DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
1 April 2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 01/PJ.7/2003
TENTANG
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01 - 03)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan pajak, maka dipandang perlu untuk
mengatur kebijakan pemeriksaan pajak, sebagai berikut :
I. Umum
A. Jenis Pemeriksaan
Jenis pemeriksaan terdiri dari:
1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib
Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib
Pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak
sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan
dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang,
perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang
dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis
pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu.
6. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan
bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang
perpajakan.
7. Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit
pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan,
penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau finansial.
8. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit), yaitu pemeriksaan
yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak/Penanggung
Pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak
sesuai dengan Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa.
B. Ruang Lingkup Pemeriksaan
Ruang Lingkup Pemeriksaan terdiri dari:
1. Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau
seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.
Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi:
a. Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas
seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya,
yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang
lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan;
b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang
dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis
pajak secara terkoordinasi antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun
berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan
menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut
keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di KPP atau KP4 (tertentu)
Direktorat Jenderal Pajak atas satu atau beberapa jenis pajak secara terkoordinasi
antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun
sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan
Sederhana Kantor (PSK).
C. Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
1. Untuk meningkatkan produktivitas, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan
ditetapkan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan Lengkap (PL)
1) PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung
sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh
Wajib Pajak;
2) PL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur
Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4) harus
diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana
tersebut dalam instruksi dimaksud;
b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
1) PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung
sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh
Wajib Pajak;
2) PSL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur P4 harus
diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana
tersebut dalam instruksi dimaksud;
c. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK)
PSK harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung
sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak.
2. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan seperti tersebut di atas tidak dapat diubah
meskipun terjadi pergantian Pemeriksa Pajak.
3. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas waktu penyelesaian pemeriksaan,
Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (Ka. UP3) harus melaporkan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang telah diterima oleh Wajib Pajak dan Surat
Panggilan yang telah dikirim ke Wajib Pajak kepada Ka Kanwil DJP atasannya.
Daftar dibuat setiap bulan dan dikirimkan kepada Ka Kanwil DJP atasannya paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir seperti
pada Lampiran 1.
4. Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
a. Berdasarkan permintaan, Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4 dapat
memperpanjang jangka waktu penyelesaian PL, PSL dan PSK dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Permintaan perpanjangan harus diajukan sebelum jangka waktu
penyelesaian PL, PSL atau PSK berakhir dengan mempergunakan
Formulir Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu
Penyelesaian Pemeriksaan seperti pada lampiran 2 dan disertai
Laporan Kemajuan Pemeriksaan (audit progress report).
2) Perpanjangan dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan untuk PL
atau 1 (satu) bulan untuk PSL atau 2 (dua) minggu untuk PSK,
kecuali terdapat indikasi transfer pricing, dengan mempergunakan
Formulir Surat Persetujuan atau Penolakan Perpanjangan Jangka
Waktu Penyelesaian Pemeriksaan seperti pada Lampiran 3.
b. Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
dibuat oleh:
1) Kepala KPP atau Karikpa atau Supervisor pada Kelompok Fungsional
Kanwil DJP dan dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP;
2) Supervisor pada Kelompok Fungsional KP DJP dan dikirimkan kepada
Direktur P4.
c. Untuk Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasar Instruksi Direktur P4
maka Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian
Pemeriksaan dibuat oleh Kepala UP3 dan dikirimkan kepada Direktur P4.
d. Apabila terdapat transaksi transfer pricing, jangka waktu pemeriksaan
dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.
5. Apabila perpanjangan tidak disetujui, Direktur P4 atau Kepala Kanwil menentukan
tindak lanjut pemeriksaan.
6. Apabila jangka waktu maksimal terlampaui, Kepala UP3 harus menentukan tindak
lanjut pemeriksaan (sumier, pembahasan akhir sesuai data, bukti permulaan) dan
terhadap pemeriksa diberikan tegoran.
7. Kepala Kantor Wilayah DJP setiap triwulan harus melaporkan pemeriksaan yang tidak
dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ke Kantor Pusat
DJP c.q. Direktur P4 untuk dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan Surat
Pengantar dan formulir sebagaimana pada Lampiran 4.
D. Perluasan Pemeriksaan
1. Kriteria Perluasan Pemeriksaan:
Perluasan pemeriksaan dilaksanakan dalam hal:
a. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyatakan adanya
kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan
pemeriksaan;
b. sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur P4.
2. Perluasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf D butir 1.a dilaksanakan
setelah Direktur P4 menerbitkan LP2 berdasarkan pemberitahuan tentang adanya
SPT PPh dengan kompensasi kerugian dan belum pernah diperiksa.
3. Khusus untuk Pemeriksaan yang SPT Tahunan PPh-nya menunjukkan Lebih Bayar,
perluasan pemeriksaan sebagaimana huruf D butir 1.a dapat dilakukan sambil
menunggu penerbitan LP2.
4. Pemberitahuan perluasan sebagaimana huruf D butir 1.a dilakukan oleh Kepala UP3
yang melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak lainnya dengan menggunakan
formulir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Rugi seperti pada
Lampiran 5.
5. Perluasan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam huruf D butir 1.b langsung
diberikan kepada UP3 yang ditunjuk dengan dilampiri LP2 untuk tahun pajak yang
diinstruksikan.
E. Pemeriksaan Ulang
1. Pemeriksaan Ulang dapat dilaksanakan dalam hal:
a. terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak dapat diduga melakukan tindak pidana
di bidang perpajakan;
b. terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat
mengakibatkan penambahan pajak terutang atau mengurangi kerugian yang
dapat dikompensasi.
2. Sesuai dengan penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, yang dimaksud dengan
data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan
untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak belum
diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan
dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang
diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang
semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala
sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang, yang:
a. Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta
lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau
b. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak
mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar,
lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam
menghitung jumlah pajak yang terutang.
3. Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan Instruksi
Pemeriksaan Ulang kepada UP3 yang ditunjuk.
4. Prosedur usulan Pemeriksaan Ulang
a. Kepala KPP atau Karikpa mengajukan usul untuk melakukan Pemeriksaan
Ulang terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria kepada Kepala Kanwil
DJP atasannya;
b. Berdasarkan usul KPP atau Karikpa atau usul dari Kanwil DJP sendiri, Kepala
Kanwil DJP dapat mengajukan usul untuk melakukan Pemeriksaan Ulang
kepada Direktur P4;
c. Setiap pengajuan usul untuk melakukan Pemeriksaan Ulang harus disertai
dengan alasan yang jelas dan dilengkapi dengan bukti pendukung serta
ringkasan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan untuk tahun pajak yang
sama dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran 6;
d. Berdasarkan pertimbangan Direktur P4, usul Pemeriksaan Ulang yang
diajukan oleh Kepala Kanwil DJP akan diteruskan kepada Direktur Jenderal
Pajak untuk mendapat persetujuan;
e. Instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Ulang diberikan oleh Direktur
Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan alasan penyebab diajukannya
usul pemeriksaan dengan menggunakan formulir pada lampiran 7.
5. Pelaksanaan Pemeriksaan Ulang
a. Pemeriksaan Ulang dapat meliputi seluruh jenis pajak (all taxes), beberapa
jenis pajak atau satu jenis pajak (single tax) walaupun data baru atau data
yang belum terungkap atau data lain hanya mencakup jenis-jenis pajak
tertentu saja.
b. Pemeriksaan Ulang harus dilaksanakan melalui Pemeriksaan Lapangan.
c. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan
akhir (closing conference) baru dapat dilakukan setelah hasil pemeriksaan
tersebut dibahas (di review) dan disetujui oleh Direktur P4.
F. Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2)
1. Penerbitan LP2 dilakukan melalui program Aplikasi Penerbitan LP2 yang ditentukan
oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
2. Karena Kantor Wilayah DJP belum seluruhnya dapat terhubung (on line) dengan
Kantor Pusat DJP, untuk sementara waktu seluruh LP2 diterbitkan oleh
Direktorat P4.
3. Direktorat P4 segera menerbitkan LP2 berdasarkan:
a. Alokasi Daftar Nominatif Wajib Pajak Rutin;
b. Alokasi Daftar Nominatif Wajib Pajak Kriteria Seleksi;
c. Instruksi/persetujuan Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Ulang;
d. Pemberitahuan Perluasan Pemeriksaan;
e. Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan.
4. LP2 diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dan seluruhnya dikirimkan kepada UP3 yang
akan melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan Surat Pengantar Pengiriman
LP2.
5. Surat Pengantar Pengiriman LP2 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dikirimkan
kepada:
a. Kepala UP3 dalam 2 (dua) rangkap, dan 1 (satu) rangkap berfungsi sebagai
tanda terima yang dikembalikan ke Direktorat P4;
b. Kepala KPP dan atau Karikpa terkait;
c. Kepala Kantor Wilayah DJP, dalam hal UP3 bukan Kantor Wilayah DJP yang
bersangkutan;
d. Arsip Direktorat P4.
6. Setiap pemeriksaan yang mencakup SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau
Badan, baik Pemeriksaan Lapangan (PL/PSL) maupun Pemeriksaan Kantor (PSK),
harus dilaksanakan berdasarkan LP2.
7. Pemeriksaan yang dapat dilaksanakan tanpa LP2, antara lain pemeriksaan terhadap:
a. Bentuk Kerjasama Operasi (KSO) dan sejenisnya;
b. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang
menyatakan lebih bayar;
c. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 21 selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;
d. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak terakhir dari
suatu tahun pajak yang menyatakan lebih bayar (baik meminta restitusi
maupun kompensasi);
e. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan
pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
f. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN dalam tahun berjalan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak;
g. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang
menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi)
sehubungan dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan
pemungut PPN;
h. Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, termasuk data PBB dan atau
BPHTB, yang dapat dimanfaatkan untuk ekstensifikasi Wajib Pajak dan atau
Pengusaha Kena Pajak (PKP);
i. Wajib Pajak yang mengajukan suatu permohonan sehubungan dengan
pelaksanaan kewajiban perpajakannya, antara lain permohonan pemberian
NPWP, Pengusaha Kena Pajak (PKP), keberatan atau banding, penentuan
Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, dan pemusatan tempat terutang
PPN, serta untuk tujuan lain seperti : penentuan jumlah angsuran pajak
dalam suatu masa pajak bagi Wajib Pajak baru, pengumpulan bahan guna
penyusunan Norma Penghitungan, pencocokan data dan atau alat
keterangan;
j. Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
k. Wajib Pajak sehubungan dengan Pemeriksaan Lokasi dan atau Tahun
Berjalan.
8. Dalam hal terjadi pengalihan atau pembatalan pemeriksaan, LP2 yang telah diterima
untuk pemeriksaan dimaksud harus dikembalikan ke Unit yang menerbitkan.
G. Standar Prestasi
1. Standar prestasi setiap pemeriksa per tahun ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Kanwil XIX DJP WP
Besar sejumlah 4 (empat) LPP;
b. Untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Unit Pelaksana Pemeriksaan
Lengkap di lingkungan Kanwil VII Jakarta Raya Khusus DJP dan Kantor Pusat
DJP sejumlah 6 (enam) LPP;
c. Untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Unit Pelaksana Pemeriksaan
Lengkap di lingkungan Kanwil DJP lainnya sejumlah 8 (delapan) LPP;
d. Untuk Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil
VII Jakarta Raya Khusus DJP sejumlah 15 (lima belas) LPP;
e. Untuk Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil
DJP lainnya sejumlah 20 (dua puluh) LPP.
2. Standar prestasi tersebut di atas akan dievaluasi untuk penyesuaian setiap tahun
sesuai dengan kebutuhan.
II. Pemeriksaan Rutin
A. Kriteria Pemeriksaan Rutin
1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:
a. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar;
b. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar;
c. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan
tahun buku atau metode pembukuan yang telah disetujui oleh Direktur
Jenderal Pajak;
d. SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat Wajib Pajak melakukan penilaian
kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak;
e. SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat Wajib Pajak melakukan
penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi.
Pemeriksaan dalam rangka likuidasi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan pembubaran dengan melampirkan Laporan
Keuangan Likuidasi atau diketahui dari media massa bahwa Wajib Pajak akan
melakukan likuidasi;
f. SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi yang pelaksanaan pemeriksaannya
dikaitkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Rutin untuk tahun pajak lainnya;
g. SPT Tahunan PPh yang termasuk dalam kelompok NE selama 2 tahun
berturut-turut;
h. SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang menyatakan Lebih Bayar;
i. SPT Masa PPN yang masa pajak terakhir dari suatu tahun pajak yang
menyatakan Lebih Bayar baik restitusi maupun kompensasi;
j. SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang menyatakan meminta
pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terutama sehubungan
dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan pemungut
PPN.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan:
a. SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan Surat Teguran dan tidak
mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT
kembali pos (kempos);
b. SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
c. SPT Masa PPN dalam tahun berjalan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
dari suatu tahun pajak.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang
pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib
Pajak Badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP; atau perubahan
tempat terdaftarnya Wajib Pajak dari suatu KPP ke lain KPP.
5. Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyalahi
ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6. Data Prioritas dan atau Alat Keterangan.
7. Terdapat Kerjasama Operasi (KSO) atau Konsorsium.
8. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
9. Pemusatan tempat terutang PPN.
10. Pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi.
B. Daftar Nominatif Wajib Pajak
1. Setiap bulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat Daftar Nominatif Wajib
Pajak yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya dan mengirimkannya kepada Kepala Kanwil DJP atasannya tanpa
tembusan ke Direktorat P4 dengan menggunakan formulir Daftar Nominatif Wajib
Pajak seperti pada Lampiran 8.
2. Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa, Kepala Kanwil DJP
membuat alokasi UP3 dan mengirimkan daftar alokasi tersebut kepada UP3 yang
bersangkutan dengan tembusan Direktur P4 untuk diterbitkan LP2.
3. Pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar, SPT Rugi Tidak Lebih Bayar, WP pindah/
pencabutan NPWP dan penggabungan/pemekaran/pengambilalihan usaha/likuidasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.a, 1.b, 1.e dan huruf A butir 4 dapat
dilaksanakan terlebih dahulu sambil menunggu diterbitkannya LP2. LP2 akan langsung
dikirim ke UP3 yang telah ditentukan.
C. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
1. Pemeriksaan Rutin dilaksanakan melalui PL, PSL atau PSK dalam hal:
a. SPT Tahunan PPh menyatakan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam
huruf A butir 1.a;
b. Terdapat data prioritas dan atau alat keterangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf A butir 6;
c. Kerjasama Operasi (KSO) atau konsorsium sebagaimana dimaksud dalam
huruf A butir 7;
d. SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi yang pelaksanaan pemeriksaannya
dikaitkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Rutin untuk tahun pajak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.f.
2. UP3 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP
terkait dengan memperhatikan volume pekerjaan pada masing-masing UP3.
3. Pemeriksaan Rutin dilaksanakan melalui PSL meliputi satu tahun pajak atau seluruh
masa pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan dalam hal:
a. SPT Tahunan PPh menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar sebagaimana
dimaksud dalam huruf A butir 1.b;
b. SPT Tahunan PPh kelompok Non Efektif (NE) selama 2 (dua) tahun berturut-
turut sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.g;
c. SPT Tahunan PPh tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana
tercantum dalam Surat Teguran, termasuk SPT kembali pos sebagaimana
dimaksud dalam huruf A butir 2.a;
d. SPT Tahunan PPh Pasal 21 tidak disampaikan selama 2 (dua) tahun
berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 2.b;
e. SPT Masa PPN tidak disampaikan dalam tahun berjalan selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut dari suatu tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A
butir 2.c;
f. Wajib Pajak melakukan kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud
dalam huruf A butir 3;
g. Wajib Pajak mengajukan permohonan pencabutan NPWP atau perubahan
tempat terdaftar dari satu KPP ke KPP lainnya sebagaimana dimaksud dalam
huruf A butir 4;
h. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menyalahi ketentuan
penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud
dalam huruf A butir 5;
i. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil sebagaimana dimaksud
dalam huruf A butir 8;
j. Pemusatan tempat terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir
9;
k. Dalam rangka ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 10.
4. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dengan PSL atau PSK dalam hal:
a. SPT Tahunan PPh Pasal 21 menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud
dalam huruf A butir 1.h;
b. SPT Masa PPN yang masa pajak terakhir dari suatu tahun pajak menyatakan
lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.i;
c. SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) menyatakan restitusi sehubungan
dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan pemungut
PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.j.
5. Pemeriksaan Rutin dilaksanakan dengan PL dalam hal:
a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku
sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.c;
b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang melakukan revaluasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf A butir 1.d;
c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, pemekaran
atau pengambilalihan usaha atau likuidasi sebagaimana dimaksud pada huruf
A butir 1.e, kecuali likuidasi perusahaan yang tidak berbentuk perseroan
yang dapat dilaksanakan melalui PSL.
D. Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan
1. Dalam hal Wajib Pajak selain memenuhi kriteria pemeriksaan rutin sebagaimana
dimaksud dalam angka II huruf A butir 1.a, 1.f, 6 dan 7 juga memenuhi kriteria
Pemeriksaan Rutin yang dilaksanakan oleh UP3 lengkap sebagaimana diatur dalam
huruf A butir 1.c, 1.d dan 1.e, maka pemeriksaan untuk tahun yang bersangkutan
dilakukan melalui pemeriksaan lengkap, kecuali untuk pemeriksaan yang berkenaan
dengan likuidasi perusahaan yang berbentuk bukan perseroan terbatas dengan unit
pelaksana ditentukan oleh Kepala Kanwil DJP atasannya.
2. Apabila terjadi benturan pemeriksaan selain yang diatur dalam butir 1 di atas maka
pemeriksaan dilakukan oleh UP3 yang telah lebih dulu menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada WP, kecuali ditentukan lain oleh Direktur
P4.
3. Pemeriksaan Rutin atas SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi yang
pemeriksaannya dikaitkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Rutin untuk tahun pajak
lainnya (angka II huruf A butir 1.f) dilaksanakan oleh UP3 yang melakukan
pemeriksaan tahun pajak lainnya tersebut.
4. Dalam hal atas SPT PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih
Bayar dilakukan Pemeriksaan Rutin oleh UP3 Lokasi dan pada saat bersamaan
diperiksa juga oleh UP3 Domisili maka pemeriksaan oleh UP3 Lokasi diteruskan
sepanjang UP3 Domisili tidak meminta kepada UP3 Lokasi untuk menghentikan
pemeriksaan tersebut.
E. Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Penghapusan atau Pencabutan NPWP/NPPKP
1. PSL atas penghapusan atau pencabutan NPWP/NPPKP dapat dilakukan terhadap:
a. Wajib Pajak yang berpindah tempat terdaftarnya dari KPP ke KPP lainnya
sebagai akibat berubahnya status Wajib Pajak (misalnya Wajib Pajak PMA
menjadi WP Masuk Bursa);
b. Wajib Pajak yang berpindah alamat dari wilayah satu KPP ke KPP lainnya;
c. Wajib Pajak BUT atau Wajib Pajak Luar Negeri yang sudah bubar atau
terdapat tanda-tanda akan bubar atau meninggalkan Indonesia untuk
seterusnya.
2. Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan 1.b dilakukan PSL
oleh KPP Lama dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang
menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, terbatas untuk tahun atau
tahun-tahun pajak yang belum diperiksa. Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang
tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tidak dilakukan pemeriksaan.
3. PSL sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan berdasarkan:
a. Surat Pemberitahuan Pindah yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan ke KPP lama; atau
b. Tembusan Surat Pemberitahuan Pindah dalam hal Surat Pemberitahuan
Pindah tersebut disampaikan langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
ke KPP baru.
4. Hasil PSL oleh KPP lama ditindaklanjuti dengan:
a. Dalam hal Surat Pemberitahuan telah terdaftar di KPP baru telah diterima
dari KPP baru sebelum LPP dan NPP selesai dibuat, mengirimkan LPP dan
Nota Penghitungan Pajak (NPP) ke KPP baru untuk diterbitkan surat
ketetapan pajak, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal
pembahasan akhir,.
b. Dalam hal Surat Pemberitahuan telah terdaftar di KPP Baru belum diterima
oleh KPP Lama atau UP3, menerbitkan surat ketetapan pajak segera setelah
LPP dan NPP selesai dibuat.
F. Ketentuan Lain-lain
1. Dalam hal pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP OP/Badan yang menyatakan lebih
bayar ditemukan adanya indikasi transfer pricing yang belum dapat diungkap dalam
jangka waktu penyelesaian SPT LB (12 bulan) maka surat ketetapan pajak harus
diterbitkan dan pemeriksaan terhadap Wajib pajak dimaksud dapat dilanjutkan
dengan pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.
2. LPP dari Pemeriksaan Rutin atas kerjasama operasi dan konsorsium agar
disampaikan juga kepada semua Kepala KPP tempat para anggota kerjasama operasi
terdaftar sebagai WP (KPP Domisili) untuk ditindaklanjuti.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan UP3 lengkap terhadap Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam angka II huruf A butir 1.e mengusulkan untuk dilakukan pencabutan
NPWP dan atau NPPKP maka KPP terkait, setelah Wajib Pajak melunasi tunggakan
pajaknya, harus segera menindaklanjuti dengan pencabutan NPWP dan atau NPPKP
tanpa melakukan pemeriksaan.
4. Dalam hal Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti sebagai penerbit
faktur pajak fiktif agar segera dilakukan pencabutan NPPKP.
5. Untuk tujuan penerbitan LP2, Pemeriksaan Rutin diberi kode dengan nomor
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.
III Pemeriksaan Kriteria Seleksi
A. Umum
1. Pemeriksaan kriteria seleksi dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan
sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah baik skala nasional, regional maupun
lokal.
3. Penetapan Wajib Pajak Besar dan Menengah dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP
berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta
elemen-elemen pertimbangan lainnya.
4. Data yang dipergunakan sebagai dasar penetapan adalah data yang terdapat dalam
Sistem Informasi Perpajakan. Untuk menjamin validitas data tersebut para Kepala
Kantor Wilayah DJP bertanggung jawab untuk mengawasi proses input data SPT yang
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayahnya.
5. Pemeriksaan kriteria seleksi harus dilakukan melalui PL atau PSL.
B. Alokasi
1. Terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah
proses seleksi dilakukan oleh Tim Alokasi Pemeriksaan Kantor Pusat DJP dengan
menggunakan Sistem Kriteria Seleksi.
2. Pengiriman Daftar Wajib Pajak untuk diperiksa dilakukan secara bertahap setiap tiga
bulan oleh Direktur P4 kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah DJP paling
lambat setiap akhir triwulan tahun berjalan (April, Juli, Oktober dan Januari).
3. Kepala Kantor Wilayah DJP harus menyusun Tim Alokasi Pemeriksaan pada Tingkat
Kantor Wilayah (Tim Alokasi Kanwil). Tim Alokasi Kanwil diketuai oleh Kepala Bidang
Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dan beranggotakan Pejabat dan Staf
pada Bidang tersebut. Pedoman pelaksanaan tugas Tim Alokasi Kanwil adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10.
4. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar harus dilakukan oleh UP3 Lengkap kecuali
atas SPT Tahunan LB yang sedang diperiksa oleh KPP, sedangkan terhadap Wajib
Pajak Menengah dapat dilakukan oleh semua UP3.
5. Daftar Alokasi pemeriksaan Wajib Pajak Besar dan Menengah dikirimkan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP kepada masing-masing UP3 yang ditunjuk dengan tembusan
kepada Direktur P4 untuk diterbitkan LP2-nya dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.
6. Alokasi UP3 harus dikirimkan ke Direktorat P4 paling lambat 2 (dua) bulan sejak
tanggal surat daftar persediaan dikirimkan. Apabila dalam batas waktu tersebut
Kanwil belum melakukan alokasi maka KPDJP akan menentukan UP3 sendiri. LP2
akan langsung dikirimkan kepada UP3 yang ditunjuk.
C. Pelaksanaan
1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sambil menunggu diterbitkannya
LP2 oleh Direktorat P4. LP2 langsung dikirimkan ke UP3 yang ditunjuk.
2. Pembatalan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar dan Menengah yang telah
terpilih untuk diperiksa hanya dapat dilakukan oleh Direktur P4.
3. Dengan memperhatikan rencana pemeriksaan nasional dan saldo tunggakan
pemeriksaan, Kepala Kantor Wilayah DJP dapat mengajukan permintaan tambahan
Wajib Pajak Besar dan Menengah yang akan diperiksa kepada Direktur P4.
IV. Pemeriksaan Khusus
A. Kriteria Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Khusus harus dilakukan melalui PL atau PSL untuk satu, beberapa atau seluruh
jenis pajak kewajiban Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang diberikan fasilitas
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan:
1. adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
2. pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000;
3. data baru atau data yang semula belum terungkap;
4. permintaan Wajib Pajak;
5. SPT Lebih Bayar hasil edit;
6. pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
Khusus untuk kriteria pemeriksaan pada butir 3 hanya diberlakukan terhadap Wajib Pajak
yang telah diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
B. Tata Cara Pemeriksaan Khusus
1. Usul Permintaan Pemeriksaan Khusus
a. Kepala KPP atau Karikpa dapat mengajukan usul melakukan Pemeriksaan
Khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV
huruf A butir 1 sampai dengan 5 kepada Kepala Kanwil DJP atasannya.
b. Berdasarkan usul Kepala KPP atau Karikpa, atau inisiatif Kepala Kanwil,
Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan mengajukan usul melakukan
Pemeriksaan Khusus kepada Direktur P4.
c. Setiap pengajuan usul melakukan Pemeriksaan Khusus harus disertai dengan
alasan yang jelas dan dilengkapi dengan bukti pendukungnya (seperti surat
pengaduan masyarakat) dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 12.
d. Kepala Kanwil DJP dapat pula mengajukan usul kepada Direktur P4 agar
terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah kewenangannya
dilakukan Pemeriksaan Khusus dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 13.
2. Persetujuan dan Instruksi Pemeriksaan Khusus
a. Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Direktur
P4 kepada unit pengusul atau UP3 lain dengan mempertimbangkan alasan
diajukannya usul Pemeriksaan tersebut dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14.
b. Direktur P4 dapat memberikan instruksi Pemeriksaan Khusus kepada Kepala
UP3 apabila:
1. terdapat kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A.
2. terdapat usulan Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP terhadap
Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah kewenangannya.
dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15.
c. Instruksi dan persetujuan Pemeriksaan Khusus harus memuat tahun pajak
yang akan diperiksa, saat pemeriksaan harus diselesaikan, dan perlu
tidaknya hasil pemeriksaan dibahas (review) terlebih dahulu.
C. Ketentuan Pemeriksaan Khusus Lainnya
1. Apabila dalam instruksi/persetujuan pemeriksaan dinyatakan perlunya dilakukan
penelaahan (review), pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan
pembahasan akhir (closing conference) baru dapat dilakukan setelah hasil
pemeriksaan tersebut disetujui.
2. Untuk tujuan pembahasan, konsep LPP, termasuk konsep LPP sumir, tidak perlu
diberi nomor dan tanggal laporan. Namun dalam Surat Pengantar harus menunjuk
Surat Persetujuan/Instruksi Pemeriksaan Khusus dan dinyatakan secara jelas bahwa
LPP dikirim untuk ditelaah (review).
3. Konsep LPP sebagaimana pada angka IV huruf C angka 1 harus dilengkapi dengan
copy SPT Tahunan dan Laporan Keuangan atau Laporan Audit.
4. Dalam hal tindak lanjut Pemeriksaan Khusus adalah berupa tindakan penyidikan,
maka UP3 Wajib Pajak Lokasi menyelesaikan LPP berupa laporan sumier, dan
kemudian mengirimkannya ke UP3 Wajib Pajak Domisili disertai dengan kertas
kerja pemeriksaan (KKP).
5. LPP harus memuat penjelasan mengenai terbukti atau tidaknya alasan yang menjadi
dasar diterbitkannya persetujuan atau instruksi Pemeriksaan Khusus.
6. Pemeriksaan Khusus sehubungan dengan adanya perluasan tahun pajak yang
diperiksa, baru dapat dilaksanakan setelah Direktur P4 menerbitkan LP2 berdasarkan
persetujuan, instruksi atau pemberitahuan tentang adanya perluasan Pemeriksaan
Khusus.
7. Apabila terjadi benturan pemeriksaan maka pemeriksaan dilakukan oleh UP3 yang
telah lebih dulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada WP,
kecuali ditentukan lain oleh Direktur P4.
V. Pemeriksaan Tahun Berjalan
A. Kriteria Pemeriksaan Tahun Berjalan
Pemeriksaan Tahun Berjalan dapat dilakukan tanpa perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun
sebelumnya, yaitu terhadap:
1. Wajib Pajak yang dalam tahun berjalan melakukan merger, likuidasi, pemekaran,
pengambilalihan usaha atau penilaian kembali aktiva.
2. Pemotong atau pemungut pajak yang menunjukkan:
a. adanya pembayaran PPh Pasal 21 yang berfluktuasi tinggi selama 6 bulan
berturut-turut atau;
b. adanya perbedaan yang signifikan antara pembayaran PPh Pasal 26 terutama
atas royalti dengan objek PPN Jasa Luar Negeri.
3. Pengusaha Kena Pajak berdasarkan:
a. program PK-PM teridentifikasi bahwa nilai PM yang diklarifikasikan tidak sama
dengan nilai PK yang dilaporkan oleh PKP lawan transaksinya;
b. program PK-PM tiga jenjang ke belakang belum ditemukan adanya PKP
Pabrikan atau Importir, dengan prioritas PKP yang minimal 10% dari PM
berasal dari PKP yang bersangkutan;
c. program PK-PM termasuk dalam kriteria PM tidak sama dengan PK dan PK
sama dengan nol, dengan prioritas PKP yang setelah diminta penjelasan tidak
merespon atau tidak menjawab permintaan penjelasan dari KPP sampai
dengan batas waktu yang telah ditentukan;
d. penelitian informasi data diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa PPN
dan PPnBM PKP Orang Pribadi Baru dalam setiap masa berjumlah lebih dari
Rp 600 juta;
e. penelitian informasi dan data diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa
PPN dan PPnBM PKP Badan Baru dalam setiap masa berjumlah lebih dari
Rp 5 milyar;
f. penelitian diketahui peredaran usaha PKP baru untuk pertama kali
menunjukkan jumlah yang relatif tinggi;
g. pengamatan diketahui tidak mempunyai tempat usaha, alamat maupun
gudang yang bersifat permanen, khususnya untuk PKP perdagangan, importir
dan perindustrian;
h. hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM masa atau masa-masa sebelumnya yang
PM atau PK dikoreksi secara signifikan;
i. penelitian diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa PPN dan PPnBM dan
kaitan SPT Masa PPh Pasal 21 menunjukkan perbandingan yang tidak
proporsional;
j. penelitian diketahui menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM tetapi tidak
menyampaikan SPT PPh Pasal 21 dan tidak menyetor angsuran PPh
Pasal 25;
k. penelitian menunjukkan peningkatan peredaran usaha yang relatif tinggi;
l. penelitian semula termasuk kategori NE tiba-tiba menjadi aktif dengan
nilai peredaran usaha yang tinggi;
m. pengamatan diketahui alamat usahanya berada di daerah pemukiman
penduduk tetapi memiliki peredaran usaha yang relatif tinggi.
4. Wajib Pajak untuk tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit).
5. Wajib Pajak lainnya berdasarkan instruksi Direktur P4.
B. Tata Cara Pemeriksaan Tahun Berjalan
1. Usul Permintaan Pemeriksaan Tahun Berjalan
a. Kepala KPP atau Karikpa dapat mengajukan usul untuk melakukan
Pemeriksaan Tahun Berjalan yang memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka V huruf A angka 1, 2 dan 3 kepada Kepala
Kanwil DJP atasannya dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi
dengan bukti pendukung.
b. Kepala Kanwil DJP dapat pula mengajukan usul kepada Direktur P4 agar
terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah kewenangan Kepala
Kanwil DJP yang bersangkutan untuk dilakukan Pemeriksaan Tahun
Berjalan.
c. Usul untuk melakukan Pemeriksaan Tahun Berjalan dengan menggunakan
formulir seperti pada Lampiran 16.
2. Persetujuan dan Instruksi Pemeriksaan Tahun Berjalan
a. Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Tahun Berjalan diberikan oleh
Kepala Kanwil DJP kepada unit pengusul atau UP3 lain dengan
mempertimbangkan alasan diajukannya usul Pemeriksaan Tahun Berjalan
tersebut dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran 17.
b. Pemeriksaan Tahun Berjalan dapat juga dilakukan berdasarkan instruksi
dari Direktur P4 apabila:
1) Wajib Pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
2) Terdapat pengaduan masyarakat ke Direktorat Jenderal Pajak;
3) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
c. Direktur P4 dapat pula memberikan instruksi Pemeriksaan Tahun Berjalan
kepada Kepala KPP, Karikpa atau Kanwil DJP terkait sehubungan dengan
usul Kepala Kanwil DJP lain agar melakukan Pemeriksaan Tahun Berjalan
terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah kewenangan Kanwil
DJP yang bersangkutan.
d. Instruksi Pemeriksaan Tahun Berjalan harus memuat antara lain masa pajak
yang diperiksa dan saat pemeriksaan harus diselesaikan, dengan
menggunakan formulir seperti pada Lampiran 18.
3. Ketentuan Pemeriksaan Lainnya
a. Pelaksanaan Pemeriksaan tahun Berjalan hanya dapat dilakukan atas masa
pajak sampai dengan bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
b. Kegiatan Pemeriksaan Tahun Berjalan dilaporkan setiap Triwulan ke Kanwil
DJP untuk dibuat Laporan Rekapitulasi Bulanan sebagai bahan evaluasi,
sesuai formulir pada Lampiran 19.
VI. Pemeriksaan WP Lokasi
A. Kriteria Pemeriksaan WP Lokasi
1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN
menyatakan Lebih Bayar.
2. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama dua tahun
berturut-turut dan atau SPT Masa PPN selama tiga bulan berturut-turut dalam suatu
tahun pajak.
3. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN.
4. Permintaan dari UP3 domisili.
5. Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha tertentu yang ditentukan oleh Kepala
Kanwil DJP khususnya atas PPh Pasal 23, Pasal 26, PPN dan PPnBM.
B. Tata Cara Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
1. Kepala UP3 Domisili harus meminta UP3 Lokasi untuk melakukan pemeriksaan Wajib
Pajak Lokasi. Khusus untuk Wajib Pajak Bank, Lembaga Pembiayaan dan Asuransi
serta WP yang telah memperoleh izin pemusatan tempat terutang PPN, pemeriksaan
Wajib Pajak Lokasi dilakukan oleh UP3 Domisili.
2. Kantor Pusat DJP dan Kepala UP3 Domisili di lingkungan Kanwil VII DJP Jaya Khusus
dan Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar dapat meminta UP3 Wajib Pajak Lokasi
melakukan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi.
3. Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN WP Lokasi menyatakan
lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam angka VI huruf A butir 1 disampaikan oleh
Wajib Pajak Bank, Lembaga Pembiayaan dan Asuransi, UP3 Wajib Pajak Lokasi harus
melakukan pemeriksaan sepanjang UP3 Wajib Pajak Domisili belum melakukan
pemeriksaan.
4. UP3 Wajib Pajak Lokasi harus melaporkan hasil pemeriksaannya ke UP3 Wajib Pajak
Domisili dalam hal pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dilakukan berdasarkan
permintaan UP3 Wajib Pajak Domisili.
5. Permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus dilakukan paling lambat 5 (lima)
hari setelah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib
Pajak Domisili dengan menggunakan surat permintaan pemeriksaan Wajib Pajak
Lokasi sesuai formulir pada Lampiran 20.
6. Dalam hal surat permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi diterbitkan melebihi
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas, UP3 Domisili harus
menjelaskan secara tertulis alasan keterlambatan tersebut kepada UP3 Lokasi dengan
tembusan kepada Kepala Kanwil DJP terkait.
7. Permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus dilakukan oleh UP3 Domisili.
a. Permintaan pemeriksaan oleh KPP diatur sebagai berikut:
1) Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang sama,
permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat langsung
ditujukan kepada KPP terkait dengan tembusan Kepala Kanwil DJP
atasannya;
2) Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang
berbeda, permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat langsung
ditujukan kepada KPP Lokasi dengan tembusan kepada Kepala
Kanwil DJP atasannya dan Kanwil DJP lainnya yang terkait.
Permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi oleh KPP Domisili
kepada KPP Lokasi hanya dapat dilakukan apabila pemeriksaan
Wajib Pajak Domisili dilakukan melalui PSL.
b. Permintaan pemeriksaan oleh Karikpa diatur sebagai berikut:
1) Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang sama,
permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat langsung
ditujukan kepada Karikpa atau KPP terkait dengan tembusan kepada
Kepala Kanwil DJP atasannya;
2) Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang
berbeda, permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat langsung
ditujukan kepada Karikpa atau KPP Lokasi dengan tembusan kepada
Kanwil DJP atasannya dan Kepala Kanwil DJP lainnya yang terkait.
c. Permintaan pemeriksaan oleh Kanwil diatur sebagai berikut:
1) Apabila Wajib Pajak Lokasi berada dalam wilayah Kanwil DJP yang
sama, pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus dilakukan oleh tim
pemeriksaan Kanwil DJP yang bersangkutan kecuali berdasarkan
pertimbangan efisiensi harus dilakukan permintaan pemeriksaan
Wajib Pajak Lokasi kepada Karikpa atau KPP terkait;
2) Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang
berbeda, permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat
langsung ditujukan kepada Kanwil DJP terkait dengan tembusan
Direktur P4, atau kepada Karikpa/KPP Lokasi dengan tembusan
kepada Kepala Kanwil DJP atasannya.
d. Permintaan pemeriksaan oleh Kantor Pusat DJP dapat langsung ditujukan
kepada Kanwil DJP atau Karikpa atau KPP terkait dengan tembusan kepada
Kepala Kanwil DJP atasannya.
e. Surat Perintah Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus diterbitkan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal diterimanya permintaan pemeriksaan
Wajib Pajak Lokasi dan pemeriksaannya harus dilaksanakan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Wajib Pajak Lokasi.
f. LPP WP Domisili harus mencakup hasil pemeriksaan WP Lokasi. Dalam hal
LPP Wajib Pajak Lokasi belum dapat diselesaikan maka pemeriksaan Wajib
Pajak Domisili dapat diselesaikan tanpa menunggu LPP Wajib Pajak Lokasi
apabila:
1. SPT Tahunan Wajib Pajak Domisili menunjukkan Lebih Bayar dan
akan segera jatuh tempo;
2. Wajib Pajak Lokasi dalam kondisi force majeur, misalnya kebakaran
atau kebanjiran.
g. Apabila dikemudian hari UP3 Domisili menerima LPP Wajib Pajak Lokasi yang
datanya belum terungkap dalam LPP Wajib Pajak Domisili maka data baru/
data belum terungkap tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
h. Dalam hal dokumen yang diperlukan oleh UP3 Lokasi telah dipinjamkan/
diserahkan kepada UP3 Domisili maka UP3 Lokasi melakukan peminjaman
dokumen yang diperlukan secara langsung kepada UP3 Domisili.
i. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Bank, Lembaga
Pembiayaan dan Asuransi diatur sebagai berikut:
1. LPP harus mencakup hasil pemeriksaan seluruh cabang;
2. LPP atas pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi yang seluruhnya dilakukan
oleh UP3 Domisili dikirim kepada masing-masing KPP Lokasi yang
terkait dengan surat pengantar.
j. Pengawasan atas pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dilakukan oleh Kepala
Kanwil DJP dan dituangkan dalam lembar pengawasan pemeriksaan Wajib
Pajak Lokasi dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada
Lampiran 21.
k. Apabila berdasarkan hasil pengawasan diketahui terdapat UP3 Lokasi yang
belum menyelesaikan pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Kanwil DJP harus
memberikan peringatan dan pembinaan kepada UP3 Lokasi.
VII. Pemeriksaan Terintegrasi
A. Kriteria Pemeriksaan Terintegrasi
1. Wajib Pajak yang berada dalam satu grup atau memiliki hubungan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh.
2. Wajib Pajak memiliki hubungan kegiatan usaha dan atau finansial dengan Wajib
Pajak lain yang diperiksa.
B. Tata Cara Pemeriksaan Terintegrasi
1. Instruksi pemeriksaan terintegrasi dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak terintegrasi
diterbitkan oleh Direktur P4 berdasarkan usul UP3 atau atas pertimbangan Dirjen.
2. Tim pemeriksa pajak terintegrasi merupakan gabungan dari berbagai UP3 di
lingkungan DJP yang dibentuk sesuai dengan lokasi dan kompleksitas jaringan
transaksi para Wajib Pajak terperiksa.
3. Pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan dan diselesaikan secara bersamaan oleh
semua tim pemeriksa kecuali terhadap SPT Wajib Pajak yang menyatakan lebih
bayar.
4. Setiap supervisor yang tergabung dalam pemeriksaan terintegrasi secara
berkesinambungan harus melaksanakan rekonsiliasi, ekualisasi, koordinasi dan
melaporkannya ke Direktur P4.
5. Data yang diperoleh suatu Tim pemeriksa terintegrasi harus disampaikan kepada
tim pemeriksa lainnya dan dirumuskan dalam KKP dengan tembusan kepada Direktur
P4.
6. Konsep LPP terintegrasi ditelaah dan dikoordinir oleh Direktur P4.
7. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak setelah
berkonsultasi dengan Direktur P4 dan tanggapan Wajib Pajak atas pemberitahuan
tersebut dibahas bersama dibawah koordinasi Direktur P4.
8. Apabila dalam waktu bersamaan Wajib Pajak yang diperiksa secara terintegrasi
sedang dilakukan pemeriksaan oleh UP3 lain maka jenis pemeriksaan tersebut diubah
menjadi pemeriksaan terintegrasi.
VIII. Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Laporan Pengamatan dan atau LPP yang mengindikasikan bahwa Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan harus ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.
2. Apabila pemeriksaan akan ditingkatkan menjadi pemeriksaan Bukti Permulaan maka
pemeriksaan harus dihentikan dengan menerbitkan LPP sumier. LP2 yang sudah diterbitkan
agar dikembalikan ke Kantor Pusat DJP.
3. Instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan diberikan oleh Direktur P4 atau
Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada Lampiran 22.
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang berasal dari Direktorat
P4 atau Kanwil DJP atau Karikpa terkait, dan sekurang-kurangnya satu orang anggota Tim
Pemeriksa adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
5. Apabila pemeriksaan Bukti Permulaan ditingkatkan dengan tindakan Penyidikan maka
pemeriksaan harus dihentikan dengan menerbitkan LPP sumier.
6. Dalam hal pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan
lebih Bayar terdapat indikasi tindak pidana dibidang perpajakan sehingga pemeriksaan
ditingkatkan dengan tindakan penyidikan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Keputusan Akan Dilakukan Tindakan Penyidikan sebelum berakhirnya jangka waktu
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
IX. Lain-lain
1. Mengingat volume pekerjaan pada masing-masing UP3, Kepala Kantor Wilayah DJP dapat
mengalihkan pemeriksaan pajak dari UP3 Sederhana Lapangan ke UP3 Lengkap atau
sebaliknya, dan dari Karikpa ke Kantor Wilayah DJP atasannya atau sebaliknya, sepanjang
belum diterbitkan SP3. Dalam hal terdapat pengalihan pemeriksaan pajak, Kepala Kantor
Wilayah DJP yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Direktur P4 berikut
alasannya dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada Lampiran 23.
2. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh KP4 sebagaimana diatur dalam SE-06/PJ.7/2002
tanggal 15 Juli 2002 maka penerbitan SP3, administrasi dan pengawasan pemeriksaan harus
dilakukan oleh Kepala KPP atasannya.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sedapat mungkin pelaksanaan
pemeriksaan sederhana oleh KPP dilakukan Secara terkoordinasi antar seksi untuk semua
jenis pajak.
4. Persetujuan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemeriksaan khusus PPN/PPn
BM dan PPh Pot/Put sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Kepala
Kantor Wilayah mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus PPN/PPn BM dan PPh
Pot/put setiap semester ke Direktur P4 dengan menggunakan Surat Pengantar dan formulir
sesuai contoh pada Lampiran 24. Laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan
setelah periode satu semester.
5. Berkas/Data Wajib Pajak yang dipinjam dari KPP oleh UP3 dapat meliputi masa 3 (tiga) tahun
terakhir (termasuk tahun pajak yang diperiksa) dan jangka waktu pengiriman berkas paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Pinjaman Berkas/Data Wajib Pajak.
6. Pemeriksa Pajak harus melakukan penelitian atas kebenaran pemberian KLU yang tercantum
pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak, dan hasil penelitian terhadap kebenaran KLU tersebut
merupakan bagian dan LPP. Apabila ditemukan ketidaksesuaian KLU maka Pemeriksa Pajak
harus mengirimkan hasil penelitian KLU kepada Kepala KPP yang bersangkutan c.q. Kepala
Seksi TUP dengan menggunakan formulir Laporan Penelitian KLU sesuai dengan contoh pada
Lampiran 25.
7. Dalam rangka membantu pencairan tunggakan PBB, maka Pemeriksa Pajak harus melakukan
penelitian atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB untuk 3 (tiga) tahun terakhir.
8. Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pembuatan dan pengiriman LPP dan Nota
Penghitungan Pajak (NPP), diatur sebagai berikut:
a. Dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui PL, Pemeriksa harus membuat LPP NPP dan
menyampaikannya bersama-sama dengan berkas/data Wajib Pajak yang
bersangkutan kepada KPP terkait dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari
setelah Pembahasan Akhir;
b. Dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui PSL dan PSK, pemeriksa harus membuat
LPP dan NPP dan menyampaikannya kepada Seksi TUP dalam batas waktu paling
lambat 3 (tiga) hari setelah Pembahasan Akhir.
9. Untuk membantu pelaksanaan penagihan aktif, setiap pembuatan LPP harus melampirkan
Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana telah ditegaskan dalam
Surat Edaran Nomor : SE-02/PJ.75/2000 tanggal 14 Maret 2000.
10. Kepala UP3 turut bertanggung jawab dalam upaya pembayaran atas ketetapan pajak yang
merupakan hasil pemeriksaannya sebagaimana telah ditegaskan dalam butir 5.12 Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.75/2002 tanggal 22 April 2002.
11. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding atas surat ketetapan pajak yang
timbul akibat pemeriksaan, KPP terkait harus mengirimkan tindasan uraian keputusan
keberatan/putusan banding kepada UP3 sebagai bahan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan
yang telah dilakukan serta peningkatan kualitas pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
Analisis dan evaluasi tersebut harus dilaporkan secara triwulanan ke Kanwil DJP atasannya
sebagai bahan pembinaan.
Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-04/PJ.7/2000 dan Surat Edaran
Nomor : SE-03/PJ.7/2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO