuh tempo dengan membuat LPP parsial;
b. melanjutkan pemeriksaan bukti permulaan untuk jenis pajak lainnya sesuai
ketentuan.
5. Dalam hal tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan berupa usul penyidikan, laporan tetap
dibuat sesuai dengan format yang ditentukan tanpa usul penerbitan surat ketetapan pajak.
6. Usulan penyidikan disampaikan kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan
Pajak untuk penentuan layak tidaknya dilakukan penyidikan.
7. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak menyampaikan usul untuk dilakukan
penyidikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal hasil pemeriksaan bukti permulaan
layak untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan.
IX. Penutup
1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam surat edaran ini, tatacara pemeriksaan bukti
permulaan dilaksanakan dengan berpedoman pada :
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak atau penggantinya:
b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atau penggantinya;
c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 722/PJ./2001 tanggal 26 November
2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan atau penggantinya;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-17/PJ./2002 tanggal 9 Januari 2002
tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Daftar yang Digunakan
Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan atau Penggantinya.
2. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, semua ketentuan mengenai pemeriksaan bukti
permulaan sebagaimana diatur pada angka romawi VIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan (Seri
Pemeriksaan 01-03) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP. 060027375
Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Para tenaga pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.