DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 Januari 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 01/PJ./1993
TENTANG
PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG ASING BAGI PERUSAHAAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA DAN KONTRAK BAGI HASIL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Terlampir disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1171/KMK.04/1992 tanggal 5 Nopember 1992
tentang Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa asing bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal
Asing, Kontrak Karya dan kontrak Bagi Hasil. Untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan tersebut dengan ini
diberikan petunjuk sebagai berikut :
1. Dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1171/KMK.04/1992 tanggal
5 Nopember 1992 ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan bahasa asing dan mata uang asing adalah
bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
2. Perusahaan yang dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah:
a. Perusahaan PMA, yaitu perusahaan yang merupakan penanaman modal dari luar negeri di
Indonesia dalam bentuk penanaman langsung sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 1992 tentang
Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman modal Asing. Apabila
perusahaan PMA tersebut berupa perusahaan patungan, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh
persen) saham yang telah diterbitkan dimiliki oleh penanam modal asing tersebut.
b. Perusahaan Kontrak Karya adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia yang melakukan
kegiatan usaha di Indonesia berdasarkan perjanjian kontrak Karya dengan Pemerintah
Indonesia dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi.
c. Perusahaan Kontrak Bagi Hasil adalah perusahaan melakukan kegiatan usaha di Indonesia
berdasarkan kontrak bagi hasil dengan Pertamina dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi
pertambangan minyak dan gas bumi.
3. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.04/1989 tanggal 8 Mei 1989 sebagaimana
dijelaskan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.4/1989 tanggal
23 Juni 1989, WP yang berusaha di bidang migas atau di bidang pertambangan umum, WP dalam
rangka PMA dan WP BUT dapat menggunakan bahasa Inggris dalam pembukuannya, setelah
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak
dimulainya penggunaan Bahasa Inggris tersebut.
Untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan bahwa WP BUT diperkenankan untuk
menggunakan fasilitas ini, untuk memudahkan BUT dalam konsolidasi pembukuan dengan kantor
pusat mereka.
4. Mengingat bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.04/1989 tetap berlaku, maka apabila
WP PMA, WP Kontrak Karya, WP Kontrak Bagi Hasil ingin menggunakan mata uang Dollar Amerika
Serikat dalam melaksanakan pembukuannya maka harus mengikuti prosedur permohonan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1171/KMK.04/1992. Apabila WP
tersebut hanya ingin menggunakan Bahasa Inggris, maka cukup dengan memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan prosedur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
444/KMK.04/1989 dan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dengan SE-27/PJ.4/1989.
5. a. Permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing
diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pajak Penghasilan,
paling lambat sudah diterima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku dimulai.
b. Tanggal permohonan diterima adalah sesuai dengan tanggal cap pos apabila permohonan
dikirim melalui pos tercatat atau tanggal pada bukti tanda terima apabila disampaikan
langsung ke Direktorat PPh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
c. Permohonan yang diterima setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak
dapat dipertimbangkan.
Kepada WP pemohon diberikan surat pemberitahuan bahwa permohonannya tidak dapat
dipertimbangkan.
WP yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan lagi untuk menyelenggarakan
pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat mulai tahun pajak
berikutnya.
6. Permohonan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar
Amerika Serikat tersebut harus dilampiri dengan :
a. Bagi WP PMA sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a :
1. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Presiden;
2. Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk.
b. Bagi Perusahaan Patungan, baik dalam rangka PMA maupun tidak :
1. Akte Notaris pendirian perusahaan;
2. Izin usaha;
3. Bukti-bukti dokumen penyertaan modal
c. WP Kontrak Karya di bidang pertambangan umum :
- Kontrak Karya yang bersangkutan.
d. WP Kontrak Bagi Hasil di bidang pertambangan minyak dan gas bumi :
- Kontrak Bagi Hasil yang bersangkutan.
e. WP Bentuk Usaha Tetap (BUT) :
- Izin Usaha;
- Perjanjian keagenan dan/atau penunjukan representative di Indonesia.
7. a. Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas
permohonan WP untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang
Dollar Amerika Serikat paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya permohonan WP dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran I Surat
Edaran ini.
Dengan demikian maka kepada WP dapat diberikan kepastian paling lambat pada saat
dimulainya tahun buku WP yang bersangkutan.
Tindasan Keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala KPP dimana WP pemohon terdaftar,
Kepala Karikpa yang bersangkutan dan kepada Kakanwil atasannya.
KPP wajib menyimpan tindasan Keputusan tersebut ke dalam berkas WP yang bersangkutan
dan kemudian memberikan tanda/tulisan pada berkas WP bahwa WP tersebut
menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
b. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusannya setelah lewat jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka permohonan WP dianggap
diterima. Untuk memberikan kepastian kepada WP yang bersangkutan, Direktur Jenderal Pajak
memberitahukan hal tersebut kepada WP dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran II
Surat Edaran ini.
c. Keputusan persetujuan Direktur Jenderal Pajak tersebut berlaku sampai dicabut kembali.
8. a. Untuk memberikan pelayanan kepada para Wajib Pajak maka permohonan Wajib Pajak yang
telah diterima di KPP, Kanwil DJP dan di Kantor Pusat sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini
tetap akan diselesaikan. Oleh karena itu permohonan yang diterima di KPP dan di Kanwil DJP
sebelum tanggal Surat Edaran ini agar segera dikirim kepada Direktur Jenderal Pajak u.p.
Direktur PPh untuk mendapat keputusan.
b. Para WP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat melengkapi permohonannya dengan
melampirkan surat-surat permohonan sebelumnya yang telah disampaikan ke KPP, Kantor
Wilayah atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
c. Apabila permohonan dikabulkan maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan
untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Amerika Serikat
ditetapkan berlaku mulai Tahun Pajak 1992.
9. Dalam menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat,
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
1171/KMK.04/1992, konversi mata uang bukan Dollar Amerika Serikat ke Dollar Amerika Serikat
dilakukan sebagai berikut :
(1) Pada awal penyelenggaraan
Konversi mata uang neraca awal (akhir tahun lalu) dibuat berdasarkan kurs tengah Bank
Indonesia.
(2) Selama tahun berjalan
- Untuk transaksi dalam negeri, konversi dilakukan dengan menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia pada saat pencatatan transaksi (pengakuan) penghasilan atau
(pembebanan) biaya sesuai dengan metode pembukuan WP yang bersangkutan;
- Untuk transaksi luar negeri, konversi dilakukan berdasar kurs tengah Bank Indonesia
pada saat pembebanan rekening WP pada bank relasinya;
- Untuk keperluan pembayaran pajak (PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPN dan PPn BM,
dan sebagainya) konversi dilakukan berdasar nilai tukar triwulanan yang berlaku
yang ditetapkan Menteri Keuangan.
(3) Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar
Amerika Serikat wajib memasukkan SPT beserta lampirannya dalam Bahasa Indonesia dan
mata uang Rupiah. Nilai uang yang menjadi dasar penyusunan SPT tahun berikutnya termasuk
jumlah kompensasi kerugian adalah dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, sedangkan
untuk perhitungan kredit pajak atau pajak yang telah disetor adalah nilai Rupiah historis nya.
Neraca dan Rugi Laba beserta lampirannya disajikan dalam Bahasa Inggris dan mata uang
Dollar Amerika Serikat berdampingan dengan konversinya dalam Rupiah. Begitu juga untuk
kepentingan penerapan progresivitas tarif Pajak Penghasilan, Penghasilan Kena Pajak
dikonversikan dalam rupiah. Konversi dan pembayaran pajak dilakukan berdasarkan kurs
triwulanan yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat SPT dimasukkan/kewajiban
pembayaran dilakukan.
10. Apabila pada suatu saat ternyata saham penanam modal luar negeri menjadi kurang dari 50% dari
saham perusahaan PMA sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, maka mulai tahun pajak
berikutnya, perusahaan yang bersangkutan tidak dapat menggunakan fasilitas sebagaimana
dimaksudkan dalam Surat Edaran ini. Dan selanjutnya nilai uang yang menjadi dasar penyusunan
SPT tahun berikutnya, termasuk kompensasi kerugian, adalah nilai mata uang Rupiah hasil konversi
SPT dan lampirannya tahun sebelumnya.
11. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tahun buku 1992.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
Drs. MAR IE MUHAMMAD