DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 Oktober 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 986/PJ.331/2006
TENTANG
PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK A.N. PT. ABC (NPWP XXX)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Nomor :
S-267WP/WPJ.07/KP.0307/2006 tanggal 7 Juli 2006, yang ditujukan kepada Saudara dan salah satu
tindasannya disampaikan kepada Direktur Peraturan Perpajakan, perihal sebagaimana dimaksud di atas,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut, antara lain dikemukakan bahwa :
a. Wajib Pajak telah mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali SKPKB PPN dengan
surat nomor : SK.064/CHI-V/06 tanggal 3 Mei 2006 perihal Permohonan Pengurangan Sanksi
Administrasi. Setelah diteliti, permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal
sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini telah diberitahukan kepada Wajib Pajak
secara tertulis dengan surat Kepala KPP PMA Dua nomor : S-00016/WPJ.07/KP.0303/2006
tanggal 9 Mei 2006 perihal Penolakan Formal Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi,
yan.
b. Pada tanggal 8 Juni 2006 Wajib Pajak mengajukan kembali atas SKPKB PPN Nomor
00037/207/04/055/06 dengan surat nomor : SK.089/CHI-VI/06 tanggal 3 Mei 2006 perihal
Permohonan Peninjauan Kembali atas SKPKB PPN Nomor 00037/207/04/055/06.
c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala KPP PMA Dua memberitahukan bahwa Wajib
Pjak tidak mengajukan 2 (dua) permohonan untuk satu surat ketetapan pajak, sehingga
permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan Pasal 36 undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983
tanggal 9 Mei 2006 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000.
2. Dasar hukum :
a. Dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000,
antara lain diatur :
"(1) Direktur Jenderal Pajak dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Waib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."
b. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
(KMK-542), antara lain diatur :
"Pasal 1
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak aau bukan
karena kesalahan Wajib Pajak.
(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung
permohonannya.
b. disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor
Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut.
c. tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat
Tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
untuk mendukung permohonannya.
(4) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh
Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan
diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
atau suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan."
"Pasal 4
(2) Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan
surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan
permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterbitkan keputusan tersebut."
3. Permasalahan yang disampaikan oleh Kepala KPP PMA Dua sebagaimana diuraikan pada butir 1,
merupakan permasalahan yang sangat teknis dan telah diatur secara jelas. Oleh karena itu, diminta
agar Saudara menanggapinya sesuai dengan ketentuan.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n.Direktur Jenderal
Direktur,
ttd.
Gunadi
NIP. 060044247
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua