DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Desember 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 973/PJ.313/2002
TENTANG
PERTANYAAN MENGENAI PPh PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN DARAT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa Nomor tanggal 3 Oktober 2002 perihal tersebut diatas , dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
a. PT. MJ Tbk. Bergerak dalam bidang jasa angkutan barang. Jenis barang yang diangkut adalah
semen, biji/ pasir besi, makanan, kantong, kaca, dsb. Transaksi berdasarkan delivery order
dan tidak ada kontrak kerja. Besarnya ongkos angkut ditentukan dengan hitungan per rit/ ton
dengan tarif kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan;
b. Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170/PJ./2002,
Saudara menanyakan apakah Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 masih
berlaku sehingga penghasilan PT MR tersebut merupakan penghasilan jasa angkutan darat
yang tidak merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU
PPh), antara lain diatur bahwa atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,
dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.
3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c Undang-undang
PPh antara ditegaskan bahwa :
a. Pasal 2 huruf a : Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas
persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta,kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah
dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996;
b. Lampiran I angka 1 : besarnya perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah 20% dari
jumlah bruto tidak termasuk PPN.
4. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang
PPh Pasal 23 atas persewaan alat angkutan darat antara lain ditegaskan bahwa :
a. Termasuk sebagai sewa alat angkutan darat dan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 :
1) Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi,, truk, mobil derek dan
taksi milik perusahaan/orang pribadi yang disewa atau dicharter untuk jangka waktu
tertentu secara harian, mingguan maupun bulanan berdasarkan suatu perjanjian
tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Badan atau Wajib
pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23, sehingga
mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat menggunakan kendaraan umum yang
bersangkutan;
2) Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik
orang pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan
kepada Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai
pemotong PPh Pasal 23;
3) Sewa kendaraan berupa truk, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi yang
disewa atau dicharter oleh suatu perusahaan angkutan untuk keperluan operasi usaha
angkutan untuk keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain.
b. Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23
adalah :
1) Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/ dicharter sesuai dengan
tarif argometer;
2) Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang dari tempat pengiriman ke
tempat tujuan berdasarkan kontrak/ perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan
banyak atau Volume barang, berat berang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang
kontrak/ perjanjian tersebut sampai ke tempat tujuan pada waktunya;
3) Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perum Kereta Api.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dengan ini diberikan penegasan kembali bahwa kegiatan
usaha PT MR merupakan :
a. Kegiatan persewaan alat angkutan darat, dalam hal melayani pengguna jasa tertentu
berdasarkan permintaan khusus dengan imbalan jasa yang disepakati bersama. Imbalan jasa
tersebut merupakan penghasilan sewa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar
15%x20% atau 3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN oleh pengguna jasa yang ditunjuk
Undang-undang sebagai pemotong pajak;
b. Kegiatan jasa angkutan darat, dalam hal melayani pengguna jasa umum untuk rute tertentu
sesuai izin trayek dan tarif angkutan yang berlaku umum, Imbalan tersebut merupakan
imbalan jasa angkutan darat yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, namun
demikian penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang bersangkutan. Selain itu PT MR wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap
bulan sesuai ketentuan umum.
Demikian agar Saudara maklum.
a.n. Direktur Jenderal
Direktur,
ttd.
IGN Mayun Winangun
NIP 060041978