DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Januari 1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 01/PJ.23/1994
TENTANG
PENGIRIMAN SURAT DINAS PERLAKUAN KHUSUS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sebagaimana Saudara ketahui bahwa Perjanjian Kerjasama dengan Perum Pos dan Giro tentang Pengiriman
Surat dengan Perlakuan Khusus diadakan pada tanggal 9 Desember 1988 Nomor PRJ-01/PJ.1/1988 dan Nomor
41301/DIROPPOS/1988 telah berakhir pada tanggal 8 Desember 1993. Oleh karena itu untuk melanjutkan
Perjanjian Kerjasama yang lama, maka terhitung sejak tanggal 9 Desember 1993 telah diadakan Perjanjian
Kerjasama yang baru antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perusahaan Umum Pos dan Giro dengan
Nomor : 46/PJ.1/1993 dan Nomor : 40200/DIROPPOS/1993 (untuk jelasnya fotocopy terlampir). Pada umumnya
tata cara dalam Perjanjian Kerjasama yang baru tetap sama dengan Perjanjian Kerjasama yang lama, kecuali
mengenai Kantor Pengiriman dan Tarif terhitung sejak Tahun Anggaran 1994/1995.
Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama tersebut diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai
berikut :
1. Kantor Pengirim
Sampai dengan Tahun Anggaran 1993/1994 Kantor Pengirim surat Dinas Perlakuan Khusus masih
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak. Namun,
mulai Tahun Anggaran 1994/1995 unit Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang dapat melakukan
pengiriman surat dengan Perlakuan Khusus hanya Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak.
2. Surat-surat yang dapat dikirimkan dengan Perlakuan Khusus
2.1. Mengingat keterbatasan dana maka surat-surat yang boleh dikirimkan dengan Perlakuan
Khusus adalah :
a. KP.PDIP 4.20 (Kartu NPWP)
b. KP.PDIP 4.21 (Bukti Pendaftaran WP)
c. KP.PDIP 4.22 (Pengukuhan PKP)
d. Semua SPT PPh Tahunan
e. SPb, SKP, SKPT, SKKPP, SKPKPP, SPMKP, SPT.
f. Surat Keputusan Keberatan;
Adapun Surat-surat dinas lainnya supaya dikirimkan sebagai Surat Dinas Biasa.
2.2. Alamat pihak yang dituju harus lengkap, jelas dan berada di wilayah Kantor Pos dan Giro yang
termasuk dalam jaringan Pos Surat Kilat Khusus dan Surat Kilat. Surat-surat yang alamatnya
nyata-nyata tidak lengkap/tidak jelas, seperti hanya mencantumkan nama jalan saja, nomor
RT/RW atau nama desa saja, supaya dikirimkan; sebagai Surat Dinas Biasa. Walaupun
demikian, apabila di daerah Saudara pada umumnya banyak alamat yang bersifat umum,
hanya mencantumkan seperti nama Banjar, Desa, Kelurahan, RT/RW saja tetapi dianggap
perlu penyampaiannya dengan Surat Perlakuan Khusus, maka Saudara terlebih dahulu harus
membicarakannya untuk mencapai kesepakatan dengan Kepala Kantor Pos dan Giro
setempat.
3. Sampul Surat Perlakuan Khusus.
Pengiriman Surat Perlakuan Khusus menggunakan sampul Khusus dengan ciri-ciri :
a. Sampul dibuat dalam ukuran besar atau kecil serta warna putih atau coklat;
b. Di sebelah kiri atas tercetak nama dan alamat Kantor Pengirim;
c. Di sebelah tengah atas dibubuhkan teraan atau cap DINAS PERLAKUAN KHUSUS dan
di bawahnya tertera nomor dan tanggal surat Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal
Pajak dengan Perum Pos dan Giro;
Contoh cap :
---------------------------------------------------------
DINAS PERLAKUAN KHUSUS
---------------------------------------------------------
Nomor : 46/PJ.1/1993
Nomor : 40200/DIROPPOS/1993
Tanggal : 9 Desember 1993
---------------------------------------------------------
d. Di sebelah kiri bawah dibubuhkan cap dinas/cap jabatan pengirim.
4. Biaya Pengiriman Surat dengan Perlakuan Khusus.
Untuk Tahun Anggaan 1993/1994 biaya surat dengan Perlakuan Khusus tetap sebesar Rp. 500,-
(Lima Ratus Rupiah). Terhitung mulai Tahun Anggaran 1994/1995 biaya pengiriman Surat Perlakuan
Khusus sebesar Rp. 600,- (Enam Ratus Rupiah) untuk setiap surat tanpa memperhatikan tingkat
beratnya.
5. Pembayaran biaya pengiriman surat dengan Perlakuan Khusus.
5.1. Untuk Tahun Anggaran 1993/1994 pembayaran biaya pengiriman surat Perlakuan Khusus yang
dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
dilakukan seperti dalam Perjanjian Kerjasama lama yaitu melalui Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak.
5.2. Mulai Tahun Anggaran 1994/1995 :
a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Biaya pengiriman Surat Perlakuan Khusus yang dikirim oleh Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak, pembayarannya dilakukan melalui Kepala Bagian Umum KP. DJP.
b. Kantor Pelayanan Pajak.
Pembayaran biaya pengiriman Surat Perlakuan Khusus dilakukan melalui Kantor
Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
6. Resi Surat dan Surat-surat Kempos.
Kantor Pos dan Giro akan menyerahkan Resi Surat yang telah ditandatangani oleh penerima dan surat
yang tidak dapat disampaikan beserta Resinya yang telah diberi keterangan oleh petugas Pos (setelah
diusahakan oleh petugas Pos tersebut mendapatkan informasi kepada pihak-pihak yang terkait)
mengenai sebab tidak dapat disampaikan dan informasi alamat baru Wajib Pajak, penghuni baru di
alamat tersebut kepada Saudara. Untuk itu resi dan Sampul Surat yang bertalian agar ditatausahakan
dengan baik, karena dokumen tersebut menjadi bukti dalam persyaratan mengajukan klaim.
7. Klaim atas biaya pengiriman yang telah dibayar
Saudara dapat mengajukan klaim atas biaya pengiriman Surat Perlakuan Khusus kepada Kepala
Kantor Pos dan Giro setempat dalam hal :
a. Surat-surat disampaikan melewati batas waktu pengantaran surat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama;
b. Surat-surat yang tidak dapat disampaikan tidak disertai keterangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (3) Perjanjian Kerjasama;
Dalam menyampaikan klaim Saudara harus menyampaikan Daftar Klaim disertai bukti-bukti berupa
Resi atau Sampul yang bertalian. Untuk Tahun anggaran 1993/1994 Pembayaran Klaim yang terima
dari Kepala Kantor Pos dan Giro setempat agar dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak yang bersangkutan, sedangkan mulai Tahun Anggaran 1994/1995 tidak diperlukan lagi
dikirimkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
8. Koodinasi pelaksanaan di daerah
Untuk lebih mendayagunakan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama di tingkat daerah maka Kepala Kantor
Wilayah DJP agar membentuk Tim Koordinasi dan mengadakan koordinasi dengan Kepala Kantor
Wilayah Pos dan Giro dan/atau UPT Perum Pos dan Giro di Daerah. Pertemuan dilakukan 6 (enam)
bulan sekali untuk membicarakan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masing-masing
pihak. Pada setiap akhir tahun Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar menyampaikan
laporan/permasalahan di lapangan serta saran-saran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
selaku Ketua Tim Evaluasi Direktorat Jenderal Pajak.
9. Dalam memanfaatkan Surat Perlakuan Khusus ini harus dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan
memperhatikan keterbatasan dana yang dialokasikan kepada Saudara. Untuk itu terhadap surat-surat
Kempos agar dicatat di dalam Buku Register masing-masing sesuai dengan jenis suratnya serta
ditata/disimpan dengan baik. Selanjutnya diusahakan mencari alamat lain dari Wajib Pajak tersebut.
Apabila telah diketahui alamat baru Wajib pajak tersebut, maka pengantaran ulang oleh pihak Pos
dapat dilakukan tanpa dikenakan bea tambahan. Atas Wajib Pajak dengan status Kempos selama 2
(dua) tahun berturut-turut sebaiknya untuk pengiriman surat tahun berikutnya dilakukan melalui Surat
Dinas Biasa saja.
10. Untuk pelaksanaan Surat Perlakuan Khusus ini diminta agar Saudara mempelajari keseluruhan isi
Perjanjian Kerjasama tersebut dan segera menghubungi Kepala Kantor Pos dan Giro setempat guna
mengatur bersama-sama mengenai hal-hal teknis pengiriman surat yang lebih terperinci sesuai dengan
kondisi setempat.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ttd
Drs. KARSONO SURJOWIBOWO