DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
10 November 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 957/PJ.52/2004
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor : B/161/VIII/2004/Pus tanggal 10 Agustus 2004 hal tersebut pada
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara tersebut dijelaskan bahwa atas impor perlengkapan kerja yang digunakan TNI
Angkatan Laut antara lain: senjata, amunisi, alat angkut di air, alat angkut di bawah air termasuk
kapal perang, alat angkut di udara termasuk pesawat tempur, alat angkut di darat termasuk
kendaraan angkut pasukan, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan khusus lainnya
beserta suku cadangnya mohon agar dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
2.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 370/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan
Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, antara lain diatur :
a. Pasal 1 angka 1 huruf a, bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang
dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu adalah senjata, amunisi, alat
angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di
darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus
lainnya, serta suku cadangnya;
b. Pasal 1 angka 3, bahwa alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a termasuk di dalamnya adalah kapal
perang;
c. Pasal 1 angka 4, bahwa alat angkutan di udara sebagaimana dimaksud dalam angka
1 huruf a termasuk di dalamnya pesawat tempur;
d. Pasal 1 angka 5, bahwa alat angkutan di darat sebagaimana dimaksud dalam angka 1
huruf a termasuk di dalamnya adalah kendaraan angkutan pasukan TNI atau POLRI.
e. Pasal 2 ayat (1), bahwa atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang dilakukan oleh Departemen
Pertahanan atau TNI atau POLRI atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen
Pertahanan atau TNI atau POLRI dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai.
f. Pasal 2 ayat (3), bahwa Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang
melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.
g. Pasal 2 ayat (4), bahwa Pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau
TNI atau POLRI yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ./2003 tanggal 26
Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 1 ayat (1), bahwa Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau orang
atau badan yang diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai (SKB PPN) atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
370/KMK.03/2003 wajib mempunyai SKB PPN sebelum impor dan atau penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu tersebut dilakukan.
b. Pasal 1 ayat (2), bahwa untuk memperoleh SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau orang atau badan,
wajib mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Departemen Pertahanan atau
Bendaharawan TNI atau Bendaharawan POLRI atau orang atau badan terdaftar.
c. Pasal 1 ayat (3), bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan keputusan
dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara
lengkap.
d. Pasal 2, bahwa bentuk permohonan, SKB PPN, dan petunjuk pengisiannya serta
contoh Cap Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan, adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini (terlampir).
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara tersebut pada butir 1,
dengan ini ditegaskan bahwa atas impor perlengkapan kerja yang digunakan TNI Angkatan Laut
dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sepanjang dilakukan oleh Departemen Pertahanan atau TNI
atau POLRI atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI dengan
mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Departemen Pertahanan atau Bendaharawan
TNI atau Bendaharawan POLRI atau orang atau badan terdaftar.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal Pajak,
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.